Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi mengatakan bahwa koordinasi perbantuan pengamanan untuk Pilkada serentak 2024 perlu ditingkatkan antara TNI dengan Polri.
Ia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi atensi dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terhadap jajarannya agar mewaspadai kerawanan tinggi yang mungkin terjadi di 15 daerah saat Pilkada 2024 berlangsung.
“Jadi, tidak aktif sendiri, ya, karena penganggaran itu dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Polri dan KPU (Komisi Pemilihan Umum), tidak langsung ke TNI, pendanaan, ya, pendanaan pengamanan,” kata Prof. Muradi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Walaupun demikian, ia berpendapat bahwa perbantuan terhadap kerawanan di 15 wilayah yang dinilai rawan oleh Panglima TNI tetap diperlukan.
Ia menjelaskan bahwa salah satu perbantuan yang dapat dilakukan oleh TNI selama masa Pilkada adalah memastikan pengangkutan logistik dapat dilaksanakan dengan baik.
Baca juga: Pangdam XVI/ Pattimura pantau kesiapan pengamanan pilkada di Malut
Akan tetapi, ia mengatakan bahwa pengamanan Pilkada 2024 dapat dilakukan secara mandiri oleh TNI di wilayah Papua. Namun demikian, kata dia, koordinasi antara TNI dengan Polri tetap diperlukan, meskipun konsep perbantuan TNI kepada Polri akan berbeda dengan wilayah di luar Papua.
“Perspektifnya dua; perspektif kriminal kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang kedua perspektif ancaman kedaulatan negara (Organisasi Papua Merdeka/OPM). Nah dua-duanya (TNI dan Polri) itu bisa melakukan (pengamanan) bersamaan. Nah itu bentuk koordinasinya ya silakan saja diatur,” jelasnya.
Sebelumnya, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah mengingatkan jajaran perwira TNI dan Polri untuk mewaspadai kerawanan tinggi yang mungkin terjadi di 15 daerah saat Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: Pemkot Ternate dan Danrem 152 teken NPHD pengamanan Pilkada 2020
Maman juga meneruskan instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto soal potensi kerawanan di daerah-daerah itu perlu menjadi perhatian serius seluruh prajurit TNI dan personel Polri.
"Ini atensi Bapak Panglima. Beliau betul-betul menegaskan bahwa nanti Pilkada harus betul-betul kita serius. Tingkatkan lebih tinggi kesiapan kita seperti halnya dalam melaksanakan Pilpres atau Pileg. Pilkada betul-betul mendapat atensi dan harus serius karena ancaman lebih besar, risiko lebih besar,” kata Dankodiklat saat Pembekalan Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2024 TNI-Polri di Markas Komando Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) di Jakarta, Rabu (8/5).
Adapun sebanyak 15 daerah yang tingkat kerawanannya tinggi meliputi Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar: TNI perlu tingkatkan koordinasi perbantuan pengamanan Pilkada
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
Ia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi atensi dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terhadap jajarannya agar mewaspadai kerawanan tinggi yang mungkin terjadi di 15 daerah saat Pilkada 2024 berlangsung.
“Jadi, tidak aktif sendiri, ya, karena penganggaran itu dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Polri dan KPU (Komisi Pemilihan Umum), tidak langsung ke TNI, pendanaan, ya, pendanaan pengamanan,” kata Prof. Muradi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Walaupun demikian, ia berpendapat bahwa perbantuan terhadap kerawanan di 15 wilayah yang dinilai rawan oleh Panglima TNI tetap diperlukan.
Ia menjelaskan bahwa salah satu perbantuan yang dapat dilakukan oleh TNI selama masa Pilkada adalah memastikan pengangkutan logistik dapat dilaksanakan dengan baik.
Baca juga: Pangdam XVI/ Pattimura pantau kesiapan pengamanan pilkada di Malut
Akan tetapi, ia mengatakan bahwa pengamanan Pilkada 2024 dapat dilakukan secara mandiri oleh TNI di wilayah Papua. Namun demikian, kata dia, koordinasi antara TNI dengan Polri tetap diperlukan, meskipun konsep perbantuan TNI kepada Polri akan berbeda dengan wilayah di luar Papua.
“Perspektifnya dua; perspektif kriminal kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang kedua perspektif ancaman kedaulatan negara (Organisasi Papua Merdeka/OPM). Nah dua-duanya (TNI dan Polri) itu bisa melakukan (pengamanan) bersamaan. Nah itu bentuk koordinasinya ya silakan saja diatur,” jelasnya.
Sebelumnya, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah mengingatkan jajaran perwira TNI dan Polri untuk mewaspadai kerawanan tinggi yang mungkin terjadi di 15 daerah saat Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: Pemkot Ternate dan Danrem 152 teken NPHD pengamanan Pilkada 2020
Maman juga meneruskan instruksi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto soal potensi kerawanan di daerah-daerah itu perlu menjadi perhatian serius seluruh prajurit TNI dan personel Polri.
"Ini atensi Bapak Panglima. Beliau betul-betul menegaskan bahwa nanti Pilkada harus betul-betul kita serius. Tingkatkan lebih tinggi kesiapan kita seperti halnya dalam melaksanakan Pilpres atau Pileg. Pilkada betul-betul mendapat atensi dan harus serius karena ancaman lebih besar, risiko lebih besar,” kata Dankodiklat saat Pembekalan Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun 2024 TNI-Polri di Markas Komando Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) di Jakarta, Rabu (8/5).
Adapun sebanyak 15 daerah yang tingkat kerawanannya tinggi meliputi Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar: TNI perlu tingkatkan koordinasi perbantuan pengamanan Pilkada
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024