Ambon, 18/12 (Antara Maluku) - Tiga kabupaten di Provinsi Maluku masing-masing Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Kabupaten Buru, dan Kota Tual berhasil menerima JKN-KIS Award 2017 dari BPJS-Kesehatan Deputi Wilayah Sulselbartramal.
Penyerahan JKN-KIS Award 2017 itu diserahkan langsung oleh Pimpinan BPJS-Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita pada acara penandatangan perjanjian kerja sama integrasi jamkesda pada program jaminan kesehatan nasional antara pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dengan BPJS-Kesehatan Cabang Ambon, Senin.
"Bursel memiliki kolektibilitas iuran wajib pemda rata-rata 100 persen tepat waktu dan tepat jumlah, kolektibilitas iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah 77 persen telah mengintegrasikan PBI APBD-nya ke BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2017, dan sampai dengan November 2017 yang cakupan pesertanya mencapai 56 persen,"ujarnya.
Selanjutnya Peringkat dua diraih oleh Kabupaten Buru dengan kolektibilitas iuran wajib pemda rata-rata 100 persen dan tepat waktu dan jumlah, kolektibilitas iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah adalah 62 persen dan telah mengintegrasikan PBI APBD-nya ke BPJS-Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2017 dan sampai dengan November 2017 cakupan pesertanya telah mencapai 73 persen.
Sedangkan peringkat ketiga di raih oleh Kota Tual dengan kolektabilitas iuran wajib pemda rata-rata 100 persen sangat tepat waktu dan jumlah, kolektibilitas iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah adalah 26 persen telah mengintegrasikan PBI APBD-nya ke BPJS-Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2017 dan sampai dengan November 2017 yang cakupan peserrtanya telah mencapai 87 persen.
Kepala BPJS-Kesehatan Cabang Ambon Alfiana Latumakulita seusai acara tersebut mengakui, JKN-KIS Award tahun 2017 yang diberikan kepada tiga kabupaten itu artinya ketiga kabupaten itu patuh terhadap aturan main.
"Kita melihat sisi penilaian dari kepatuhan membayar dan mengintregasikan dan banyaknya peserta yang mereka tanggungkan di APBD," ujarnya.
Nanti kita akan lihat lagi, lanjutnya, dimana penilaian kepada kabupaten yang lainnya di tahun 2018 mendatang.
Dia berharap kegiatan ini akan mendorong pemerintah daerah untuk cepat menanggung pesertanya. Oleh karena itu masyarakat juga harus cepat memenuhi persyaratan karena NIK adalah hal penting yang baru dimasukkan sebagai peserta.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Penyerahan JKN-KIS Award 2017 itu diserahkan langsung oleh Pimpinan BPJS-Kesehatan Cabang Ambon, Afliana Latumakulita pada acara penandatangan perjanjian kerja sama integrasi jamkesda pada program jaminan kesehatan nasional antara pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dengan BPJS-Kesehatan Cabang Ambon, Senin.
"Bursel memiliki kolektibilitas iuran wajib pemda rata-rata 100 persen tepat waktu dan tepat jumlah, kolektibilitas iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah 77 persen telah mengintegrasikan PBI APBD-nya ke BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2017, dan sampai dengan November 2017 yang cakupan pesertanya mencapai 56 persen,"ujarnya.
Selanjutnya Peringkat dua diraih oleh Kabupaten Buru dengan kolektibilitas iuran wajib pemda rata-rata 100 persen dan tepat waktu dan jumlah, kolektibilitas iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah adalah 62 persen dan telah mengintegrasikan PBI APBD-nya ke BPJS-Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2017 dan sampai dengan November 2017 cakupan pesertanya telah mencapai 73 persen.
Sedangkan peringkat ketiga di raih oleh Kota Tual dengan kolektabilitas iuran wajib pemda rata-rata 100 persen sangat tepat waktu dan jumlah, kolektibilitas iuran PBI APBD dengan rata-rata ketepatan waktu dan jumlah adalah 26 persen telah mengintegrasikan PBI APBD-nya ke BPJS-Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2017 dan sampai dengan November 2017 yang cakupan peserrtanya telah mencapai 87 persen.
Kepala BPJS-Kesehatan Cabang Ambon Alfiana Latumakulita seusai acara tersebut mengakui, JKN-KIS Award tahun 2017 yang diberikan kepada tiga kabupaten itu artinya ketiga kabupaten itu patuh terhadap aturan main.
"Kita melihat sisi penilaian dari kepatuhan membayar dan mengintregasikan dan banyaknya peserta yang mereka tanggungkan di APBD," ujarnya.
Nanti kita akan lihat lagi, lanjutnya, dimana penilaian kepada kabupaten yang lainnya di tahun 2018 mendatang.
Dia berharap kegiatan ini akan mendorong pemerintah daerah untuk cepat menanggung pesertanya. Oleh karena itu masyarakat juga harus cepat memenuhi persyaratan karena NIK adalah hal penting yang baru dimasukkan sebagai peserta.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017