Jayapura (Antara Maluku) - Sejumlah peristiwa kekerasan di Kota Jayapura dan daerah lain di Provinsi Papua dinilai oleh pejabat setempat memiliki keterkaitan dengan masa transisi pengalihan tampuk pimpinan di provinsi paling timur Indonesia itu.
Beberapa peristiwa terjadi pada saat transisi kepala daerah. Pada 2004 peristiwa Abepura berdarah kan begitu. Saat itu dipimpin oleh penjabat Gubernur Papua Saud Situmorang yang bergeser dari Jaap Salossa, untuk maju ke pemilihan gubernur yang baru, kata Sekretaris Daerah Provinsi Papua, drh Constant Karma, di Jayapura, Sabtu.
Ketika ditanya kapan Pemerintah Provinsi Papua dan Muspida akan melaksanakan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting dan berpengaruh lainya terkait kondisi kekinian, dengan diplomatis pelaksana ketua harian KPA Papua menolak menjawab pertanyaan tersebut yang beralasan bahwa hal itu merupakan kapasistasnya gubernur.
"Itu ranahnya penjabat gubernur, jangan minta (tanya kepada) saya," katanya.
Seperti diketahui, pada akhir Juli lalu 21 orang trwas di Ilaga, Kabupaten Puncak karena bentrok terkait Pilkada, di awal Agustus di sekitar kampung Nafri, Kota Jayapura terjadi penghadangan dan penembakan yang disertai dengan pembacokan sehingga mengakibatkan tewasnya tiga orang warga sipil dan satu anggota TNI yang hendak melintas di ruas jalan tersebut.
Kemudian sejumlah penembakan mobil dan pengibaran bendera bintang kejora di ibu kota provinsi, dan terakhir pada Selasa (16/8) dini hari terjadi penyerangan terhadap salah seorang warga BTN Puskopad saat hendak shalat, warga tersebut dipanah di bagian punggung belakang kanan bawah atau dekat pinggang.
Sementara itu, Pangdam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu saat menggelar buka puasa bersama insan pers di Jayapura pada Jumat (19/8) mengatakan masalah keamanan di jajaran Kodam maupun seluruh Papua akhir-akhir ini sedikit meningkat.
Ia menjelaskan masalah keamanan itu bukan saja karena masalah kelompok bersenjata, tetapi sudah merupakan gabungan masalah sebelumnya.
Permasalahan kedua adalah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkad). Sedangkan ketiga dengan adanya Otnomi Khusus (Otsus) yang diharapkan masyarakat dana otsus bisa merata, tetapi masih ada dana yang belum bisa tersalurkan dan sebagainya.
"Ini sudah akumulasi dari beberapa banyak permasalahan yang terjadi di Papua," ujar Pangdam.
Menanggapi hal itu, kata Pangdam, ia bersama Kapolda sudah berkomitmen untuk bisa mengembalikan suasana menjadi kondusif meskipun gangguan keamanan terus menerus berjalan.
"Mungkin setelah hari raya, saya ingin mengajak seluruh Muspida dan sebagainya untuk membuat suatu solusi yang tepat dalam waktu dekat. Yang pasti saya berkomitmen mengembalikan suasana menjadi kondusif," tandasnya.
