Ternate, 27/6 (Antaranews Maluku) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) mengingatkan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Malut 2018 untuk menjaga netralitas dan integritasnya.
"Ini poin penting yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara pemilihan umum, baik Pengawas maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga ke jajaran terbawahnya," kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan, hanya dengan cara inilah proses Pilkada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan amanah.
"Penyelenggara wajib menjaga netralitas dan integritas, sehingga jangan mudah tergoda bujuk rayu dalam banyak kasus menjelang hari H, inilah waktu-waktu yang sangat rawan," ujarnya.
Bahkan, sejumlah potensi pelanggaran bisa saja terjadi, termasuk upaya-upaya untuk mengajak penyelenggara agar berpihak pada calon tertentu.
Terkait potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, pihaknya telah meminta jajaran Panwaslu kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga TPS untuk tetap waspada dan mendeteksi segala kemungkinan kecurangan maupun pelanggaran yang akan muncul.
"Terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang biasanya rentan terhadap terjadinya kecurangan dan pelanggaran, baik bersifat administratif, pidana pemilu maupun kode etik bagi seluruh penyelenggara yang terlibat," kata komisioner dua periode itu.
Sementara itu, Bawaslu sendiri telah menerjunkan puluhan relawan yang diberi nama Tim Khusus (Timsus) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terdiri dari unsur pemantau pemilu dan insan pers.
"Tentunya mereka sudah dibekali dengan pengetahuan tentang kepemiluan terutama potensi pelanggaran di hari H. Tim ini sendiri akan bertugas memonitoring sejumlah TPS yang dianggap rawan di 10 kabupaten dan kota," katanya.
Oleh karena itu, jajaran pengawas pemilu yang diterjunkan ke lapangan sebanyak 4.059 orang mulai dari unsur jajaran pengawas pemilu sebanyak 3.078 dan unsur sekretariat sebanyak 981 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Ini poin penting yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara pemilihan umum, baik Pengawas maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga ke jajaran terbawahnya," kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan, hanya dengan cara inilah proses Pilkada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas dan amanah.
"Penyelenggara wajib menjaga netralitas dan integritas, sehingga jangan mudah tergoda bujuk rayu dalam banyak kasus menjelang hari H, inilah waktu-waktu yang sangat rawan," ujarnya.
Bahkan, sejumlah potensi pelanggaran bisa saja terjadi, termasuk upaya-upaya untuk mengajak penyelenggara agar berpihak pada calon tertentu.
Terkait potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, pihaknya telah meminta jajaran Panwaslu kabupaten/kota, kecamatan, desa hingga TPS untuk tetap waspada dan mendeteksi segala kemungkinan kecurangan maupun pelanggaran yang akan muncul.
"Terutama di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang biasanya rentan terhadap terjadinya kecurangan dan pelanggaran, baik bersifat administratif, pidana pemilu maupun kode etik bagi seluruh penyelenggara yang terlibat," kata komisioner dua periode itu.
Sementara itu, Bawaslu sendiri telah menerjunkan puluhan relawan yang diberi nama Tim Khusus (Timsus) Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang terdiri dari unsur pemantau pemilu dan insan pers.
"Tentunya mereka sudah dibekali dengan pengetahuan tentang kepemiluan terutama potensi pelanggaran di hari H. Tim ini sendiri akan bertugas memonitoring sejumlah TPS yang dianggap rawan di 10 kabupaten dan kota," katanya.
Oleh karena itu, jajaran pengawas pemilu yang diterjunkan ke lapangan sebanyak 4.059 orang mulai dari unsur jajaran pengawas pemilu sebanyak 3.078 dan unsur sekretariat sebanyak 981 orang.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018