Pemekaran Obi Dan Wasilei Menunggu Keputusan Pemerintah

Ternate (Antara Maluku) - Anggota Komisi II DPR-RI Nita Budi Susanti mengatakan, pemekaran Wasilei di Kabupaten Halmahera Timur dan Obi Halmahera Selatan, Maluku Utara (Malut) menjadi daerah otonomi baru terpisah dari kabupaten induknya, menunggu keputusan pemerintah.

"Wasilei dan Obi sudah masuk dalam 65 usulan daerah otonomi baru di Indoensia yang sudah disetujui DPR-RI, namun untuk merealisasikannya harus menunggu keputusan dari pemerintah," katanya di Ternate, Rabu.

Menurut Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat itu, keputusan pemerintah mengenai jadi tidaknya Wasilei dan Obi, termasuk usulan daerah otonomi baru lainnya yang telah disetujui DPR-RI tersebut menjadi daerah otonomi baru akan diketahui setelah pelaksanaan pemilu presiden 2014.

Sebagai Anggota DPR-RI asal pemilihan Malut, kata Nita Budi Susanti dirinya akan terus mengawal agar Wasilei dan Obi masuk dalam daerah otonomi baru yang akan disetujui pemerintah nanti, karena kedua daerah itu memang sangat layak jadi daerah otonomi baru.

Permaisuri Sultan Ternate itu mengatakan, dirinya akan terus memperjuangkan sejumlah daerah lainnya di Malut, seperti Sofifi, Mangoli, Galela, Loloda dan Kao yang selama ini menginginkan pula menjadi daerah otonomi baru untuk masuk dalam daftar daerah otonomi baru yang disetujui oleh DPR-RI.

Khusus kota Sofifi, menurut Nita Budi Susanti, daerah itu sebenarnya sudah dimekarkan menjadi otonomi baru sejak 2013 silam, karena statusnya sebagai ibu kota Provinsi Malut harus menjadi kota otonom.

"Komisi II DPR-RI dan Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung Sofifi menjadi kota otonom, namun terbentur pada tidak dipenuhinya sejumlah persyaratan, di antaranya tidak adanya rekomendasi dari kota induk yakni Pemkot dan DPRD Kota Tidore Kepulauan sebagai kota induk," katanya.

Oleh karena itu menurut dia, untuk mempercepat Sofifi menjadi kota otonom maka Pemprov Malut dan Pemkot Tidore Kepulauan harus duduk bersama untuk membahas masalah tersebut, karena Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Malut sesuai ketentuan harus menjadi kota otonom.