Empat senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD)-RI asal Maluku Utara menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah diserap di daerah pemilihan untuk disuarakan di pusat pada masa Sidang III Tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara V, Jakarta.
Anggota DPD RI dari dapil Malut, Hasby Yusuf dihubungi Kamis di Ternate mengatakan pihaknya akan terus mengawal demi kepentingan daerah.
Ia menekankan pentingnya pelibatan pemerintah desa dan BUMDes dalam program makan gizi gratis, memastikan bahan makanan halal dan alokasi anggaran yang memadai.
Kemudian penyusunan petunjuk teknis, perda, dan perdes sebagai dasar hukum, pemberian sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang melanggar hak pekerja, pemenuhan kebutuhan dasar pascabencana di Halmahera Selatan dan dukungan untuk pemekaran daerah otonomi baru seperti Kabupaten Obi dan Kota Bacan.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPD RI asal Malut Sultan Ternate Hidayat M Sjah mendesak pengesahan RUU Perlindungan Masyarakat Adat sebagai solusi komprehensif untuk melindungi hak masyarakat adat.
Kemudian meminta penetapan Sofifi sebagai kota administrasi otonom dan mengganti nama provinsi menjadi Provinsi Moluku Kie Raha.
Lalu mendorong kajian akademik untuk mempercepat pengesahan RUU Daerah Kepulauan, mengusulkan kembali ke sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung untuk mengurangi kemudaratan.
Sementara Anggota DPD RI Graal Taliawo menyoroti kurangnya fasilitas pendukung di ruas jalan nasional, termasuk marka, rambu, dan trotoar.
Ia menemukan masalah drainase yang menyebabkan genangan air di beberapa ruas jalan hingga jembatan yang sempit sehingga rawan kecelakaan dan kebutuhan pembangunan talud pantai dan sungai untuk mengatasi banjir.
Anggota DPD RI K Namto Roba menilai perlu peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pendataan UMKM yang lebih baik untuk memaksimalkan pemberian bantuan, perluasan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak dan retribusi.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2025