Ternate, 21/4 (Antaranews Maluku) - Dukungan partai politik (Parpol) kepada kaum perempuan untuk maju sebagai calon gubernur (Cagub) di Pilkada Maluku Utara (Malut) sangat minim, kata seorang pengamat.
"Seharusnya parpol dapat memberikan kesempatan bagi politisi perempuan untuk didukung dalam pilkada Malut 2018," kata Pengamat Politik dari UMMU Malut, Mahmud Hasan, dalam acara Refleksi Hari Kartini, di Ternate, Sabtu.
Ia mengatakan keinginan satu-satunya politisi perempuan dari Partai Hanura, Ike Masita Tunas untuk maju sebagai calon Gubernur harus diapresiasi sebagai bentuk kesetaraan, meskipun tidak diakomodir partai apapun.
Selama ini, dukungan untuk cagub perempuan di Malut minim, terlihat dari pendaftaran bakal calon yang tidak diisi oleh satupun kaum perempuan.
Kendati demikian, kata Mahmud, saat ini ada empat perempaun yang menjadi Ketua DPRD, yakni Alien Mus (DPRD Malut), Juliche Baura (DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Merlisa (DPRD Ternate), dan Rusmina Sadar Alam (DPRD Kabupaten Halmahera Tengah).
Dia meminta partai politik memperhatikan calon perempuan dalam penjaringan dan penyaringan calon gubernur, karena sesuai UU, partai politik wajib mengakomodir keterwakilan 30 persen perempuan dalam politik.
Menurutnya, calon gubernur dari kalangan perempuan mestinya tidak boleh dipandang sebelah mata oleh partai politik.
"Kalaupun ada kader partai dari kalangan perempuan, wajib untuk mendukungnya karena hak perempuan dalam politik dijamin dalam undang-undang," kata Muhlis.
Sejauh ini katanya, banyak muncul figur laki-laki yang secara pribadi menyatakan maju calon gubernur maupun wakil gubernur.
"Saya belum melihat mekanisme atau tahapan penjaringan dan penyaringan calon dari partai politik dan mungkin belum ada partai yang mengumumkan ke publik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Malut, Alien Mus meminta agar perempuan bisa diberi kesempatan dalam berbagai bidang, agar bisa berkiprah dalam perjuangkan kepentingan masyarakat, salah satunya melalui jalur politik.
"Selain itu, saya juga telah menyampaikan ke kepala daerah agar berikan kesempatan kepada perempuan memiliki kapasitas dan kapabilitas di dunia birokrasi agar diberi kepercayaan menduduki jabatan eselon II maupun II di kabupaten/kota maupun provinsi,".katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Seharusnya parpol dapat memberikan kesempatan bagi politisi perempuan untuk didukung dalam pilkada Malut 2018," kata Pengamat Politik dari UMMU Malut, Mahmud Hasan, dalam acara Refleksi Hari Kartini, di Ternate, Sabtu.
Ia mengatakan keinginan satu-satunya politisi perempuan dari Partai Hanura, Ike Masita Tunas untuk maju sebagai calon Gubernur harus diapresiasi sebagai bentuk kesetaraan, meskipun tidak diakomodir partai apapun.
Selama ini, dukungan untuk cagub perempuan di Malut minim, terlihat dari pendaftaran bakal calon yang tidak diisi oleh satupun kaum perempuan.
Kendati demikian, kata Mahmud, saat ini ada empat perempaun yang menjadi Ketua DPRD, yakni Alien Mus (DPRD Malut), Juliche Baura (DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Merlisa (DPRD Ternate), dan Rusmina Sadar Alam (DPRD Kabupaten Halmahera Tengah).
Dia meminta partai politik memperhatikan calon perempuan dalam penjaringan dan penyaringan calon gubernur, karena sesuai UU, partai politik wajib mengakomodir keterwakilan 30 persen perempuan dalam politik.
Menurutnya, calon gubernur dari kalangan perempuan mestinya tidak boleh dipandang sebelah mata oleh partai politik.
"Kalaupun ada kader partai dari kalangan perempuan, wajib untuk mendukungnya karena hak perempuan dalam politik dijamin dalam undang-undang," kata Muhlis.
Sejauh ini katanya, banyak muncul figur laki-laki yang secara pribadi menyatakan maju calon gubernur maupun wakil gubernur.
"Saya belum melihat mekanisme atau tahapan penjaringan dan penyaringan calon dari partai politik dan mungkin belum ada partai yang mengumumkan ke publik," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Malut, Alien Mus meminta agar perempuan bisa diberi kesempatan dalam berbagai bidang, agar bisa berkiprah dalam perjuangkan kepentingan masyarakat, salah satunya melalui jalur politik.
"Selain itu, saya juga telah menyampaikan ke kepala daerah agar berikan kesempatan kepada perempuan memiliki kapasitas dan kapabilitas di dunia birokrasi agar diberi kepercayaan menduduki jabatan eselon II maupun II di kabupaten/kota maupun provinsi,".katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018