Ambon (Antara Maluku) - Konsorsium Pemekaran Kabupaten Lease-Saparua menyesalkan pernyataan pemerintah kabupaten setempat yang dinilai telah melanggar janji politik mereka untuk memberikan rekomendasi sebagai bentuk dukungan atas pemekaran wilayah administratif kabupaten baru.
"Kami sangat menyayangkan sikap Wabub Malteng yang tidak bersedia memberikan rekomendasi pemekaran wilayah baru berdasarkan pernyataan beberapa desa dari Kecamatan Salahutu karena tidak ingin wilayahnya dimekarkan," kata Wakil Ketua Konsorsium Pemekaran Salahutu-Lease, M. Sapteno di Ambon, Sabtu.
Ia menegaskan proses perjuangan pemekaran wilayah kabupaten baru ini sudah berjalan hingga ke Komisi A DPRD Maluku dan telah mendapat rekomendasi legislatif serta Pemprov Maluku.
Sapteno mengatakan, Pemkab Malteng di bawah kepemimpinan Bupati Abua Tuasikal dan Wabub Marlatu Leleury ketika masih menjadi calon kepala daerah, dalam kampanye berjanji kepada masyarakat Kecamatan Salahutu dan Lease untuk memekarkan daerah itu menjadi kabupaten baru, bila mereka lolos dalam pilkada.
Janji politik ini disambut warga dengan membentuk konsosrsium pemekaran Salahutu-Lease setelah pasangan ini dilantik Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu sebagai Bupati dan Wabub Malteng periode 2012-2017 akhir 2012 lalu.
Sehubungan dengan itu, rencana pemekaran daerah administratif baru ini kalau tidak direstui dengan memberika rekomendasi dari Pemkab Malteng bersama DPRD setempat, maka tindakan seperti ini merupakan sebuah proses pembohongan publik dan melanggar janji politik yang telah dibuat sebelumnya.
"Pemekaran wilayah ini tujuannya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mengefektifkan pelayanan publik, karena Kecamatan Lease dan Salahutu merupakan wilayah pulau yang jauh dari Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah," kata Sapteno.
"Persyaratan administrasi lainnya sudah kami penuhi, termasuk studi kelayakan dan dokumen Pemerintah Provinsi Maluku bahwa dahulun rencana pemekaran kabupaten itu adalah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur serta Kabupaten rempah-rempah, maksudnya Lease dan sebagian Pulau Ambon termasuk Pulau Banda," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Kami sangat menyayangkan sikap Wabub Malteng yang tidak bersedia memberikan rekomendasi pemekaran wilayah baru berdasarkan pernyataan beberapa desa dari Kecamatan Salahutu karena tidak ingin wilayahnya dimekarkan," kata Wakil Ketua Konsorsium Pemekaran Salahutu-Lease, M. Sapteno di Ambon, Sabtu.
Ia menegaskan proses perjuangan pemekaran wilayah kabupaten baru ini sudah berjalan hingga ke Komisi A DPRD Maluku dan telah mendapat rekomendasi legislatif serta Pemprov Maluku.
Sapteno mengatakan, Pemkab Malteng di bawah kepemimpinan Bupati Abua Tuasikal dan Wabub Marlatu Leleury ketika masih menjadi calon kepala daerah, dalam kampanye berjanji kepada masyarakat Kecamatan Salahutu dan Lease untuk memekarkan daerah itu menjadi kabupaten baru, bila mereka lolos dalam pilkada.
Janji politik ini disambut warga dengan membentuk konsosrsium pemekaran Salahutu-Lease setelah pasangan ini dilantik Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu sebagai Bupati dan Wabub Malteng periode 2012-2017 akhir 2012 lalu.
Sehubungan dengan itu, rencana pemekaran daerah administratif baru ini kalau tidak direstui dengan memberika rekomendasi dari Pemkab Malteng bersama DPRD setempat, maka tindakan seperti ini merupakan sebuah proses pembohongan publik dan melanggar janji politik yang telah dibuat sebelumnya.
"Pemekaran wilayah ini tujuannya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mengefektifkan pelayanan publik, karena Kecamatan Lease dan Salahutu merupakan wilayah pulau yang jauh dari Masohi, Ibu Kota Kabupaten Maluku Tengah," kata Sapteno.
"Persyaratan administrasi lainnya sudah kami penuhi, termasuk studi kelayakan dan dokumen Pemerintah Provinsi Maluku bahwa dahulun rencana pemekaran kabupaten itu adalah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur serta Kabupaten rempah-rempah, maksudnya Lease dan sebagian Pulau Ambon termasuk Pulau Banda," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013