Langgur, 4/2 (ANTARA News) - Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun meminta pengurus Tim Penggerak PKK daerah itu untuk memberi perhatian serius pada masalah pendidikan, kemiskinan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT).
Bupati Thaher menyampaikan permintaan itu saat melantik pengurus baru Tim Pengerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Senin.
"Kemiskinan merupakan persoalan utama daerah ini, sehingga diperlukan perhatian dan tindakan peningkatan ekonomi keluarga. Kemudian pendidikan, terutama bagi anak usia dini perlu dibuka seluas-luasnya," katanya.
Pengurus Tim Penggerak PKK Maluku Tenggara yang dilantik terdiri dari Ketua, Ny Eva Elya Hanubun, Wakil Ketua, Ny R Beruatwarin, Sekretaris, Ny F Teslatu, Sekretaris I, Ny Tjeni Rahanra, Sekretaris II, Margeretha Wenehenubun, Bendahara, Ny Endang Sriyanti.
Menurut Bupati, perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan, pendidikan dan KDRT terkait erat dengan upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan pelayanan KB dan Posyandu, termasuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak serta kesehatan lingkungan.
Selanjutnya, persoalan KDRT yang masih sering terjadi dengan korban perempuan dan anak perlu ditekan semaksimal mungkin.
Bupati menegaskan, pelantikan tim penggerak PKK bukan peristiwa seremonial belaka. Di balik itu ada tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita mengetahui bersama bahwa gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat," katanya.
Sasaran pemberdayaan adalah peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.
Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak PKK bukanlah persoalan mudah, sebab tim ini menyatakan diri sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program-program PKK.
Kesiapan dan penguatan organisasi tim penggerak PKK di kecamatan dan desa harus segera didorong, termasuk penguatan kelompok dasawisma dan posyandu sebagai institusi yang sangat potensial di akar rumput.
"Saya sangat berharap seluruh jajaran tim penggerak PKK di semua jenjang segera membentuk dan mengaktifkan kembali kelompok dasawisma. Penting bagi ibu-ibu untuk melakukan revitalisasi kegiatan PKK pada tingkat ohoi dan dasawisma," kata Bupati.
Selain itu, harus disadari bahwa keberhasilan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait, yang terwadahi dalam tim pembina tim penggerak PKK.
"Karena itu, pimpinan OPD terkait harus membantu tim penggerak PKK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tim penggerak PKK dapat menjadi perekat antara fungsi-fungsi pemerintahan dan juga berperan sebagai unsur terdepan yang akan menggalang peran serta masyarakat," tandas Bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Bupati Thaher menyampaikan permintaan itu saat melantik pengurus baru Tim Pengerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Senin.
"Kemiskinan merupakan persoalan utama daerah ini, sehingga diperlukan perhatian dan tindakan peningkatan ekonomi keluarga. Kemudian pendidikan, terutama bagi anak usia dini perlu dibuka seluas-luasnya," katanya.
Pengurus Tim Penggerak PKK Maluku Tenggara yang dilantik terdiri dari Ketua, Ny Eva Elya Hanubun, Wakil Ketua, Ny R Beruatwarin, Sekretaris, Ny F Teslatu, Sekretaris I, Ny Tjeni Rahanra, Sekretaris II, Margeretha Wenehenubun, Bendahara, Ny Endang Sriyanti.
Menurut Bupati, perhatian khusus terhadap masalah kemiskinan, pendidikan dan KDRT terkait erat dengan upaya pemerintah kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.
Pelaksanaannya dapat diintegrasikan dengan kegiatan pelayanan KB dan Posyandu, termasuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak serta kesehatan lingkungan.
Selanjutnya, persoalan KDRT yang masih sering terjadi dengan korban perempuan dan anak perlu ditekan semaksimal mungkin.
Bupati menegaskan, pelantikan tim penggerak PKK bukan peristiwa seremonial belaka. Di balik itu ada tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita mengetahui bersama bahwa gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat," katanya.
Sasaran pemberdayaan adalah peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.
Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak PKK bukanlah persoalan mudah, sebab tim ini menyatakan diri sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program-program PKK.
Kesiapan dan penguatan organisasi tim penggerak PKK di kecamatan dan desa harus segera didorong, termasuk penguatan kelompok dasawisma dan posyandu sebagai institusi yang sangat potensial di akar rumput.
"Saya sangat berharap seluruh jajaran tim penggerak PKK di semua jenjang segera membentuk dan mengaktifkan kembali kelompok dasawisma. Penting bagi ibu-ibu untuk melakukan revitalisasi kegiatan PKK pada tingkat ohoi dan dasawisma," kata Bupati.
Selain itu, harus disadari bahwa keberhasilan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait, yang terwadahi dalam tim pembina tim penggerak PKK.
"Karena itu, pimpinan OPD terkait harus membantu tim penggerak PKK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tim penggerak PKK dapat menjadi perekat antara fungsi-fungsi pemerintahan dan juga berperan sebagai unsur terdepan yang akan menggalang peran serta masyarakat," tandas Bupati.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019