Ambon (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Said Assagaff meminta kesediaan warga Negeri Lima, Maluku Tengah membebaskan lahan mereka untuk pembangunan gedung sekolah SD, SMP dan SMA yang rusak diterjang banjir bandang akibat jebolnya natural dam Way Ela pada 25 Juni 2013.
"Sudah hampir setahun gedung sekolah yang hanyut tersapu banjir belum bisa dibangun karena warga tidak bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan sarana pendidikan tersebut," kata Gubernur Said di Ambon, Sabtu.
Padahal, menurutnya, pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan telah mengalokasikan anggaran untuk membangun gedung sekolah yang baru, baik SD, SMP maupun SMA, tetapi hingga kini belum dapat dilakukan.
Gubernur mengungkapkan bahwa instansi teknis terkait baik provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan, tetapi mereka masih berkeberatan tanahnya digunakan untuk membangun gedung sekolah baru.
Gubernur juga menegaskan, jika tenggat waktu yang ditentukan masalah ketersediaan lahan belum juga selesai, maka dikhawatirkan anggaran yang telah dialokasikan Kementerian Pendidikan akan ditarik kembali.
"Jika dana yang telah dialokasikan kementerian tersebut ditarik kembali, maka akan sulit mendapatkan anggaran untuk membangun sarana pendidikan yang rusak di Negeri Lima," katanya.
Karena itu, dia meminta instansi teknis terkait, termasuk Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal dan Wakil Bupati Marlatu Leleury untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, terutama pemilik lahan agar mereka bersedia melepaskan tanahnya sehingga pembangunan gedung sekolah baru dapat segera dilaksanakan.
"Jika masalahnya adalah soal ganti rugi, tinggal dibicarakan bersama instansi teknis terkait serta Pemkab Maluku Tengah, sehingga bisa diselesaikan melalui pengalokasian anggaran dalam APBD," tandasnya.
Selain pembangunan gedung SD, SMP dan SMA yang baru, Pemprov Maluku, tambah Gubernur telah memprogramkan pembuatan jalan lintas Negeri Lima-Desa Laha sehingga memudahkan akses transportasi warga di kecamatan tersebut menuju Kota Ambon hanya ditempuh selama 30 menit.
Begitu pun pembangunan rumah sakit untuk mempermudah pemenuhan akses kesehatan masyarakat di kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, serta pembangunan dermaga Feri yang menghubungkan kota Namlea, Kabupaten Buru.
Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku Semmy Risambessy juga membenarkan pembangunan gedung baru untuk mengganti sekolah yang rusak akibat tersapu bencana banjir bandang tersebut belum bisa dilakukan karena terhambat masalah tanah.
"Anggaran pembangunan gedung baru sudah dialokasikan Kementerian Pendidikan, pemilik lahan belum bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan gedung sekolah," katanya.
Pihaknya telah dua kali berkoordinasi dengan Kemendiknas terkait pembangunan sekolah baru paskabencana alam jebolnya natural dam Way Ela, 25 Juli 2013, di mana anggarannya telah dialokasikan melalui Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai penanggung jawab pemulihan, termasuk pengadaan sarana-prasarana belajar mengajar.
Anggaran yang dialokasikan Kementerian yakni Rp1,25 milyar untuk pembangunan 9 ruangan sekolah dasar, SMA Rp2,7 Milyar dan untuk Rp250 juta untuk membangun gedung Paud.
Dikpora Maluku juga telah meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah berkoordinasi dengan para pemilih lahan yang telah bersedia tanahnya digunakan untuk pembangunan sekolah baru.
"Beberapa warga Negeri Lima yang peduli dengan peningkatan kualitas pendidikan telah menyatakan persetujuan tanahnya digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru. Sekarang tinggal koordinasi antara Dinas Pendidikan Maluku Tengah dengan pemilik tanah, terkait ganti ruginya saja, sehingga dapat segera dibangun," katanya.
Bencana jebolnya natural dam Way Ela mengakibatkan SD Negeri 1 Negeri Lima dengan sembilan ruangan belajar, SD Negeri 2 (delapan ruangan belajar), SD Inpres (10 ruangan belajar), serta masing - masing satu taman kanak-kanak, kantor serta SMA Negeri II hanyut terbawa air.
