Jakarta, 8/3 (Antara Maluku) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta para sekretaris daerah (sekda) provinsi proaktif menginventarisasi dan melaporkan permasalahan di daerah, guna mempercepat program pembangunan .
"Sekda adalah 'dirigen' birokrasi. Sekda harus proaktif menginventarisasi apa saja permasalahan dan hal-hal yang diperlukan dalam program pembangunan nasional, lalu koordinasikan serta sampaikan kepada gubernur dan pemerintah pusat," ujar Yuddy Chrisnandi dalam Rapat Koordinasi dengan sekretaris daerah seluruh provinsi, di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa.
Yuddy menekankan terkait program pendidikan nasional, sekda harus melakukan pengecekan apakah Kartu Indonesia Pintar sudah diterima masyarakat yang berhak dan sesuai peruntukannya.
Begitu juga halnya dengan program kesehatan, sekda mesti menginventarisasi penyaluran Kartu Indonesia Sehat.
"Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang tidak mampu betul-betul memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan," ujar Yuddy.
Di sisi lain, Yuddy meminta sekda provinsi menginventarisasi persoalan di bidang infrastruktur terkait proses pembangunan yang 'mangkrak' serta perbaikan sarana dan prasarana publik yang dianggap perlu disegerakan.
Sekda juga dipandang perlu membantu terwujudnya program ketahanan atau kemandirian pangan dengan menginventarisasi kebutuhan petani dalam ketersediaan lahan dan pupuk.
"Saya meminta sekda benar-benar proaktif. Karena yang namanya gubernur itu silih berganti, menteri berganti-ganti, tetapi birokrasi tidak boleh terpengaruh agenda politik," jelas dia.
Yuddy mengingatkan revolusi mental tidak hanya berhenti pada loyalitas dan disiplin semata, namun juga dengan memperkuat etos kerja dan terus berkontribusi mempercepat proses pembangunan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Sekda adalah 'dirigen' birokrasi. Sekda harus proaktif menginventarisasi apa saja permasalahan dan hal-hal yang diperlukan dalam program pembangunan nasional, lalu koordinasikan serta sampaikan kepada gubernur dan pemerintah pusat," ujar Yuddy Chrisnandi dalam Rapat Koordinasi dengan sekretaris daerah seluruh provinsi, di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa.
Yuddy menekankan terkait program pendidikan nasional, sekda harus melakukan pengecekan apakah Kartu Indonesia Pintar sudah diterima masyarakat yang berhak dan sesuai peruntukannya.
Begitu juga halnya dengan program kesehatan, sekda mesti menginventarisasi penyaluran Kartu Indonesia Sehat.
"Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang tidak mampu betul-betul memiliki akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan," ujar Yuddy.
Di sisi lain, Yuddy meminta sekda provinsi menginventarisasi persoalan di bidang infrastruktur terkait proses pembangunan yang 'mangkrak' serta perbaikan sarana dan prasarana publik yang dianggap perlu disegerakan.
Sekda juga dipandang perlu membantu terwujudnya program ketahanan atau kemandirian pangan dengan menginventarisasi kebutuhan petani dalam ketersediaan lahan dan pupuk.
"Saya meminta sekda benar-benar proaktif. Karena yang namanya gubernur itu silih berganti, menteri berganti-ganti, tetapi birokrasi tidak boleh terpengaruh agenda politik," jelas dia.
Yuddy mengingatkan revolusi mental tidak hanya berhenti pada loyalitas dan disiplin semata, namun juga dengan memperkuat etos kerja dan terus berkontribusi mempercepat proses pembangunan daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016