PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara melakukan pemasangan 500 warga kurang mampu menggunakan biaya dari hasil urunan gaji pegawai PLN.
"Sampai akhir tahun ditargetkan sekitar 500 pelanggan atau rumah tangga yang kita nyalakan yang biaya sambungnya berasal dari urunan atau sokongan iuran pegawai," kata General Manajer PLN UIW MMU Awat Tuhuloula di Ambon, Sabtu.
Program PLN ini juga telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku.
Menurut dia, program ini sudah dijalankan sejak 2020 dan pada Januari 2024 telah dinyalakan lagi 46 pelanggan dan pada Februari kemarin sebanyak 50 pelanggan.
"Jadi semua pegawai urunan dan setiap bulan kita nyalakan 50 pelanggan atau rumah tangga," ucapnya.
Kebijakan ini merupakan program PLN di daerah dalam memberikan pelayanan listrik bagi masyarakat, selain ada juga program Bantuan Pasangan Baru Listrik (BPBL) gratis dari pemerintah.
Dia mengakui untuk desa-desa yang sudah dilistriki memang ada kendala di lapangan dan setelah dikomunikasikan dengan masyarakat ternyata mereka belum memiliki biaya sambungan baru sehingga solusinya adalah urunan gaji pegawai PLN.
"Kita juga koordinasi dengan DPR RI dan ada beberapa program nasional berupa BPBL gratis, dan untuk Maluku sendiri sejak 2023 sudah dipasangkan pada 3.000 rumah tangga kurang mampu," katanya menjelaskan.
Jadi selain program BPBL gratis, PLN UIW MMU juga menargetkan setiap bulan melakukan pemasangan listrik rata-rata 50 pelanggan dengan menggunakan biaya penyambungan ke rumah yang berasal dari hasil urunan pegawai.
"Karena ada beberapa pulau yang sudah kami listriki tetapi ada desa-desa yang belum bisa dilakukan penyambungan karena kendalanya masyarakat belum membayar biaya penyambungan dan masalah seperti ini sering terjadi di lapangan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Sampai akhir tahun ditargetkan sekitar 500 pelanggan atau rumah tangga yang kita nyalakan yang biaya sambungnya berasal dari urunan atau sokongan iuran pegawai," kata General Manajer PLN UIW MMU Awat Tuhuloula di Ambon, Sabtu.
Program PLN ini juga telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Maluku.
Menurut dia, program ini sudah dijalankan sejak 2020 dan pada Januari 2024 telah dinyalakan lagi 46 pelanggan dan pada Februari kemarin sebanyak 50 pelanggan.
"Jadi semua pegawai urunan dan setiap bulan kita nyalakan 50 pelanggan atau rumah tangga," ucapnya.
Kebijakan ini merupakan program PLN di daerah dalam memberikan pelayanan listrik bagi masyarakat, selain ada juga program Bantuan Pasangan Baru Listrik (BPBL) gratis dari pemerintah.
Dia mengakui untuk desa-desa yang sudah dilistriki memang ada kendala di lapangan dan setelah dikomunikasikan dengan masyarakat ternyata mereka belum memiliki biaya sambungan baru sehingga solusinya adalah urunan gaji pegawai PLN.
"Kita juga koordinasi dengan DPR RI dan ada beberapa program nasional berupa BPBL gratis, dan untuk Maluku sendiri sejak 2023 sudah dipasangkan pada 3.000 rumah tangga kurang mampu," katanya menjelaskan.
Jadi selain program BPBL gratis, PLN UIW MMU juga menargetkan setiap bulan melakukan pemasangan listrik rata-rata 50 pelanggan dengan menggunakan biaya penyambungan ke rumah yang berasal dari hasil urunan pegawai.
"Karena ada beberapa pulau yang sudah kami listriki tetapi ada desa-desa yang belum bisa dilakukan penyambungan karena kendalanya masyarakat belum membayar biaya penyambungan dan masalah seperti ini sering terjadi di lapangan," katanya.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024