Ambon, 5/12 (Antara Maluku) - Perum Bulog Divisi Regional Maluku memberikan jaminan persediaan beras bagi masyarakat jelang perayaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal dan tahun baru masih tetap terjamin hingga posisi Februari 2018 mendatang.
"Kita punya stok beras saat ini sebanyak 2.500 ton dan masih ada lagi yang akan masuk pada pertengahan bulan ini maka totalnya bisa mencapai 7.000 ton," kata Kepala Perum Bulog Divre Maluku, Muhammad Arif Hentihu di Ambon, Selasa.
Penjelasan Hentihu disampaikan dalam rapat kerja Perum Bulog dengan komisi B DPRD Maluku dipimpin ketua komisi, Ever Kermite.
Bulog juga melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menggelar kegiatan pasar murah kepada masyarakat agar bisa mengendalikan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan di pasaran.
"Kita juga akan mengintervensi untuk melakukan penjualan ke daerah-daerah lain di luar Pulau Ambon seperti di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan Namlea, Kabupaten Buru yang semata-mata bertujuan untuk menjaga kestabilan harga," ujarnya.
Kebutuhan masyarakat Maluku akan beras setiap tahunnya bisa mencapai 15.000 hingga 20.000 ton, artinya penyaluran beras miskin setiap tahun ke sembilan kabupaten dan dua kota mencapai 11.000 ton per tahun ditambah beras jenis premium yang umumnya dikonsumsi masyarakat golongan menengah ke atas.
"Sagu yang merupakan makanan pokok atau khas orang Maluku sudah ditinggalkan dan beralih ke beras," ujarnya.
Terkait masalah tunggakan raskin, Hentihu mengatakan kalau Bulog telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menyelesaikannya, dan saat ini yang paling besar nilai tunggakannya adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
"Tunggakan raskin di Kabupaten SBB tahun 2017 sebesar Rp1,3 miliar tetapi biasanya menjelang akhir tahun mereka sudah mulai melakukan pembayaran," kata Hentihu.
Terkadang Bulog juga merasa kebingungan, sebenarnya apa yang menyebabkan pembayaran raskin mengalami keterlambatan.
Ketua komisi B DPRD Maluku, Ever Kermite mengatakan, komisi akan berbicara dengan pemprov untuk menyurati para bupati dan wali kota agar tidak terus melakukan penunggakan raskin karena menjadi beban bagi pihak Bulog.
"Bila tidak dilakukan penyetoran maka Bulog akan terbebani dan dampaknya adalah memberatkan masyarakat yang masih membutuhkan apalagi tingkat kemiskinan penduduk Maluku mencapai 18,45 persen dan masuk urutan terendah keempat di Indonesia," kata Ever Kermite.
Dikatakan, perlu diambil langkah tegas agar di tahun-tahun mendatang tidak lagi terjadi penunggakan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Kita punya stok beras saat ini sebanyak 2.500 ton dan masih ada lagi yang akan masuk pada pertengahan bulan ini maka totalnya bisa mencapai 7.000 ton," kata Kepala Perum Bulog Divre Maluku, Muhammad Arif Hentihu di Ambon, Selasa.
Penjelasan Hentihu disampaikan dalam rapat kerja Perum Bulog dengan komisi B DPRD Maluku dipimpin ketua komisi, Ever Kermite.
Bulog juga melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menggelar kegiatan pasar murah kepada masyarakat agar bisa mengendalikan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan di pasaran.
"Kita juga akan mengintervensi untuk melakukan penjualan ke daerah-daerah lain di luar Pulau Ambon seperti di Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dan Namlea, Kabupaten Buru yang semata-mata bertujuan untuk menjaga kestabilan harga," ujarnya.
Kebutuhan masyarakat Maluku akan beras setiap tahunnya bisa mencapai 15.000 hingga 20.000 ton, artinya penyaluran beras miskin setiap tahun ke sembilan kabupaten dan dua kota mencapai 11.000 ton per tahun ditambah beras jenis premium yang umumnya dikonsumsi masyarakat golongan menengah ke atas.
"Sagu yang merupakan makanan pokok atau khas orang Maluku sudah ditinggalkan dan beralih ke beras," ujarnya.
Terkait masalah tunggakan raskin, Hentihu mengatakan kalau Bulog telah melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk menyelesaikannya, dan saat ini yang paling besar nilai tunggakannya adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
"Tunggakan raskin di Kabupaten SBB tahun 2017 sebesar Rp1,3 miliar tetapi biasanya menjelang akhir tahun mereka sudah mulai melakukan pembayaran," kata Hentihu.
Terkadang Bulog juga merasa kebingungan, sebenarnya apa yang menyebabkan pembayaran raskin mengalami keterlambatan.
Ketua komisi B DPRD Maluku, Ever Kermite mengatakan, komisi akan berbicara dengan pemprov untuk menyurati para bupati dan wali kota agar tidak terus melakukan penunggakan raskin karena menjadi beban bagi pihak Bulog.
"Bila tidak dilakukan penyetoran maka Bulog akan terbebani dan dampaknya adalah memberatkan masyarakat yang masih membutuhkan apalagi tingkat kemiskinan penduduk Maluku mencapai 18,45 persen dan masuk urutan terendah keempat di Indonesia," kata Ever Kermite.
Dikatakan, perlu diambil langkah tegas agar di tahun-tahun mendatang tidak lagi terjadi penunggakan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017