Ambon, 2/2 (Antara Maluku) - Gubernur Maluku, Said Assagaff menyatakan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tantangan bagi para pelaku Industri Jasa Keuangan (IJK), terutama dalam menjalankan perannya sebagai pilar dan penopang serta penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia.
"Untuk meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan, perlu mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," kata Gubernur Said, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub setempat, Zeth Sahuburua pada acara Pembukaan Financial Executive Gathering, Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan, di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pertemuan tahunan para pelaku jasa industri keuangan di daerah ini, tentu menjadi momentum strategis untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat, sekaligus mendukunya upaya peningkatkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di Maluku.
"Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, karena pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku IJK di Maluku, untuk lebih berperan akktif meningkatkan kegiatan ekonomi, baik secara lokal maupun nasional," kata Gubernur.
Ia mengatakan, pemberlakukan MEA memberikan banyak peluang dan kesempatan, namun menghadapi persaingan yang lebih kompetitif di berbagai bidang itu, semua pihak harus fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.
"Saya memandang momentum inflasi yang rendah, harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produksi domestik dengan memanfaatkan ruang ekspansi dari sistem keuangan. Ini menuntut inisiatif dan terobosan dari semua pihak," ujarnya.
Karena itu, niat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari regulator, pelaku usaha sampai IJK.
"Setidaknya ada dua area besar yang perlu menjadi fokus perhatian, khususnya untuk menggairahkan kegiatan ekonomi produktif," katanya.
Dua area besar itu, lanjutnya, pertama bagaimana agar UMKM, pengembangan ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi prioritas di daerah dapat lebih ditingkatkan.
Kedua, bagaimana mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiyaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian baik secara lokal maupun nasional.
Penguatan kedua area besar tersebut, akan memperbaiki struktur ekonomi di Maluku. Apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat ikut diintegrasikan, sehingga menghasilkan sinergi yang besar untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih baik ke depan.
"Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi atas peran dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan, serta mendukung sepenuhnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan OJK setempat dalam melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan IJK di daerah ini," ujarnya.
Pertemuan Tahunan Pelaku Idustri Jasa Keuangan 2016, dengan tema,"Mendorong Pertumbuhan dan Meningkatkan Daya Saing Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN".
"Event ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai refleksi dan wahana komunikasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Maluku. Saya juga mengharapkan melalui pertemuan ini, semua stakeholders di daerah ini, mampu dan siap menghadapi persaingan global," tandasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, katanya, terus berupaya memperkuat peran para pelaku IJK dan kompetesi usaha di daerah ini untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menggairahkan perekonomian daerah ini di masa mendatang.
"Yang paling penting, adalah bagaimana kita dapat meningkatkan akses layanan jasa keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan," ujarnya.
Karena akses terhadap layanan jasa keuangan, kata Gubernur , sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat golongan ekonomi lemah, usaha mikro, kecil dan menengah, dapat memanfaatkan layanan-layanan jasa keuangan yang tersedia, untuk mengembangkan usahanya dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Untuk meningkatkan daya tahan sektor jasa keuangan, perlu mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," kata Gubernur Said, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub setempat, Zeth Sahuburua pada acara Pembukaan Financial Executive Gathering, Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan, di Ambon, Selasa.
Menurut dia, pertemuan tahunan para pelaku jasa industri keuangan di daerah ini, tentu menjadi momentum strategis untuk membangun koordinasi dan sinergitas dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat, sekaligus mendukunya upaya peningkatkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di Maluku.
"Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, karena pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi para pelaku IJK di Maluku, untuk lebih berperan akktif meningkatkan kegiatan ekonomi, baik secara lokal maupun nasional," kata Gubernur.
Ia mengatakan, pemberlakukan MEA memberikan banyak peluang dan kesempatan, namun menghadapi persaingan yang lebih kompetitif di berbagai bidang itu, semua pihak harus fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.
"Saya memandang momentum inflasi yang rendah, harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produksi domestik dengan memanfaatkan ruang ekspansi dari sistem keuangan. Ini menuntut inisiatif dan terobosan dari semua pihak," ujarnya.
Karena itu, niat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari regulator, pelaku usaha sampai IJK.
"Setidaknya ada dua area besar yang perlu menjadi fokus perhatian, khususnya untuk menggairahkan kegiatan ekonomi produktif," katanya.
Dua area besar itu, lanjutnya, pertama bagaimana agar UMKM, pengembangan ekonomi masyarakat dan penguatan ekonomi prioritas di daerah dapat lebih ditingkatkan.
Kedua, bagaimana mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiyaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian baik secara lokal maupun nasional.
Penguatan kedua area besar tersebut, akan memperbaiki struktur ekonomi di Maluku. Apalagi jika seluruh potensi sektor jasa keuangan dapat ikut diintegrasikan, sehingga menghasilkan sinergi yang besar untuk mendukung upaya pencapaian pertumbuhan yang lebih baik ke depan.
"Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi atas peran dan tanggungjawab yang telah dilaksanakan, serta mendukung sepenuhnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan OJK setempat dalam melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan IJK di daerah ini," ujarnya.
Pertemuan Tahunan Pelaku Idustri Jasa Keuangan 2016, dengan tema,"Mendorong Pertumbuhan dan Meningkatkan Daya Saing Dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN".
"Event ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai refleksi dan wahana komunikasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Maluku. Saya juga mengharapkan melalui pertemuan ini, semua stakeholders di daerah ini, mampu dan siap menghadapi persaingan global," tandasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, katanya, terus berupaya memperkuat peran para pelaku IJK dan kompetesi usaha di daerah ini untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menggairahkan perekonomian daerah ini di masa mendatang.
"Yang paling penting, adalah bagaimana kita dapat meningkatkan akses layanan jasa keuangan dan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan," ujarnya.
Karena akses terhadap layanan jasa keuangan, kata Gubernur , sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat golongan ekonomi lemah, usaha mikro, kecil dan menengah, dapat memanfaatkan layanan-layanan jasa keuangan yang tersedia, untuk mengembangkan usahanya dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016