Ambon (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menguatkan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan jasa keuangan.
"Polda Maluku siap mendukung penuh setiap upaya yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi di negeri Raja-raja ini," kata Kapolda Maluku Irjen Pol. Eddy Sumitro Tambunan, di Ambon, Sabtu.
Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari OJK Provinsi Maluku, berlangsung di Ruang Tamu Kapolda Maluku.
Menurutnya, Polda Maluku siap untuk terus mendukung dan bekerjasama dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari ancaman investasi ilegal.
“Tugas pokok kita sangat berkorelasi, yakni melindungi dan mengimbau masyarakat agar waspada terhadap investasi ilegal,” ujarnya.
Kapolda juga berharap pertemuan ini dapat menghasilkan program kerja sama yang konkrit, terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya investasi bodong dan kejahatan keuangan lainnya.
Kepala OJK Provinsi Maluku Andi Muhammad Yusuf menjelaskan, tugas OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank di Provinsi Maluku. Termasuk 21 cabang bank yang berada dalam pengawasan mereka.
OJK juga menyoroti upaya penanganan investasi ilegal di seluruh Indonesia senilai Rp140 triliun yang telah ditangani, serta pembasmian lebih dari 8.200 pinjaman online (pinjol) ilegal yang dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah dan kepolisian dalam Satgas terkait waspada aktifitas keuangan ilegal.
OJK juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Kominfo dan Polri dalam pemberantasan judi online yang tengah marak.
“Kami siap berkolaborasi dalam menjaga stabilitas kegiatan jasa keuangan di Provinsi Maluku. Kami juga berharap adanya dukungan penuh dari Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini,” kata Andi Muhammad Yusuf.
Andi juga memaparkan rencana edukasi terkait dampak keuangan ilegal melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) di 118 kecamatan dan desa di Maluku.
Gencarkan yang dilakukan mengusung tema “Masyarakat Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas 2045". Yang mana dalam pelaksanaannya dukungan dari Polri sendiri melalui peran Bhabinkamtibmas di desa-desa.
