Jakarta (Antara Maluku) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah tidak melakukan pembiaran atas sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Papua dengan sejumlah langkah yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan.
Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden yang berlangsung Selasa siang, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk menjelaskan secara berkala kepada masyarakat melalui media massa tentang langkah yang sudah dilakukan dan sejauh mana hasil yang sudah dicapai.
"Kalau kita diam dikira kita diam, maka bicaralah maka rakyat mengerti duduk persoalannya. Mari kita tunjukkan dunia segala sesuatunya (yang dilakukan, red.) bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia hormati hukum dan konvensi yang berlaku internasional, tapi kalau tidak dijelasakan, maka akan ada persepsi yang keliru," tegas Presiden.
Meski demikian, Kepala Negara mengatakan bahwa tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian maupun TNI hendaknya tetap dalam koridor hukum dan prosedur yang ada sehingga tidak ada langkah berlebihan yang tidak patut terkait langkah penegakan hukum.
"Saya juga minta dicegah tindakan yang melebihi kepatutannya. Meski penegakan hukum tugas aparat kita, pelaksanaan tidak melebihi kepatutannya sehingga tidak menjadi masalah tersendiri. Andaikata dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang memang tidak mudah dan kompleks, terjadi juga tindakan yang menyimpang dari unsur TNI Polri, maka sanksi perlu diberikan," kata Presiden.
Dalam ratas yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dan sejumlah menteri lainnya.
Aksi kekerasan dengan penembakan di Papua terjadi di sejumlah lokasi dalam beberapa bulan terakhir.
Aksi penembakan terbaru, terjadi di halaman Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kampus Universitas Cendrawasih Papua, pada Minggu (10/6) malam. (P008/D007)
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden yang berlangsung Selasa siang, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk menjelaskan secara berkala kepada masyarakat melalui media massa tentang langkah yang sudah dilakukan dan sejauh mana hasil yang sudah dicapai.
"Kalau kita diam dikira kita diam, maka bicaralah maka rakyat mengerti duduk persoalannya. Mari kita tunjukkan dunia segala sesuatunya (yang dilakukan, red.) bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia hormati hukum dan konvensi yang berlaku internasional, tapi kalau tidak dijelasakan, maka akan ada persepsi yang keliru," tegas Presiden.
Meski demikian, Kepala Negara mengatakan bahwa tindakan-tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian maupun TNI hendaknya tetap dalam koridor hukum dan prosedur yang ada sehingga tidak ada langkah berlebihan yang tidak patut terkait langkah penegakan hukum.
"Saya juga minta dicegah tindakan yang melebihi kepatutannya. Meski penegakan hukum tugas aparat kita, pelaksanaan tidak melebihi kepatutannya sehingga tidak menjadi masalah tersendiri. Andaikata dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang memang tidak mudah dan kompleks, terjadi juga tindakan yang menyimpang dari unsur TNI Polri, maka sanksi perlu diberikan," kata Presiden.
Dalam ratas yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dan sejumlah menteri lainnya.
Aksi kekerasan dengan penembakan di Papua terjadi di sejumlah lokasi dalam beberapa bulan terakhir.
Aksi penembakan terbaru, terjadi di halaman Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Kampus Universitas Cendrawasih Papua, pada Minggu (10/6) malam. (P008/D007)
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012