Koordinator Wilayah (Korwil) IX Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Waluyo meminta komitmen Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno untuk mendukung dan menyukseskan berbagai program yang telah dilakukan di daerah ini.
"Kan Wagub Barnabas dan Gubernur Maluku, Murad Ismail baru dilantik pada 24 April 2019, makanya dari tim koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK perlu bersilaturahim sambil meminta komitmen terhadap berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan di daerah ini," katanya, di Ambon, Senin.
Silaturahim ini juga menindaklanjuti saat tim KPK berada di Ambon pada Maret 2019 ternyata Gubernur Murad dan Waguib Barnabas belum dilantik sehingga dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumah program, sekaligus komitmen pemimpin Maluku periode 2019-2024.
"Kami meminta komitmen untuk melanjutkan pendampingan terhadap berbagai program dan Wagub Barnabas menyatakan kesiapannya untuk mengawal realisasinya di Maluku selama kepemimpinan bersama Gubernur Murad," ujar Budi.
Dia mengemukakan, tim koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK terhadap tujuh bidang yakni perencanaan dan penganggaran, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen SDM, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen Barang Milik Daerah (BMD).
"Berdasarkan evaluasi pada 2018 Pemprov Maluku ternyata hanya 33 persen dan berada di zona kuning atau masih dibawah standar nasional yang mencapai 58 persen," kata Budi.
Disinggung Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dia mengaku telah meminta Wagub Maluku agar mengarahkan Inspektorat untuk meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan takut melaporkannya.
"Laporannya melalui sistem online sehingga para ASN di jajaran Pemprov Maluku tinggal mengakses aplikasinya," ujar Budi.
Dia juga mengapresiasi pernyataan Gubernur Murad saat diantar Mendagri Tjahjo Kumolo ke kantor KPK di Jakarta pada 12 Juni 2019 yang memberikan pernyataan siap menjadi agen KPK.
"Ini yang menjadi pegangan KPK dan mudah-mudahan selama kepemimpnan Gubernur Murad dan Wagub Barnabas tidak ada pejabat maupun ASN di jajaran Pemprov Maluku yang ditangkap KPK," tandas Budi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kan Wagub Barnabas dan Gubernur Maluku, Murad Ismail baru dilantik pada 24 April 2019, makanya dari tim koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK perlu bersilaturahim sambil meminta komitmen terhadap berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan di daerah ini," katanya, di Ambon, Senin.
Silaturahim ini juga menindaklanjuti saat tim KPK berada di Ambon pada Maret 2019 ternyata Gubernur Murad dan Waguib Barnabas belum dilantik sehingga dimanfaatkan untuk menyampaikan sejumah program, sekaligus komitmen pemimpin Maluku periode 2019-2024.
"Kami meminta komitmen untuk melanjutkan pendampingan terhadap berbagai program dan Wagub Barnabas menyatakan kesiapannya untuk mengawal realisasinya di Maluku selama kepemimpinan bersama Gubernur Murad," ujar Budi.
Dia mengemukakan, tim koordinasi, supervisi dan pencegahan KPK terhadap tujuh bidang yakni perencanaan dan penganggaran, pelayanan terpadu satu pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen SDM, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen Barang Milik Daerah (BMD).
"Berdasarkan evaluasi pada 2018 Pemprov Maluku ternyata hanya 33 persen dan berada di zona kuning atau masih dibawah standar nasional yang mencapai 58 persen," kata Budi.
Disinggung Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), dia mengaku telah meminta Wagub Maluku agar mengarahkan Inspektorat untuk meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan takut melaporkannya.
"Laporannya melalui sistem online sehingga para ASN di jajaran Pemprov Maluku tinggal mengakses aplikasinya," ujar Budi.
Dia juga mengapresiasi pernyataan Gubernur Murad saat diantar Mendagri Tjahjo Kumolo ke kantor KPK di Jakarta pada 12 Juni 2019 yang memberikan pernyataan siap menjadi agen KPK.
"Ini yang menjadi pegangan KPK dan mudah-mudahan selama kepemimpnan Gubernur Murad dan Wagub Barnabas tidak ada pejabat maupun ASN di jajaran Pemprov Maluku yang ditangkap KPK," tandas Budi.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019