Ambon (Antara Maluku)- Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membentuk tim terpadu penanganan konflik untuk menciptakan situasi keamanan yang solid di ibu kota provinsi Maluku ini.
Tim tersebut terdiri dari Pemkot Ambon, DPRD Kota Ambon, Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kodim 1504 Binaya serta unsur terkait.
"Tim terpadu dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 dan bertugas menyusun rencana aksi penanganan gangguan keamanan yang berkaitan dengan konflik sosial maupun terorisme," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Sabtu.
Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan instruksi Menkopolhukam Nomor 1 tahun 2013, dalam bentuk aksi terpadu baik secara nasional, provinsi, kabupaten dan kota.
"Tim terpadu Kota Ambon dipimpin langsung Wali Kota, bekerja sama dengan aparat keamanan dan instansi terkait," katanya .
Richard mengatakan, dalam mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan di daerah yang berdampak pada timbulnya trauma konflik sosial dibutuhkan kondisi keamanan yang stabil.
"Penanganan gangguan keamanan butuh pendekatan yang bersifat persuasif, serta bekerja sama secara terpadu untuk menangani timbulnya potensi konflik di masyarakat," katanya.
Menurut dia, tim terpadu secara periodik akan melaporkan stabilitas keamanan secara berjenjang ke pemerintah provinsi Maluku, selanjutnya dikoordinasikan ke pemerintah pusat.
"Segala gangguan keamanan yang terjadi harus diketahui penyebab dan cara mengatasi gangguan keamanan itu dengan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait," katanya.
Diakuinya, pembentukan tim terpadu di Ambon memang terlambat karena harus menyesuaikan dengan pedoman yang disampaikan Menkopolhukam.
"Kita memang terlambat dalam pembentukan tim ini, tetapi sebelumnya tim telah dibentuk di tingkat provinsi Maluku," tandasnya.
Richard menambahkan, tim terpadu harus menguatkan sinergi dan kerja sama antara instansi sipil, TNI/POLRI serta seluruh elemen masyarakat.
"Mari kita kuatkan tekad untuk memelihara situasi keamanan yang kondusif di Ambon bahkan provinsi Maluku menjelang momentum nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku 11 Juni 2013," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
Tim tersebut terdiri dari Pemkot Ambon, DPRD Kota Ambon, Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kodim 1504 Binaya serta unsur terkait.
"Tim terpadu dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2013 dan bertugas menyusun rencana aksi penanganan gangguan keamanan yang berkaitan dengan konflik sosial maupun terorisme," kata Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Sabtu.
Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan instruksi Menkopolhukam Nomor 1 tahun 2013, dalam bentuk aksi terpadu baik secara nasional, provinsi, kabupaten dan kota.
"Tim terpadu Kota Ambon dipimpin langsung Wali Kota, bekerja sama dengan aparat keamanan dan instansi terkait," katanya .
Richard mengatakan, dalam mengantisipasi timbulnya gangguan keamanan di daerah yang berdampak pada timbulnya trauma konflik sosial dibutuhkan kondisi keamanan yang stabil.
"Penanganan gangguan keamanan butuh pendekatan yang bersifat persuasif, serta bekerja sama secara terpadu untuk menangani timbulnya potensi konflik di masyarakat," katanya.
Menurut dia, tim terpadu secara periodik akan melaporkan stabilitas keamanan secara berjenjang ke pemerintah provinsi Maluku, selanjutnya dikoordinasikan ke pemerintah pusat.
"Segala gangguan keamanan yang terjadi harus diketahui penyebab dan cara mengatasi gangguan keamanan itu dengan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait," katanya.
Diakuinya, pembentukan tim terpadu di Ambon memang terlambat karena harus menyesuaikan dengan pedoman yang disampaikan Menkopolhukam.
"Kita memang terlambat dalam pembentukan tim ini, tetapi sebelumnya tim telah dibentuk di tingkat provinsi Maluku," tandasnya.
Richard menambahkan, tim terpadu harus menguatkan sinergi dan kerja sama antara instansi sipil, TNI/POLRI serta seluruh elemen masyarakat.
"Mari kita kuatkan tekad untuk memelihara situasi keamanan yang kondusif di Ambon bahkan provinsi Maluku menjelang momentum nasional dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Maluku 11 Juni 2013," ujarnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013