Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melakukan evaluasi kinerja Tim Penggerak-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam upaya penurunan stunting di daerah itu.
"Saya sampaikan kepada tim penilai untuk bekerja sesuai petunjuk teknis yang sudah diberikan dan kepada pimpinan OPD agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mendorong percepatan penurunan stunting di daerah," kata Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.
Sadali mengatakan penilaian tersebut menjadi penting mengingat saat ini program percepatan penurunan stunting merupakan agenda nasional dan harus dilakukan di daerah-daerah.
"Dengan melakukan penilaian nantinya kami bisa mengetahui sejauh mana progres atau perkembangan program yang sudah dijalankan selama ini," ucapnya.
Pasalnya, kata dia, saat ini berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 26,1 persen pada 2022. Angka ini menempatkan provinsi tersebut berada di peringkat ke-13 nasional.
Tercatat, Maluku memangkas angka balita stunting sebesar 2,6 poin dari tahun sebelumnya. Pada SSGI 2021 prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 28,7 persen.
Sementara itu prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat menempati urutan keempat tertinggi di antara 11 kabupaten dan kota lainnya di Maluku dengan angka 27,5 persen.
Karena itu ia meminta semua pihak terkait menghadirkan program-program yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu Ketua TP-PKK Maluku Widya Pratiwi Murad mengatakan untuk mengintegrasikan program-program dari berbagai OPD guna percepatan penurunan stunting dibutuhkan peran aktif masing-masing OPD.
“Ketika saya menjadi Duta Perangi Stunting pada Mei 2019, tugas utama saya adalah bagaimana mengajak semua OPD terkait secara terintegrasi dan konvergensi memerangi stunting,” katanya.
Pihaknya tidak bosan-bosan mengingatkan agar selalu mengeluarkan program-program stunting mengingat target penurunan stunting di Maluku 20 persen pada 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Saya sampaikan kepada tim penilai untuk bekerja sesuai petunjuk teknis yang sudah diberikan dan kepada pimpinan OPD agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mendorong percepatan penurunan stunting di daerah," kata Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie dalam keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.
Sadali mengatakan penilaian tersebut menjadi penting mengingat saat ini program percepatan penurunan stunting merupakan agenda nasional dan harus dilakukan di daerah-daerah.
"Dengan melakukan penilaian nantinya kami bisa mengetahui sejauh mana progres atau perkembangan program yang sudah dijalankan selama ini," ucapnya.
Pasalnya, kata dia, saat ini berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 26,1 persen pada 2022. Angka ini menempatkan provinsi tersebut berada di peringkat ke-13 nasional.
Tercatat, Maluku memangkas angka balita stunting sebesar 2,6 poin dari tahun sebelumnya. Pada SSGI 2021 prevalensi balita stunting di Maluku mencapai 28,7 persen.
Sementara itu prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Barat menempati urutan keempat tertinggi di antara 11 kabupaten dan kota lainnya di Maluku dengan angka 27,5 persen.
Karena itu ia meminta semua pihak terkait menghadirkan program-program yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Sementara itu Ketua TP-PKK Maluku Widya Pratiwi Murad mengatakan untuk mengintegrasikan program-program dari berbagai OPD guna percepatan penurunan stunting dibutuhkan peran aktif masing-masing OPD.
“Ketika saya menjadi Duta Perangi Stunting pada Mei 2019, tugas utama saya adalah bagaimana mengajak semua OPD terkait secara terintegrasi dan konvergensi memerangi stunting,” katanya.
Pihaknya tidak bosan-bosan mengingatkan agar selalu mengeluarkan program-program stunting mengingat target penurunan stunting di Maluku 20 persen pada 2024.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023