Ambon (Antara Maluku) - DPRD Maluku akan mengkoordinasikan masalah kesiapan anggaran bagi KPU dan Bawaslu dengan pemerintah daerah untuk rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Kepulauan Aru.
"Kami akan mengungdang Sekretaris Daerah Maluku untuk membahas persoalan kesiapan anggaran bagi KPU dan Bawaslu terkait pilkada di dua kabupaten dalam waktu dekat ini," kata Ketua DPRD setempat Edwin Adrian Huwae di Ambon, Selasa.
Pimpinan DPRD sendiri telah melakukan pertemuan dengan KPU bersama Bawaslu untuk mempertanyakan berbagai kesiapan jelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten SBT dan Kepulauan Aru.
Menurut Edwin, dua lembaga penyelenggara pemilu ini sudah seharusnya melakukan sosialisasi berbagai aturan tentang pilkada, termasuk membentuk pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, serta kelurahan.
"Untuk melaksanakan fungsi pokok ini, KPU dan Bawaslu belum memiliki anggaran sehingga DPRD berkwajiban untuk mengkordinasikannya dengan pemda," ujarnya.
Dari sisi penjadwalan, secara rasional Pilkada Kabupaten SBT dan Kepulauan Aru direncanakan mulai 26 Februari 2015 dan tahapannya sudah dimulai dengan pembukaan pendaftaran dan laian-lain. "Untuk itu, Pemprov Maluku maupun pemerintah kabuten dalam tanggung jawab kewenangan mereka semestinya sudah menyiapkan anggaran," kata Edwin.
Ketua KPU Maluku Musa Toekan mengatakan hari ini, DPR RI menetapkan Perrpu nomor 1 namun prinsipnya KPU siap melaksanakan tahapan Pilkada SBT dan Kepulauan Aru.
"Sebab setelah drafnya ditetapkan, terlebih dahulu KPU akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daaerah di tingkat provinsi kabupaten/kota, DPRD, stakeholder, peserta pemilu bahkan partai politik dan media massa," katanya.
Terkait masalah anggaran, Musa mengatakan kebetulan untuk APBN itu tidak ada pengalokasian dan sekarang kewenangan KPU untuk mengusulkan ke pemerintah daerah.
Jadi untuk anggaran tersebut, selebihnya terserah pemda yang menetapkan, dan KPU hanya butuh dukungan pemda karena APBN tidak ada.
Anggaran yang diusulkan untuk kebutuhan KPU provinsi, karena Maluku memiliki rentang kendali daerah yang sangat luas, maka kami Rp5 miliar untuk supervisi, monitoring, sosialisasi dan bimbingan tekhnis beserta fasilitas lainnya," jelas Musa Tukan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Kami akan mengungdang Sekretaris Daerah Maluku untuk membahas persoalan kesiapan anggaran bagi KPU dan Bawaslu terkait pilkada di dua kabupaten dalam waktu dekat ini," kata Ketua DPRD setempat Edwin Adrian Huwae di Ambon, Selasa.
Pimpinan DPRD sendiri telah melakukan pertemuan dengan KPU bersama Bawaslu untuk mempertanyakan berbagai kesiapan jelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten SBT dan Kepulauan Aru.
Menurut Edwin, dua lembaga penyelenggara pemilu ini sudah seharusnya melakukan sosialisasi berbagai aturan tentang pilkada, termasuk membentuk pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, serta kelurahan.
"Untuk melaksanakan fungsi pokok ini, KPU dan Bawaslu belum memiliki anggaran sehingga DPRD berkwajiban untuk mengkordinasikannya dengan pemda," ujarnya.
Dari sisi penjadwalan, secara rasional Pilkada Kabupaten SBT dan Kepulauan Aru direncanakan mulai 26 Februari 2015 dan tahapannya sudah dimulai dengan pembukaan pendaftaran dan laian-lain. "Untuk itu, Pemprov Maluku maupun pemerintah kabuten dalam tanggung jawab kewenangan mereka semestinya sudah menyiapkan anggaran," kata Edwin.
Ketua KPU Maluku Musa Toekan mengatakan hari ini, DPR RI menetapkan Perrpu nomor 1 namun prinsipnya KPU siap melaksanakan tahapan Pilkada SBT dan Kepulauan Aru.
"Sebab setelah drafnya ditetapkan, terlebih dahulu KPU akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daaerah di tingkat provinsi kabupaten/kota, DPRD, stakeholder, peserta pemilu bahkan partai politik dan media massa," katanya.
Terkait masalah anggaran, Musa mengatakan kebetulan untuk APBN itu tidak ada pengalokasian dan sekarang kewenangan KPU untuk mengusulkan ke pemerintah daerah.
Jadi untuk anggaran tersebut, selebihnya terserah pemda yang menetapkan, dan KPU hanya butuh dukungan pemda karena APBN tidak ada.
Anggaran yang diusulkan untuk kebutuhan KPU provinsi, karena Maluku memiliki rentang kendali daerah yang sangat luas, maka kami Rp5 miliar untuk supervisi, monitoring, sosialisasi dan bimbingan tekhnis beserta fasilitas lainnya," jelas Musa Tukan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015