Bupati Halmahera Utara (Halut), Frans Manery menepati janjinya untuk beraktivitas dan menjalankan pemerintahannya di depan pos atau pintu masuk perusahaan tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebagai dukungan atas tuntutan masyarakat di wilayah lingkar tambang.
Bupati Frans Manery dihubungi dari Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu mengatakan, dirinya bersama sejumlah pimpinan OPD di antaranya Kadis DPMD, Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Kadis Satpol PP, Kaban Kesbangpol, Kabag Tata pemerintahan, Kabag Umum, para Camat serta kepala Desa di lingkar tambang lima kecamatan resmi berkantor dan melakukan proses pelayanan bagi masyarakat di depan Pos Penjagaan PT NHM sampai kesepakatan yang telah dibuat direalisasikan.
"Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tentunya sebelumnya seluruh hak hak masyarakat desa dipenuhi, karena tidak ada aktivitas perusahan NHM yang dilakukan dan aktivitas pemerintahan akan tetap berjalan di depan Kantor NHM," kata Bupati Frans.
Bahkan, komitmen Bupati sebagai bentuk keseriusan untuk mengawal perjanjian antara PT NHM dengan Pemda Halut dan disaksikan oleh Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba serta sejumlah Forkompimda yang telah disepakati beberapa waktu lalu di Grand Daffam kota Ternate.
Oleh karena itu, Bupati mengingatkan seluruh kepala desa dan masyarakat lingkar daerah tambang agar tidak melakukan perbuatan anarkis dan pembakaran ban atau keributan dan harus selalu menjaga kekompakan bersama antara masyarakat, aparat desa dan Pemda.
"Saya melakukan hal ini karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya selaku pemimpin di daerah ini dan bukan mencari sensasi dan perhatian, namun ini semua saya lakukan karena panggilan hati saya sendiri dan sudah menjadi tanggung jawab sebagai Bupati," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (2/7), manajemen PT NHM melalui delegasinya, Selasa (2/7) menemui Gubernur Maluku Utara (Malut), KH Abdul Gani Kasuba untuk melaporkan progres pencairan dan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) di desa lingkar tambang Kabupaten Halut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Bupati Frans Manery dihubungi dari Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu mengatakan, dirinya bersama sejumlah pimpinan OPD di antaranya Kadis DPMD, Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Kadis Satpol PP, Kaban Kesbangpol, Kabag Tata pemerintahan, Kabag Umum, para Camat serta kepala Desa di lingkar tambang lima kecamatan resmi berkantor dan melakukan proses pelayanan bagi masyarakat di depan Pos Penjagaan PT NHM sampai kesepakatan yang telah dibuat direalisasikan.
"Saya berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat dan tentunya sebelumnya seluruh hak hak masyarakat desa dipenuhi, karena tidak ada aktivitas perusahan NHM yang dilakukan dan aktivitas pemerintahan akan tetap berjalan di depan Kantor NHM," kata Bupati Frans.
Bahkan, komitmen Bupati sebagai bentuk keseriusan untuk mengawal perjanjian antara PT NHM dengan Pemda Halut dan disaksikan oleh Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba serta sejumlah Forkompimda yang telah disepakati beberapa waktu lalu di Grand Daffam kota Ternate.
Oleh karena itu, Bupati mengingatkan seluruh kepala desa dan masyarakat lingkar daerah tambang agar tidak melakukan perbuatan anarkis dan pembakaran ban atau keributan dan harus selalu menjaga kekompakan bersama antara masyarakat, aparat desa dan Pemda.
"Saya melakukan hal ini karena ini sudah menjadi tanggung jawab saya selaku pemimpin di daerah ini dan bukan mencari sensasi dan perhatian, namun ini semua saya lakukan karena panggilan hati saya sendiri dan sudah menjadi tanggung jawab sebagai Bupati," katanya.
Sebelumnya, pada Selasa (2/7), manajemen PT NHM melalui delegasinya, Selasa (2/7) menemui Gubernur Maluku Utara (Malut), KH Abdul Gani Kasuba untuk melaporkan progres pencairan dan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) di desa lingkar tambang Kabupaten Halut.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019