Ternate, 11/9 (Antara Maluku) - Banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang terus berdatangan ke wilayah Maluku Utara mempengaruhi angka pengangguran di daerah ini.
"TKA yang didatangkan dari beberapa perusahaan tambang nikel ini bahkan tenaga non skill, dan tentunya ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat serta tidak menjadi solusi mengatasi pengangguran di Malut," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Malut, Dwi Tugas Waluyanto di Ternate, Minggu.
Saat ini, jumlah TKA yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Maluku Utara mencapai 935 orang.
"Bila TKA ini terus berdatangan, maka akan menghambat upaya penurunan tingkat pengangguran di Malut," kata Dwi.
Sehubungan dengan itu, pemerintah provinsi Malut harus berkomunikasi dengan perusahaan tambang nikel, terutama dalam memberi izin operasi dan perimbangan antara jumlah tenaga kerja asing dan lokal.
"Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Malut, sebab, yang perlu dipertanyakan kenapa perusahaan-perusahaan ini justru mengutamakan TKA dan kalau kompetensi tidak menjadi masalah untuk pekerjaan kasar, mungkin masalah etos kerja yang perlu dibenahi bersama," katanya.
Dia mengakui, fakta menunjukan tenaga kerja di Malut pada tahun 2014 didominasi lulusan SD sebanyak 42,20 persen atau sebanyak 208,2 ribu orang, SMA/SMK 129,5 ribu orang, sedangkan sarjana 72,8 ribu orang atau 14,8 persen dari total tenaga kerja.
"Artinya arah pengembangan kompetensi tenaga kerja harus fokus pada penciptaan skill dan keterampilan angkatan kerja," ujarnya.
Sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan nikel lebih memilih menggunakan TKA, karena skill dan kemampuannya sangat dibutuhkan, terutama sebagai tenaga teknis yang mengisi posisi tertentu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"TKA yang didatangkan dari beberapa perusahaan tambang nikel ini bahkan tenaga non skill, dan tentunya ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat serta tidak menjadi solusi mengatasi pengangguran di Malut," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Malut, Dwi Tugas Waluyanto di Ternate, Minggu.
Saat ini, jumlah TKA yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Maluku Utara mencapai 935 orang.
"Bila TKA ini terus berdatangan, maka akan menghambat upaya penurunan tingkat pengangguran di Malut," kata Dwi.
Sehubungan dengan itu, pemerintah provinsi Malut harus berkomunikasi dengan perusahaan tambang nikel, terutama dalam memberi izin operasi dan perimbangan antara jumlah tenaga kerja asing dan lokal.
"Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Malut, sebab, yang perlu dipertanyakan kenapa perusahaan-perusahaan ini justru mengutamakan TKA dan kalau kompetensi tidak menjadi masalah untuk pekerjaan kasar, mungkin masalah etos kerja yang perlu dibenahi bersama," katanya.
Dia mengakui, fakta menunjukan tenaga kerja di Malut pada tahun 2014 didominasi lulusan SD sebanyak 42,20 persen atau sebanyak 208,2 ribu orang, SMA/SMK 129,5 ribu orang, sedangkan sarjana 72,8 ribu orang atau 14,8 persen dari total tenaga kerja.
"Artinya arah pengembangan kompetensi tenaga kerja harus fokus pada penciptaan skill dan keterampilan angkatan kerja," ujarnya.
Sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan nikel lebih memilih menggunakan TKA, karena skill dan kemampuannya sangat dibutuhkan, terutama sebagai tenaga teknis yang mengisi posisi tertentu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016