Ternate (Antara Maluku) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara (Malut) mengupayakan semua Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) menerapkan sistem lelang ikan dalam proses penjualan ikan di PPI setempat.
"Di Malut belum ada PPI yang menerapkan sistem lelang ikan dalam proses penjualan ikan. Proses penjualan ikan yang diterapkan di PPI masih menerapkan sistem tradisional yakni harga ikan didasarkan atas kesepakatan nelayan dengan pengusaha penampung," kata Sekretaris DKP Malut Ismail di Ternate, Kamis.
Proses penjualan ikan dengan cara tradisional seperti itu sangat merugikan nelayan, karena yang berperan menentukan harga adalah pengusaha pengumpul, sehingga nelayan sulit mendapatkan hasil penjualan ikan yang memadai, sebaliknya yang sangat diuntungkan adalah pengusaha pengumpul.
Ia mengatakan, kalau proses penjualan ikan dengan sistem lelang, hal itu bisa dihindari karena harga ikan didasarkan atas penawaran tertinggi, seperti yang selama ini terlihat di berbagai daerah di Indonesia yang telah menerapkan sistem lelang ikan.
DKP Malut akan mengajak pemerintah kabupaten/kota di Malut serta berbagai pihak terkait untuk merealisasikan penerapan sistem lelang ikan dalam proses penjualan ikan di PPI, karena PPI di Malut umumnya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Menyinggung seringnya terjadi lonjakan harga ikan di Malut, terutama pada musim keras ombak, ia mengatakan, itu terjadi karena di Malut belum ada fasilitas yang memadai untuk menampung ikan saat musim ikan.
Ketika musim keras ombak, nelayan tidak melaut sehingga stok ikan di pasaran menipis dan inilah yang mengakibatkan harga ikan melonjak, tetapi kalau fasilitas penampungan ikan, hal seperti itu bisa dihindari.
"Di sejumlah daerah di Indonesia seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara walaupun musim keras ombak harga ikan cenderung stabil, karena walaupun nelayan tidak melaut pasokan ikan tetap ada dari tempat penampungan ikan dan inilah yang harus pula diupayakan di Malut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015
"Di Malut belum ada PPI yang menerapkan sistem lelang ikan dalam proses penjualan ikan. Proses penjualan ikan yang diterapkan di PPI masih menerapkan sistem tradisional yakni harga ikan didasarkan atas kesepakatan nelayan dengan pengusaha penampung," kata Sekretaris DKP Malut Ismail di Ternate, Kamis.
Proses penjualan ikan dengan cara tradisional seperti itu sangat merugikan nelayan, karena yang berperan menentukan harga adalah pengusaha pengumpul, sehingga nelayan sulit mendapatkan hasil penjualan ikan yang memadai, sebaliknya yang sangat diuntungkan adalah pengusaha pengumpul.
Ia mengatakan, kalau proses penjualan ikan dengan sistem lelang, hal itu bisa dihindari karena harga ikan didasarkan atas penawaran tertinggi, seperti yang selama ini terlihat di berbagai daerah di Indonesia yang telah menerapkan sistem lelang ikan.
DKP Malut akan mengajak pemerintah kabupaten/kota di Malut serta berbagai pihak terkait untuk merealisasikan penerapan sistem lelang ikan dalam proses penjualan ikan di PPI, karena PPI di Malut umumnya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Menyinggung seringnya terjadi lonjakan harga ikan di Malut, terutama pada musim keras ombak, ia mengatakan, itu terjadi karena di Malut belum ada fasilitas yang memadai untuk menampung ikan saat musim ikan.
Ketika musim keras ombak, nelayan tidak melaut sehingga stok ikan di pasaran menipis dan inilah yang mengakibatkan harga ikan melonjak, tetapi kalau fasilitas penampungan ikan, hal seperti itu bisa dihindari.
"Di sejumlah daerah di Indonesia seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara walaupun musim keras ombak harga ikan cenderung stabil, karena walaupun nelayan tidak melaut pasokan ikan tetap ada dari tempat penampungan ikan dan inilah yang harus pula diupayakan di Malut," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2015