Ternate, 5/1 (ANTARA News) - DPRD Maluku Utara (Malut) menilai pemerintah provinsi (pemprov) tidak serius dan lambat dalam merespons penurunan harga kopra di pasaran.
Wakil Ketua DPRD Malut, Ishak Naser di Ternate, Malut, Sabtu, mengatakan hingga saat ini harga Kopra masih bertahan di kisaran Rp 3.000 per kilogram, karena pemprov tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengurai masalah harga kopra yang membuat petani kelapa menjerit.
Ketua DPW Partai Nasdem Malut ini mengatakan sikap pemprov Malut yang lamban tersebut patut dipertanyakan, karena sejak harga kopra anjlok belum ada langkah atau solusi konkrit untuk menyelesaikan masalah para petani kelapa tersebut.
"Pemprov tidak punya skema atasi harga kopra, lihat saja, SK (surat keputusan) tim penyelesaiannya harga kopra sampai saat ini belum diterbitkan," ujarnya.
Bahkan DPRD sudah berulangkali mendorong kepada pemprov agar menyelesaikan masalah harga kopra dan dalam APBD induk 2019 yang saat ini dievaluasi Banggar DPRD, ada penganggaran khusus untuk penyelesaian harga kopra, termasuk mendorong industri pengolahan kelapa.
Baca juga: Menanti langkah cepat penanganan anjloknya harga kopra
"DPRD tidak bisa berikan sanksi kepada pemprov jika tidak mengindahkan saran dari DPRD soal harga kopra ini, karena DPRD sebatas mendorong keluhan masyarakat," kata Ishak.
Dia mengungkapkan komoditi kopra merupakan komoditas strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, sehingga wajib dilindungi daerah.
Dengan demikian DPRD akan terus mendorong agar petani kelapa di Malut tidak berada di ambang kemiskinan dan sangat penting butuh langkah kongkrit dari Pemprov Malut.
Sebelumnya, Pemprov Malut mengklaim telah mengupayakan kehadiran investor yang bergerak di bidang industri pengolahan kelapa agar harga kopra di pasar bisa mengalami kenaikan.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba ketika dihubungi terpisah menyatakan pihaknya telah menggandeng investor PT Krambil Idjo Jogja yang bergerak di industri pengolahan buah kelapa agar bisa menjawab masalah turunnya harga kopra di provinsi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Wakil Ketua DPRD Malut, Ishak Naser di Ternate, Malut, Sabtu, mengatakan hingga saat ini harga Kopra masih bertahan di kisaran Rp 3.000 per kilogram, karena pemprov tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk mengurai masalah harga kopra yang membuat petani kelapa menjerit.
Ketua DPW Partai Nasdem Malut ini mengatakan sikap pemprov Malut yang lamban tersebut patut dipertanyakan, karena sejak harga kopra anjlok belum ada langkah atau solusi konkrit untuk menyelesaikan masalah para petani kelapa tersebut.
"Pemprov tidak punya skema atasi harga kopra, lihat saja, SK (surat keputusan) tim penyelesaiannya harga kopra sampai saat ini belum diterbitkan," ujarnya.
Bahkan DPRD sudah berulangkali mendorong kepada pemprov agar menyelesaikan masalah harga kopra dan dalam APBD induk 2019 yang saat ini dievaluasi Banggar DPRD, ada penganggaran khusus untuk penyelesaian harga kopra, termasuk mendorong industri pengolahan kelapa.
Baca juga: Menanti langkah cepat penanganan anjloknya harga kopra
"DPRD tidak bisa berikan sanksi kepada pemprov jika tidak mengindahkan saran dari DPRD soal harga kopra ini, karena DPRD sebatas mendorong keluhan masyarakat," kata Ishak.
Dia mengungkapkan komoditi kopra merupakan komoditas strategis yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, sehingga wajib dilindungi daerah.
Dengan demikian DPRD akan terus mendorong agar petani kelapa di Malut tidak berada di ambang kemiskinan dan sangat penting butuh langkah kongkrit dari Pemprov Malut.
Sebelumnya, Pemprov Malut mengklaim telah mengupayakan kehadiran investor yang bergerak di bidang industri pengolahan kelapa agar harga kopra di pasar bisa mengalami kenaikan.
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba ketika dihubungi terpisah menyatakan pihaknya telah menggandeng investor PT Krambil Idjo Jogja yang bergerak di industri pengolahan buah kelapa agar bisa menjawab masalah turunnya harga kopra di provinsi tersebut.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019