Ambon, 15/12 (Antara) - Pimpinan dan anggota Komisi IX DPR-RI kaget saat mengetahui ada rumah sakit dan puskesmas di provinsi Maluku, terutama di pulau-pulau yang merupakan daerah perbatasan tidak memiliki tenaga dokter.
"Saya benar-benar kaget mendengar penjelasan Wagub Maluku Zeth Sahuburua bahwa ada rumah sakit dan puskesmas di sejumlah pulau di Maluku belum memiliki tenaga dokter. Ini sangat aneh karena seharusnya semua rumah sakit dan puskesmas sudah terlayani oleh program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan," kata Ketua Komisi IX DPR-RI, Dede Yusuf, di Ambon, Jumat.
Dede juga menyatakan telah melihat peta provinsi Maluku yang merupakan provinsi Kepulauan dengan rentang kendali transportasi yang sulit serta berbatasan dengan dua negara tetangga yakni Australia dan Timor Leste.
"Kita mengambil kesimpulan bahwa rumah sakit sudah ada, berarti ada kecenderungan pemerintah daerah telah menyiapkan, tetapi tenaga dokternya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa program Indonesia Sehat atau Nusantara Sehat yang seharusnya menempatkan tenaga medis di daerah terpencil belum berjalan maksimal," tegasnya.
Dia mengatakan, Kementerian Kesehatan melalui program Nusantara Sehat telah merekrut ribuan tenaga dokter dan tenaga medis yang dibiayai pemerintah dengan gaji sangat memadai, bahkan hingga Rp30 juta per orang agar agar mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil seperti yang ada di Maluku.
"Tentu masalah yang ditemukan ini akan kami tanyakan ke Kementerian Kesehatan kenapa wilayah Maluku belum terjangkau. Bayangkan saja rumah sakit pasti besar bangunannya, kalau tidak ada dokter satu pun, maka ini sangat aneh," ujarnya.
Dia menambahkan, masalah kekurangan dokter dan tenaga medis di Maluku tersebut akan dibicarakan secara khusus sehingga upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dari pinggiran sesuai visi Indonesia Sehat dan Nusantara Sehat dapat terwujud.
"Jadi nanti kami tanyakan dan bicarakan secara sungguh-sunguh dengan Menteri Kesehatan tentang alokasi serta tenaga dokter dan tenaga medis di provinsi Maluku, terutama di wilayah perbatasan antarnegara, sehingga mencegah kemungkinan warga yang sakit berobat ke negara lain, hanya karena jaraknya yakni lebih dekat dari ibu kota kabupaten maupun provinsi," tandasnya.
Wagub Maluku Zeth Sahuburua mengakui pelayanan kesehata di beberapa pulau, terutama yang letaknya di perbatasan antarnegara seperti Pulau Wetar, Kisar, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum berjalan maksimal disebabkan keterbatasan tenaga dokter dan tenaga medis.
"Bahkan di Pulau Wetar warga yang sakit lebih memilih berobat ke Timor Leste karena jaraknya sangat dekat serta fasilitas kesehatan dan tenaga dokternya tersedia. hal ini disebabkan rumah sakit atau puskesmas yang ada di wilayah mereka terkadang tidak ada dokter, dan fasilitasnya sangat kurang memadai," katanya.
Wagub juga menyatakan, banyak dokter yang ditempatkan di daerah terpencil di Maluku, hanya bertugas satu hingga dua tahun, setelah itu tidak ingin kembali lagi karena akses transportasi dan komunikasi informasi yang belum memadai.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Saya benar-benar kaget mendengar penjelasan Wagub Maluku Zeth Sahuburua bahwa ada rumah sakit dan puskesmas di sejumlah pulau di Maluku belum memiliki tenaga dokter. Ini sangat aneh karena seharusnya semua rumah sakit dan puskesmas sudah terlayani oleh program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan," kata Ketua Komisi IX DPR-RI, Dede Yusuf, di Ambon, Jumat.
Dede juga menyatakan telah melihat peta provinsi Maluku yang merupakan provinsi Kepulauan dengan rentang kendali transportasi yang sulit serta berbatasan dengan dua negara tetangga yakni Australia dan Timor Leste.
"Kita mengambil kesimpulan bahwa rumah sakit sudah ada, berarti ada kecenderungan pemerintah daerah telah menyiapkan, tetapi tenaga dokternya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa program Indonesia Sehat atau Nusantara Sehat yang seharusnya menempatkan tenaga medis di daerah terpencil belum berjalan maksimal," tegasnya.
Dia mengatakan, Kementerian Kesehatan melalui program Nusantara Sehat telah merekrut ribuan tenaga dokter dan tenaga medis yang dibiayai pemerintah dengan gaji sangat memadai, bahkan hingga Rp30 juta per orang agar agar mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil seperti yang ada di Maluku.
"Tentu masalah yang ditemukan ini akan kami tanyakan ke Kementerian Kesehatan kenapa wilayah Maluku belum terjangkau. Bayangkan saja rumah sakit pasti besar bangunannya, kalau tidak ada dokter satu pun, maka ini sangat aneh," ujarnya.
Dia menambahkan, masalah kekurangan dokter dan tenaga medis di Maluku tersebut akan dibicarakan secara khusus sehingga upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dari pinggiran sesuai visi Indonesia Sehat dan Nusantara Sehat dapat terwujud.
"Jadi nanti kami tanyakan dan bicarakan secara sungguh-sunguh dengan Menteri Kesehatan tentang alokasi serta tenaga dokter dan tenaga medis di provinsi Maluku, terutama di wilayah perbatasan antarnegara, sehingga mencegah kemungkinan warga yang sakit berobat ke negara lain, hanya karena jaraknya yakni lebih dekat dari ibu kota kabupaten maupun provinsi," tandasnya.
Wagub Maluku Zeth Sahuburua mengakui pelayanan kesehata di beberapa pulau, terutama yang letaknya di perbatasan antarnegara seperti Pulau Wetar, Kisar, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) belum berjalan maksimal disebabkan keterbatasan tenaga dokter dan tenaga medis.
"Bahkan di Pulau Wetar warga yang sakit lebih memilih berobat ke Timor Leste karena jaraknya sangat dekat serta fasilitas kesehatan dan tenaga dokternya tersedia. hal ini disebabkan rumah sakit atau puskesmas yang ada di wilayah mereka terkadang tidak ada dokter, dan fasilitasnya sangat kurang memadai," katanya.
Wagub juga menyatakan, banyak dokter yang ditempatkan di daerah terpencil di Maluku, hanya bertugas satu hingga dua tahun, setelah itu tidak ingin kembali lagi karena akses transportasi dan komunikasi informasi yang belum memadai.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017