Ambon, 23/8 (Antara Maluku) - Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Bambang Hermanto menyatakan pihaknya mendorong percepatan perluasan agen Laku Pandai di daerah ini, dalam rangka percepatan akses keuangan daerah.

"Laku Pandai merupakan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Inklusi Keuangan. Ini salah satu program untuk percepatan akses keuangan daerah," kata Bambang disela-sela Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku, di Ambon, Selasa.

Menurut dia, OJK Provinsi Maluku menargetkan semua desa di pulau Ambon pada tahun ini sudah memiliki agen Laku Pandai.

"Target kita di Maluku mencapai 1.000 agen, dan target tahun ini semua desa di pulau Ambon sudah harus ada," katanya.

Agen Laku Pandai sebelumnya dilayani oleh dua bank milik pemerintah yakni BNI dan BRI, namun sekarang BTN sudah mulai masuk dan sedang melakukan penjajakan untuk calon-calon agen.

Selain itu, Bank Mandiri dan BTPN.

"Sampai saat ini agen Laku Pandai yang sudah beroperasi di Maluku sekitar 300 agen. Kita harapkan sesuai dengan komitmen dari masing-masing bank bisa mencapai target 1.000 agen. Perluasan agen Laku Pandai ini salah satu program TPAKD Maluku," ungkap Bambang.

Ia mengatakan, pihaknya terus mendorong bank-bank yang melayani agen Laku Pandai untuk mencapat target satu desa satu agen, meskipun memang secara bertahap dengan mempertimbangkan jaringan kantor bank dan jaringan komunikasi yang tersedia di wilayah sasaran.

"Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Telkomsel untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang belum terjangkau jaringannya, begitu juga daerah-daerah yang sudah," katanya.

Diungkapkan, dari 11 kabupaten/kota di Maluku, sembilan kabupaten sudah terkoneksi jaringan telkomsel dan sisa dua daerah belum seluruhnya terjangkau yakni MBD dan MTB.

Selain jaringan komunikasi, layanan PLN juga mutlak dibutuhkan untuk dapatnya agen Laku Pandai beroperasi.

"Jaringan Telkomsel membutuhkan sumber listrik untuk BTS-BTS (Base Transceiver Station) yang ada daerah-daerah. Karena itu, dalam rapat pleno TPAKD beberapa stakeholder non keuangan, antara lain Telkom Group, PLN, BPS dilibatkan," katanya.

Pewarta: Rofinus E. Kumpul

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016