Ternate (Antara Maluku) - Sebanyak 55.531 keluarga miskin yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut), menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bentuk kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Pekan ini, 55.531 kepala keluarga para penerima BLSM bisa mendapatkan di Kantor Pos dengan rincian per keluarga mendapatkan Rp150 ribu per bulan akan diserahkan untuk dua bulan," kata Kepala Dinas Sosial Mansur Muhammad di Ternate, Selasa.
Dalam penyaluran BLSM kepada keluarga miskin ini, para penerima tidak bisa diwakilkan, sehingga pihak Kantor Pos bisa memperhatikan masalah ini untuk menghindari masalah yang akan muncul nanti.
Ia mengatakan, penerima BLSM yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Malut tersebut, semuanya telah mengantongi Kartu Perlindungan Sehat (KPS).
Bahkan, data keluarga miskin penerima BLSM di Malut ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada langsung di bawah tanggung jawab Wakil Presiden Boediono.
Mansur mengatakan, data TNP2K tersebut kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan diserahkan kepada manajemen PT Kantor Pos untuk mencetak kartu KPS.
Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya masalah di saat pendistribusian dana BLSM tersebut, Pemprov Malut akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap penyaluran dana BLSM bagi keluarga miskin tersebut.
Begitu pula di seluruh kabupaten/kota di Malut, Mansur meminta agar pemda di kabupaten/kota benar-benar mengawasi agar penyaluran BLSM benar-benar diterima oleh warga miskin.
Untuk itu, warga miskin penerima BLSM tersebut dapat memanfaatkan dana bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu secara efisien, terutama pada saat kenaikan harga bahan pokok pascakenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, dari sembilan kabupaten/kota penerima dana BLSM terbesar berada di Kabupaten Halmahera Utara 12.046 KK, Halmahera Barat 9.414 KK, Halmahera Selatan 6.280 KK, Kota Tidore Kepulauan 5.655 KK, Halmahera Timur 5.581 KK, Kepulauan Sula 4.896 KK, Kota Ternate 4.421 KK, Halmahera Tengah 4.038 KK dan Pulau Morotai 3.200 KK.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013
"Pekan ini, 55.531 kepala keluarga para penerima BLSM bisa mendapatkan di Kantor Pos dengan rincian per keluarga mendapatkan Rp150 ribu per bulan akan diserahkan untuk dua bulan," kata Kepala Dinas Sosial Mansur Muhammad di Ternate, Selasa.
Dalam penyaluran BLSM kepada keluarga miskin ini, para penerima tidak bisa diwakilkan, sehingga pihak Kantor Pos bisa memperhatikan masalah ini untuk menghindari masalah yang akan muncul nanti.
Ia mengatakan, penerima BLSM yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Malut tersebut, semuanya telah mengantongi Kartu Perlindungan Sehat (KPS).
Bahkan, data keluarga miskin penerima BLSM di Malut ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada langsung di bawah tanggung jawab Wakil Presiden Boediono.
Mansur mengatakan, data TNP2K tersebut kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan diserahkan kepada manajemen PT Kantor Pos untuk mencetak kartu KPS.
Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya masalah di saat pendistribusian dana BLSM tersebut, Pemprov Malut akan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif terhadap penyaluran dana BLSM bagi keluarga miskin tersebut.
Begitu pula di seluruh kabupaten/kota di Malut, Mansur meminta agar pemda di kabupaten/kota benar-benar mengawasi agar penyaluran BLSM benar-benar diterima oleh warga miskin.
Untuk itu, warga miskin penerima BLSM tersebut dapat memanfaatkan dana bantuan kompensasi kenaikan harga BBM itu secara efisien, terutama pada saat kenaikan harga bahan pokok pascakenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, dari sembilan kabupaten/kota penerima dana BLSM terbesar berada di Kabupaten Halmahera Utara 12.046 KK, Halmahera Barat 9.414 KK, Halmahera Selatan 6.280 KK, Kota Tidore Kepulauan 5.655 KK, Halmahera Timur 5.581 KK, Kepulauan Sula 4.896 KK, Kota Ternate 4.421 KK, Halmahera Tengah 4.038 KK dan Pulau Morotai 3.200 KK.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2013