Ternate, 24/11 (ANTARA News) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Satgas Pangan Polda Maluku Utara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pengusaha pengumpul hasil bumi untuk memastikan harga kopra di wilayah tersebut.
"Selain itu, kami langsung ke gudang penyimpan komoditi hasil bumi guna memastikan alasan sehingga harga komoditi kopra bisa turun," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara Asrul Gailea di Ternate, Sabtu.
Dia mengatakan, pihaknya telah menerjunkan timnya ke sejumlah daerah guna memastikan harga komoditi kopra, karena hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya pedagang yang mencoba-coba memainkan harga.
Untuk itu, dari hasil pengecekan ini kalau Kota Ternate sebelumnya harga kopra di angka Rp3.400 per kilogram, namun saat ini harga kopra dibeli pengusaha pengumpul hasil bumi Rp4.100 per kilogram dan Tobelo Halmahera Utara dengan harga Rp3.800 per kilogram.
Bahkan, harga tersebut tidak berbeda dengan harga di Kota Bitung Sulawesi Utara mencapai Rp5.300 per kilogram dan Kota Surabaya mencapai Rp5.700 per kilogram.
Oleh karena itu, Asrul menjamin harga komoditi kopra ini akan terus mengalami kenaikan sehingga semua pihak harus bersabar menunggu tim terpadu Pemprov Malut bekerja.
Selain itu, dia meminta agar jangan lagi ada aksi unjuk rasa hingga semua pekerjaan tim terpadu untuk membantu petani kopra mendapatkan harga yang layak guna meningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Tentunya kalau semua masalah harus diselesaikan dengan cara berunjuk rasa yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu, maka akan mengganggu stabilitas daerah dan akibatnya para pengusaha dan investor akan tinggalkan Malut," kata Asrul.
Sehingga, dia meminta semua pihak menahan diri, agar para investor yang telah datang ke Malut ini tidak ragu-ragu lagi berinvestasi, sehingga menopang perekonomian masyarakat.
Sebelumnya, Pemkab Halmahera Utara telah perjuangkan kenaikan harga kopra, menyusul anjloknya komoditi itu dan pengaruhi perekonomian masyarakat setempat.
Sekretaris daerah (Sekda) Halut, Fredy Tjandua mengatakan, langkah pemerintah daerah saat ini tengah melakukan kajian serta mencari solusi jangka pendek dengan melihat sub faktor penyebab anjloknya harga kopra yang saat ini sangat diprihatinkan agar harga kopra bisa naik.
"Pemda sendiri tidak akan diam saja menanggapi persoalan rakyatnya dan Pemda akan berupaya maksimal untuk mencari solusi jangka pendeknya dulu hingga melahirkan solusi jangka panjang yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat khususnya para petani," katanya.
Kendati demikian, harga kopra di Kabupaten Halut sendiri saat ini mulai mengalami kenaikan dari Rp3.400 per kilogram kini naik menjadi Rp3.800 per kilogram.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Selain itu, kami langsung ke gudang penyimpan komoditi hasil bumi guna memastikan alasan sehingga harga komoditi kopra bisa turun," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku Utara Asrul Gailea di Ternate, Sabtu.
Dia mengatakan, pihaknya telah menerjunkan timnya ke sejumlah daerah guna memastikan harga komoditi kopra, karena hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya pedagang yang mencoba-coba memainkan harga.
Untuk itu, dari hasil pengecekan ini kalau Kota Ternate sebelumnya harga kopra di angka Rp3.400 per kilogram, namun saat ini harga kopra dibeli pengusaha pengumpul hasil bumi Rp4.100 per kilogram dan Tobelo Halmahera Utara dengan harga Rp3.800 per kilogram.
Bahkan, harga tersebut tidak berbeda dengan harga di Kota Bitung Sulawesi Utara mencapai Rp5.300 per kilogram dan Kota Surabaya mencapai Rp5.700 per kilogram.
Oleh karena itu, Asrul menjamin harga komoditi kopra ini akan terus mengalami kenaikan sehingga semua pihak harus bersabar menunggu tim terpadu Pemprov Malut bekerja.
Selain itu, dia meminta agar jangan lagi ada aksi unjuk rasa hingga semua pekerjaan tim terpadu untuk membantu petani kopra mendapatkan harga yang layak guna meningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Tentunya kalau semua masalah harus diselesaikan dengan cara berunjuk rasa yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu, maka akan mengganggu stabilitas daerah dan akibatnya para pengusaha dan investor akan tinggalkan Malut," kata Asrul.
Sehingga, dia meminta semua pihak menahan diri, agar para investor yang telah datang ke Malut ini tidak ragu-ragu lagi berinvestasi, sehingga menopang perekonomian masyarakat.
Sebelumnya, Pemkab Halmahera Utara telah perjuangkan kenaikan harga kopra, menyusul anjloknya komoditi itu dan pengaruhi perekonomian masyarakat setempat.
Sekretaris daerah (Sekda) Halut, Fredy Tjandua mengatakan, langkah pemerintah daerah saat ini tengah melakukan kajian serta mencari solusi jangka pendek dengan melihat sub faktor penyebab anjloknya harga kopra yang saat ini sangat diprihatinkan agar harga kopra bisa naik.
"Pemda sendiri tidak akan diam saja menanggapi persoalan rakyatnya dan Pemda akan berupaya maksimal untuk mencari solusi jangka pendeknya dulu hingga melahirkan solusi jangka panjang yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat khususnya para petani," katanya.
Kendati demikian, harga kopra di Kabupaten Halut sendiri saat ini mulai mengalami kenaikan dari Rp3.400 per kilogram kini naik menjadi Rp3.800 per kilogram.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018