Ternate, 18/1 (Antara Maluku) - Kementerian Perindustrian menyatakan tekadnya mengembangkan potensi industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Maluku Utara, diyakini produknya mampu berdaya saing dan menguasai pasar domestik bahkan tujuan ekspor.
"Kami menyadari Provinsi Maluku Utara unggul dengan potensi sumber daya alam (SDA), tidak dimiliki sebagian daerah di Indonesia," kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Ternate, Rabu.
Ia menyatakan tekad itu, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengembangan IKM antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan Pemerintah Kota Ternate, Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat di Ternate.
Penandatanganan itu dilakukan Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dengan Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, dan Bupati Halmahera Barat Danny Missy.
Kesepakatan ini merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengangkat potensi komoditi unggulan utama pada tiga daerah tersebut, komoditi kelapa, minyak atsiri, rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan kayu manis serta hasil perikanan.
"Selain itu, tidak kalah menariknya bambu tutul bahan baku perabot dan barang kerajinan," kata Gati.
Menurut dia Kota Tidore, Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat kawasan strategis sebagai pintu gerbang atau segitiga emas bagi Provinsi Maluku Utara. Posisi ini satu peluang bagi IKM diyakini ke depan semakin berkembang dan dapat dijadikan dalam satu kawasan sentra.
"Untuk itu, kami memandang perlu dilakukan kerjasama agar kegiatannya dapat bersinergi, berkesinambungan dan tepat sasaran," kata Gati.
Guna mewujudkan tujuan MoU ini, Gati menjelaskan kegiatan dimulai dengan penyusunan peta jalan sebagai pedoman pelaksanaan program-program tersebut, misalnya Kementerian Perindustrian memfasilitasi sarana untuk pengemasan produk makanan dan minuman dihasilakn industri kecil dan menengah di daerah itu .
"Khusus untuk produk pala, kami memiliki peluang cukup besar dan ke depannya yang perlu dipikirkan, pengadaan wadah atau kemasan melalui pendirian rumah kemasan," katanya.
Kementerian Perindustrian mencatat potensi industri di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016, lebih dari 4.000 industri yang didominasi oleh industri pangan sebesar 45,7 persen dengan nilai produksi mencapai Rp18,8 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.341 orang.
Sedangkan, untuk industri perabot (furniture) juga menyimpan potensi yang besar sekitar 12,5 persen, dengan nilai produksi mencapai Rp11,2 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.607 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kami menyadari Provinsi Maluku Utara unggul dengan potensi sumber daya alam (SDA), tidak dimiliki sebagian daerah di Indonesia," kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Ternate, Rabu.
Ia menyatakan tekad itu, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pembinaan dan Pengembangan IKM antara Direktorat Jenderal IKM Kemenperin dengan Pemerintah Kota Ternate, Tidore dan Kabupaten Halmahera Barat di Ternate.
Penandatanganan itu dilakukan Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dengan Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Walikota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim, dan Bupati Halmahera Barat Danny Missy.
Kesepakatan ini merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mengangkat potensi komoditi unggulan utama pada tiga daerah tersebut, komoditi kelapa, minyak atsiri, rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan kayu manis serta hasil perikanan.
"Selain itu, tidak kalah menariknya bambu tutul bahan baku perabot dan barang kerajinan," kata Gati.
Menurut dia Kota Tidore, Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat kawasan strategis sebagai pintu gerbang atau segitiga emas bagi Provinsi Maluku Utara. Posisi ini satu peluang bagi IKM diyakini ke depan semakin berkembang dan dapat dijadikan dalam satu kawasan sentra.
"Untuk itu, kami memandang perlu dilakukan kerjasama agar kegiatannya dapat bersinergi, berkesinambungan dan tepat sasaran," kata Gati.
Guna mewujudkan tujuan MoU ini, Gati menjelaskan kegiatan dimulai dengan penyusunan peta jalan sebagai pedoman pelaksanaan program-program tersebut, misalnya Kementerian Perindustrian memfasilitasi sarana untuk pengemasan produk makanan dan minuman dihasilakn industri kecil dan menengah di daerah itu .
"Khusus untuk produk pala, kami memiliki peluang cukup besar dan ke depannya yang perlu dipikirkan, pengadaan wadah atau kemasan melalui pendirian rumah kemasan," katanya.
Kementerian Perindustrian mencatat potensi industri di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2016, lebih dari 4.000 industri yang didominasi oleh industri pangan sebesar 45,7 persen dengan nilai produksi mencapai Rp18,8 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 5.341 orang.
Sedangkan, untuk industri perabot (furniture) juga menyimpan potensi yang besar sekitar 12,5 persen, dengan nilai produksi mencapai Rp11,2 miliar dan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.607 orang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017