Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut) intensif melakukan pengawalan, terutama dalam mendistribusian logistik pemilu ke berbagai daerah yang minim infrastruktur di Kawasan Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) setempat.
Komisioner Bawaslu Provinsi Malut, Rusli Saraha kepada ANTARA di Ternate, Kamis mengatakan, Bawaslu melakukan pengawasan dan pengawalan, terutama saat pendistribusian logistik pemilu di daerah setempat yang masuk Kawasan 3T.
"Kami telah identifikasi daerah rawan pemilu terus dilakukan mulai dari lokasi TPS yang secara geografis berada di Kawasan 3T dan infrastruktur yang minim seperti fasilitas listrik dan internet tidak baik ," kata Rusli Saraha.
Sehingga, untuk Form C1 dilakukan penggandaan secara manual, yakni melalui teknologi sirekap yang akan dikirim data hasil penghitungannya ke saksi maupun pengawas yang berada di tingkat TPS.
Apalagi, kata Rusli, pengawasan satu TPS ditempatkan satu orang petugas, sehingga bisa menekan angka kecurangan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Menurut Rusli, politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Malut berada pada posisi pertama paling rawan, sehingga data ini menjadi dasar terutama Bawaslu Malut untuk perkuat langkah-langkah preventif, koordinasi bersama penyelenggara pemilu, imbauan dan sosialisasi ke peserta pemilu mulai dari tahapan kampanye hingga pungut hitung.
Oleh karena itu, pihaknya menggelar training of trainers (TOT) terhadap saksi peserta pemilu terhadap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota hingga di tingkat kecamatan, karena sumber kecurangan yang biasanya terjadi pada integritas penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga KPPS dan Bawaslu Provinsi hingga ke tingkat pengawas kelurahan/desa.
Bahkan, Rusli menyatakan, pihaknya juga mengantisipasi jangan sampai ada suap dari peserta pemilu ke penyelenggara, tentunya akan merusak pemilu yang demokratis dan berkualitas, ini menjadi ikhtiar dari Bawaslu Malut, karena semua pihak menginginkan pemilu yang jujur dan berkeadilan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mulai mendistribusikan logistik Pemilu berupa lima jenis surat suara, yaitu untuk Pilpres, DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah surat suara sebanyak 4.875.200 lembar.
Seperti diketahui, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu serentak tahun 2024 di Malut sebanyak 953.978 pemilih dengan rincian 490.478 pemilih laki-laki dan 463.500 pemilih perempuan.
Di tempat terpisah, Wakapolda Malut Brigjen Pol Samudi, meminta seluruh jajarannya di Kabupaten/Kota di Malut bersama-sama penyelenggara pemilu untuk intensif mengawasi dan mengawal proses distribusi logistik Pemilu tahun 2024.
"Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah pengamanan dan pengawalan logistik kotak suara untuk memastikan kelancaran proses pemilihan," kata Wakapolda Malut.
Dirinya menegaskan pentingnya upaya pencegahan agar kotak suara tidak hilang atau rusak selama penyimpanan di kantor KPU atau Gudang KPU.
"Tingkatkan pengamanan di kantor KPU atau Gudang KPU untuk mencegah kejadian tidak diinginkan seperti pencurian atau pengrusakan kotak suara," kata Wakapolda.
Brigjen Pol Samudi juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kualitas gudang di setiap lokasi. Gudang yang bocor atau rusak dapat membahayakan kotak suara yang disimpan di dalamnya.
Selain itu, Wakapolda menekankan larangan bagi anggota Polri untuk masuk ke gudang logistik atau membuka gudang kotak suara tanpa sepengetahuan anggota KPU.
Dalam upaya meningkatkan keamanan, Brigjen Pol Samudi memerintahkan pemasangan CCTV di gudang logistik KPU oleh masing-masing Polres.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
Komisioner Bawaslu Provinsi Malut, Rusli Saraha kepada ANTARA di Ternate, Kamis mengatakan, Bawaslu melakukan pengawasan dan pengawalan, terutama saat pendistribusian logistik pemilu di daerah setempat yang masuk Kawasan 3T.
"Kami telah identifikasi daerah rawan pemilu terus dilakukan mulai dari lokasi TPS yang secara geografis berada di Kawasan 3T dan infrastruktur yang minim seperti fasilitas listrik dan internet tidak baik ," kata Rusli Saraha.
Sehingga, untuk Form C1 dilakukan penggandaan secara manual, yakni melalui teknologi sirekap yang akan dikirim data hasil penghitungannya ke saksi maupun pengawas yang berada di tingkat TPS.
Apalagi, kata Rusli, pengawasan satu TPS ditempatkan satu orang petugas, sehingga bisa menekan angka kecurangan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Menurut Rusli, politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Malut berada pada posisi pertama paling rawan, sehingga data ini menjadi dasar terutama Bawaslu Malut untuk perkuat langkah-langkah preventif, koordinasi bersama penyelenggara pemilu, imbauan dan sosialisasi ke peserta pemilu mulai dari tahapan kampanye hingga pungut hitung.
Oleh karena itu, pihaknya menggelar training of trainers (TOT) terhadap saksi peserta pemilu terhadap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota hingga di tingkat kecamatan, karena sumber kecurangan yang biasanya terjadi pada integritas penyelenggara pemilu mulai dari KPU hingga KPPS dan Bawaslu Provinsi hingga ke tingkat pengawas kelurahan/desa.
Bahkan, Rusli menyatakan, pihaknya juga mengantisipasi jangan sampai ada suap dari peserta pemilu ke penyelenggara, tentunya akan merusak pemilu yang demokratis dan berkualitas, ini menjadi ikhtiar dari Bawaslu Malut, karena semua pihak menginginkan pemilu yang jujur dan berkeadilan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara mulai mendistribusikan logistik Pemilu berupa lima jenis surat suara, yaitu untuk Pilpres, DPD-RI, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah surat suara sebanyak 4.875.200 lembar.
Seperti diketahui, Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu serentak tahun 2024 di Malut sebanyak 953.978 pemilih dengan rincian 490.478 pemilih laki-laki dan 463.500 pemilih perempuan.
Di tempat terpisah, Wakapolda Malut Brigjen Pol Samudi, meminta seluruh jajarannya di Kabupaten/Kota di Malut bersama-sama penyelenggara pemilu untuk intensif mengawasi dan mengawal proses distribusi logistik Pemilu tahun 2024.
"Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah pengamanan dan pengawalan logistik kotak suara untuk memastikan kelancaran proses pemilihan," kata Wakapolda Malut.
Dirinya menegaskan pentingnya upaya pencegahan agar kotak suara tidak hilang atau rusak selama penyimpanan di kantor KPU atau Gudang KPU.
"Tingkatkan pengamanan di kantor KPU atau Gudang KPU untuk mencegah kejadian tidak diinginkan seperti pencurian atau pengrusakan kotak suara," kata Wakapolda.
Brigjen Pol Samudi juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kualitas gudang di setiap lokasi. Gudang yang bocor atau rusak dapat membahayakan kotak suara yang disimpan di dalamnya.
Selain itu, Wakapolda menekankan larangan bagi anggota Polri untuk masuk ke gudang logistik atau membuka gudang kotak suara tanpa sepengetahuan anggota KPU.
Dalam upaya meningkatkan keamanan, Brigjen Pol Samudi memerintahkan pemasangan CCTV di gudang logistik KPU oleh masing-masing Polres.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024