Ambon, 12/4 (Antaranews Maluku) - Maluku Crisis Center (MCC) mendesak pemerintah pusat di Jakarta untuk mengambil alih penganganan kasus tambang gunung Botak di Pulau Buru karena kasus ini sudah menjadi isu nasional.
Koordinator MCC Ikhsan Tualeka menyatakan, di Ambon, Kamis, kasus gunung botak bukanlah kasus sepele yang hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
"Kasus gunung botak merupakan isu nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik itu kasus penutupan, pengungkapan "aktor" merkuri maupun sianida, tambang liar, bahkan perbaikan kualitas lingkungan hidup, yakni memastikan terjaminnya kesehatan masyarakat sekitar tambang gunung Botak," katanya di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan penutupan tambang gunung Botak, tetapi sampai saat ini masih ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang masih beraktifitas.
Pihaknya dalam waktu dekat akan menyerahkan laporan tertulis ke Presiden Joko Widodo terkait kondisi gunung Botak, serta dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.
"Kita berharap peran pemerintah pusat menangani kasus ini dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI dan POolri, akademisi serta pemerhati linkungan untuk menuntaskan kasus ini," ujarnya.
MMC mengingatkan pemerintah pusat dan Pemprov Maluku untuk tidak larut dalam konflik kepentingan dengan masyarakat Pulau Buru, antara tambang rakyat atau memberikan ruang kepada penambang konvensional untuk mengelola potensi emas di gunung botak.
"Posisi pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan pemulihan kualitas lingkungan, serta terjaminnya kesehatan masyarakat setempat, jika tidak maka dipastikan peristiwa gunung botak akan sama dengan peristiwa Minamata di Jepang," tandasnya.
Ditambahkannya, pertengahan tahun 2017 lokasi tambang gunung Botak ditutup karena telah menimbulkan efek kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, aspek ekonomi dan sosial.
Sejak pertengahan tahun 2011, tambang emas gunung botak dikelola secara tradisional oleh para penambang lokal, dengan peralatan yang sangat sederhana.
"Tetapi sejak itu mulai berdatangan penambang liar dari berbagi daerah di Indonesia, terutama dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Jumlah penambang sebelumnya hanya 100 orang, kemudian berlipat ganda hingga mencapai puluhan ribu penambang di awal tahun 2017, " kata Ikhsan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Koordinator MCC Ikhsan Tualeka menyatakan, di Ambon, Kamis, kasus gunung botak bukanlah kasus sepele yang hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
"Kasus gunung botak merupakan isu nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik itu kasus penutupan, pengungkapan "aktor" merkuri maupun sianida, tambang liar, bahkan perbaikan kualitas lingkungan hidup, yakni memastikan terjaminnya kesehatan masyarakat sekitar tambang gunung Botak," katanya di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan penutupan tambang gunung Botak, tetapi sampai saat ini masih ada pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang masih beraktifitas.
Pihaknya dalam waktu dekat akan menyerahkan laporan tertulis ke Presiden Joko Widodo terkait kondisi gunung Botak, serta dampak kerusakan lingkungan yang terjadi.
"Kita berharap peran pemerintah pusat menangani kasus ini dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI dan POolri, akademisi serta pemerhati linkungan untuk menuntaskan kasus ini," ujarnya.
MMC mengingatkan pemerintah pusat dan Pemprov Maluku untuk tidak larut dalam konflik kepentingan dengan masyarakat Pulau Buru, antara tambang rakyat atau memberikan ruang kepada penambang konvensional untuk mengelola potensi emas di gunung botak.
"Posisi pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan pemulihan kualitas lingkungan, serta terjaminnya kesehatan masyarakat setempat, jika tidak maka dipastikan peristiwa gunung botak akan sama dengan peristiwa Minamata di Jepang," tandasnya.
Ditambahkannya, pertengahan tahun 2017 lokasi tambang gunung Botak ditutup karena telah menimbulkan efek kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, aspek ekonomi dan sosial.
Sejak pertengahan tahun 2011, tambang emas gunung botak dikelola secara tradisional oleh para penambang lokal, dengan peralatan yang sangat sederhana.
"Tetapi sejak itu mulai berdatangan penambang liar dari berbagi daerah di Indonesia, terutama dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera. Jumlah penambang sebelumnya hanya 100 orang, kemudian berlipat ganda hingga mencapai puluhan ribu penambang di awal tahun 2017, " kata Ikhsan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018