Langgur, 13/12 (ANTARA News) - Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun menyatakan pihaknya setuju dengan kebijakan membakar kapal ikan yang beroperasi di perairan daerah tersebut secara ilegal atau tidak memiliki izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Terkait perizinan maupun pelanggaran di laut saya tidak maini-main. Kalau Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) menyatakan kapal dengan GT sekian tidak dilengkapi dokumen dan lainnya dapat dibakar atau ditenggelamkan, maka saya selaku Bupati Malra setujui itu," katanya.
Bupati Thaher menegaskan hal itu usai melakukan rapat koordinasi dengan pihak Bea Cukai Tual, terkait data yang menyebutkan nilai ekspor perikanan Malra nihil atau nol.
"Salah satu sektor potensial yang dapat dibangun di daerah ini adalah kelautan dan perikanan, di mana sumber kekayaan Malra cukup melimpah namun nilai ekspornya berada pada angka nol," katanya.
Provinsi Maluku, kata Thaher, secara keseluruhan merupakan lumbung ikan, tetapi dimana ikannya berada dan apa yang dihasilkan masih menjadi tanda tanya.
Ia menyatakan, jika saat ini nilai ekspor perikanan Malra disebut nol (tidak ada), maka pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan PAD melalui sektor perikanan.
"Kita tau daerah kita daerah ikan, tapi ikannya lewat mana dan dibawa kemana, entah ke Jakarta atau ke luar negeri, kita tidak tahu," katanya.
Thaher juga menyatakan di perairan Malra, di tengah laut, seperti ada "kota-kota kecil" (pengelola), namun ada aturan tentang siapa yang memiliki kewenangan memberikan izin, baik kota, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
Karena itu, bila ada kapal ikan beroperasi tanpa izin atau secara ilegal, sudah sepatutnya dimusnahkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah maupun keuangan negara.
Thaher lebih jauh juga meminta masyarakat untuk tidak menggunakan potasium dan bom ikan.
"Saya tidak bisa tolerir itu, dan bila tertangkap di laut harus menerima sanksi hukum yang berlaku. Jangan datang untuk minta tolong," katanya.
"Saya dan teman-teman semua ingin kerja sama yang baik sehingga kita melakukan perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan. Apa yang sudah dibuat pada waktu yang lalu kita usahakan untuk tingkatkan dan yang belum mari kita kerjakan," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Terkait perizinan maupun pelanggaran di laut saya tidak maini-main. Kalau Ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) menyatakan kapal dengan GT sekian tidak dilengkapi dokumen dan lainnya dapat dibakar atau ditenggelamkan, maka saya selaku Bupati Malra setujui itu," katanya.
Bupati Thaher menegaskan hal itu usai melakukan rapat koordinasi dengan pihak Bea Cukai Tual, terkait data yang menyebutkan nilai ekspor perikanan Malra nihil atau nol.
"Salah satu sektor potensial yang dapat dibangun di daerah ini adalah kelautan dan perikanan, di mana sumber kekayaan Malra cukup melimpah namun nilai ekspornya berada pada angka nol," katanya.
Provinsi Maluku, kata Thaher, secara keseluruhan merupakan lumbung ikan, tetapi dimana ikannya berada dan apa yang dihasilkan masih menjadi tanda tanya.
Ia menyatakan, jika saat ini nilai ekspor perikanan Malra disebut nol (tidak ada), maka pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan PAD melalui sektor perikanan.
"Kita tau daerah kita daerah ikan, tapi ikannya lewat mana dan dibawa kemana, entah ke Jakarta atau ke luar negeri, kita tidak tahu," katanya.
Thaher juga menyatakan di perairan Malra, di tengah laut, seperti ada "kota-kota kecil" (pengelola), namun ada aturan tentang siapa yang memiliki kewenangan memberikan izin, baik kota, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat.
Karena itu, bila ada kapal ikan beroperasi tanpa izin atau secara ilegal, sudah sepatutnya dimusnahkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi daerah maupun keuangan negara.
Thaher lebih jauh juga meminta masyarakat untuk tidak menggunakan potasium dan bom ikan.
"Saya tidak bisa tolerir itu, dan bila tertangkap di laut harus menerima sanksi hukum yang berlaku. Jangan datang untuk minta tolong," katanya.
"Saya dan teman-teman semua ingin kerja sama yang baik sehingga kita melakukan perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan. Apa yang sudah dibuat pada waktu yang lalu kita usahakan untuk tingkatkan dan yang belum mari kita kerjakan," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018