Ambon (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah mengawasi penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin di wilayah tersebut untuk menghindari salah sasaran.
Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal, dikonfirmasi, Senin, mengatakan, pengawasan dilakukan mengingat karakteristik wilayah kabupaten tersebut berupa kepulauan dengan 17 kecamatan dan 176 desa maupun kelurahan.
Apalagi wilayah Maluku Tengah yang seluas 275.907 KM2 sebagian besarnya yakni 264.311,43 KM2 merupakan laut.
"Saya mengarahkan dinas/badan teknis untuk berkoordinasi dengan PT.Pos agar tertanggung jawab data warga miskin yang berhak menerima bantuan sebagai bentuk kompendasasi kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut," ujarnya.
Dia mengharapkan, sebanyak 32.043 KK penerima BLSM di wilayahnya bisa mendapatkan haknya dengan baik.
"Terpenting 32.043 KK itu adalah warga Maluku Tengah yang berhak menerima bantuan subsidi sebesar Rp150.000 per bulan tersebut," tegas Bupati.
Karena itu, ia minta PT. Pos untuk berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Maluku Tengah untuk menyortir kartu perlindungan sosial (KPS) yang akan dibagikan kepada warga kurang mampu, sehingga bisa diminimalisasi kemungkinan salah sasaran dalam penyaluran BLSM.
"Pembagian BLSM di sejumlah daerah malah menimbulkan masalah dan protes karena banyak warga mampu yang ikut menikmatinya. Makanya perlu koordinasi lintas instansi dengan pemerintah kabupaten-kota sehingga penyalurannya tepat tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah," katanya.
Sedangkan Kepala Kantor Pos Ambon Daniel Uneputty mengatakan penyaluran BLSM untuk sembilan kabupaten serta kota Tual berdasafrkan penyortiran Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
KPS berfungsi ganda selain untuk BLSM juga untuk penerimaan beras miskin (raskin), beasiswa miskin dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Jumlah penerima BLSM di Maluku sebanyak 119.825 KK rumah tangga sasaran (RTS)yakni Maluku Tengah (Malteng) sebanyak 32.043 KK, Buru 11.200 KK, Seram Bagian Barat (SBB)14.194 KK, Seram Bagian Timur (SBT) 9.026 KK, Buru Selatan (Bursel) 4.235 KK, Kota Ambon 11.265 KK.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) 8.546 KK, Maluku Tenggara (Malra) 7.949 KK, Kota Tual (4.735 KK), Kepulauan Aru (7535 KK), dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebanyak 9,097 KK.
Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu mencanangkan penyaluran BLSM di Ambon pada 22 Juni 2013.
