Realisasi Pembayaran BLSM Maluku Capai 59 Persen

Ambon (Antara Maluku) - Realisasi pembayaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang dilakukan Kantor Pos Ambon baru mencapai 59 persen dari 119.825 rumah tangga sasaran (RTS) yang terdapat di sembilan kabupaten dan dua kota.

Hal ini disebabkan karena petugas pos dihadapkan dengan situasi cuaca di Maluku yang kurang bersahabat, kata Kepala Kantor Pos Ambon Daniel Uneputy di Ambon, Senin.

"Namun kami akan tetap berusaha sehingga semua RTS yang sudah memiliki kartu perlindungan sosial (KPS) bisa menerimanya,"katanya.

Daniael menjelaskan, ada beberapa daerah yang sangat sulit untuk dijangkau dengan alat transportasi laut seperti yang dilakukan pada Sabtu (20) di Kecamatan Werinama dan Geser,Kabupaten Seram Timur (SBT) ombak yang terjadi di perairan itu mencapai enma hingga tujuh meter mengakibatkan hambatan dalam perjalanan.

"Waktu tempu dari pelabuhan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) menuju dua kecamatan yang ada di SBT itu diperkirakan mencapai lima jam perjalanan namun akhirnya harus ditempuh selama 12 jam," ujarnya.

Walaupun demikian, lanjutnya, petugas pos tetap harus melaksanakan tugas negara ini guna membantu masyarakat di daerah itu guna menerima bantuan.

Selain itu, ada juga hambatan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dimana beberapa jembatan jalan darat terputus akibat banjir, namun semuanya sudah selesai.

Kemudian di Kabupaten Buru yakni Kecamatan Airbuaya - Mako dan juga beberapa lokasi di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) benar - benar petugas pos mengalami kewalahan namun masih dilakukan pembayaran.

Sedangkan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sampai dengan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang sampai sekarang masih terkendala akibat cuaca yang kurang bersahabat.

Karena itu, Daniel meminta pengertian dari RTS akibat keterlambatan pembayaran BLSM, sebab hal ini tidak diman - main tetapi cuaca yang melanda perairan Maluku membuat kegiatan pembayaran menjadi terlambat dan tidak tepat waktu.

Daniel menambahkan bahwa sesuai dengan rencana dari pihak Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) selesainya tanggal 15 Juli 2013, mungkin saja untuk kawasan Pulau Jawa dan lainnya bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan tetapi di Maluku dan Papua agak sulit.

"Pada sejumlah kabupaten petugas pos bisa menghabiskan dana sekitar Rp20 juta bahkan Rp30 juta untuk menyewa speed boat agar bisa mengunjungi sejumlah kecamatan agar bisa membayar BLSM tersebut," ujarnya.

Namun kami tetap berusaha agar semua RTS akan menerima bantuan tersebut sebelum tanggal 30 Juli 2013.