SD Negeri 1 maupun 2 masing - masing memiliki 194 siswa, SD Inpres 245 siswa, SMA Negeri II 285 siswa, taman pengajian 25 siswa, PAUD 58 siswa.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014
"Sudah hampir setahun gedung sekolah yang hanyut tersapu banjir belum bisa dibangun karena warga tidak bersedia membebaskan lahannya untuk pembangunan sarana pendidikan tersebut," kata Gubernur Said di Ambon, Sabtu.
Padahal, menurutnya, pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan telah mengalokasikan anggaran untuk membangun gedung sekolah yang baru, baik SD, SMP maupun SMA, tetapi hingga kini belum dapat dilakukan.
Gubernur mengungkapkan bahwa instansi teknis terkait baik provinsi dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) telah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan, tetapi mereka masih berkeberatan tanahnya digunakan untuk membangun gedung sekolah baru.
Gubernur juga menegaskan, jika tenggat waktu yang ditentukan masalah ketersediaan lahan belum juga selesai, maka dikhawatirkan anggaran yang telah dialokasikan Kementerian Pendidikan akan ditarik kembali.
"Jika dana yang telah dialokasikan kementerian tersebut ditarik kembali, maka akan sulit mendapatkan anggaran untuk membangun sarana pendidikan yang rusak di Negeri Lima," katanya.
Karena itu, dia meminta instansi teknis terkait, termasuk Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal dan Wakil Bupati Marlatu Leleury untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, terutama pemilik lahan agar mereka bersedia melepaskan tanahnya sehingga pembangunan gedung sekolah baru dapat segera dilaksanakan.
"Jika masalahnya adalah soal ganti rugi, tinggal dibicarakan bersama instansi teknis terkait serta Pemkab Maluku Tengah, sehingga bisa diselesaikan melalui pengalokasian anggaran dalam APBD," tandasnya.
Selain pembangunan gedung SD, SMP dan SMA yang baru, Pemprov Maluku, tambah Gubernur telah memprogramkan pembuatan jalan lintas Negeri Lima-Desa Laha sehingga memudahkan akses transportasi warga di kecamatan tersebut menuju Kota Ambon hanya ditempuh selama 30 menit.
Begitu pun pembangunan rumah sakit untuk mempermudah pemenuhan akses kesehatan masyarakat di kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, serta pembangunan dermaga Feri yang menghubungkan kota Namlea, Kabupaten Buru.
Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Maluku Semmy Risambessy juga membenarkan pembangunan gedung baru untuk mengganti sekolah yang rusak akibat tersapu bencana banjir bandang tersebut belum bisa dilakukan karena terhambat masalah tanah.
"Anggaran pembangunan gedung baru sudah dialokasikan Kementerian Pendidikan, pemilik lahan belum bersedia melepaskan tanahnya untuk pembangunan gedung sekolah," katanya.
Pihaknya telah dua kali berkoordinasi dengan Kemendiknas terkait pembangunan sekolah baru paskabencana alam jebolnya natural dam Way Ela, 25 Juli 2013, di mana anggarannya telah dialokasikan melalui Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai penanggung jawab pemulihan, termasuk pengadaan sarana-prasarana belajar mengajar.
Anggaran yang dialokasikan Kementerian yakni Rp1,25 milyar untuk pembangunan 9 ruangan sekolah dasar, SMA Rp2,7 Milyar dan untuk Rp250 juta untuk membangun gedung Paud.
Dikpora Maluku juga telah meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah berkoordinasi dengan para pemilih lahan yang telah bersedia tanahnya digunakan untuk pembangunan sekolah baru.
"Beberapa warga Negeri Lima yang peduli dengan peningkatan kualitas pendidikan telah menyatakan persetujuan tanahnya digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru. Sekarang tinggal koordinasi antara Dinas Pendidikan Maluku Tengah dengan pemilik tanah, terkait ganti ruginya saja, sehingga dapat segera dibangun," katanya.
Bencana jebolnya natural dam Way Ela mengakibatkan SD Negeri 1 Negeri Lima dengan sembilan ruangan belajar, SD Negeri 2 (delapan ruangan belajar), SD Inpres (10 ruangan belajar), serta masing - masing satu taman kanak-kanak, kantor serta SMA Negeri II hanyut terbawa air.
SD Negeri 1 maupun 2 masing - masing memiliki 194 siswa, SD Inpres 245 siswa, SMA Negeri II 285 siswa, taman pengajian 25 siswa, PAUD 58 siswa.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2014