Perusahaan pertambangan dan produksi tembaga PT Batutua Kharisma Permai (BKP) dan PT Batutua Tembaga Raya (BTR) yang beroperasi di pulau Wetar, kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) segera membuka kantor cabang utama mereka di kota Ambon, ibu kota ;provinsi Maluku.
"Komitmen tersebut telah disampaikan pimpinan BKP-BTR Edi Widodo secara resmi kepada pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Maluku dalam rapat kerja pada 22 Juli 2019," kata Humas PT. BKP dan PT. BTR," Dino Musida di Ambon, Kamis.
Sebelumnya Komisi A memang meminta BKP-BTR membuka kantor di Ambon dan bukannya di Kupang (NTT) karena wilayah kerjanya di provinsi Maluku.
"Edi Widodo menegaskan bahwa sebelum ada permintaam dari para wakil rakyat itu, pihaknya memang sudah berencana dalam waktu dekat akan buka kantor di Ambon," ujar Dino.
Keberadaan kantor di Ambon nanti, baik Komisi A maupun BKP-BTR sepakat itu akan memudahkan koordinasi berbagai hal, karena lokasi operasional di pulau Wetar jauh dari Ambon.
Komisi A juga mengajukan hal lain kepada BKP-BTR, misalnya terkait pengelolaan lingkungan hidup dan rekrutmen tenaga kerja.
Sehubungan dengan itu BKP-BTR menjelaskan bahwa selalu memberikan laporan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) secara berkala kepada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku sebagai pembina dan pengawas perusahaan pertambangan.
Selain itu juga ada laporan triwulanan atau kuartal yang berisi semua aspek usaha, lingkungan hidup dan kemasyarakat.
Sehuhungan dengan itu, Komisi A dalam salah satu kesimpulan rapat meminta Dinas ESDM selalu memberikan salinan laporan BKP-BTR kepada komisi.
Untuk masalah yang terkait dengan lingkungan hidup, Komisi A mempertanyakan tentang luapan cairan dari lokasi tambang pada Maret lalu dan Edi Widodo sudah menjelaskan kalau peristiwa itu adalah force majeur atau keadaan kahar atau karena kejadian yang di luar perkiraan.
Dijelaskan bahwa pada 12 Maret 2019 itu terjadi hujan yang sangat deras dengan curah 80 mili liter dan berlangsung selama berjam-jam.
Sementara Manejer lingkungan hidup BKP-BTR Boorliant Wisnu mengakui dari data curah hujan selama 10 tahun terakhir di Pulau Wetar maka hujan pada hari kejadian itu adalah yang paling lebat dan terlama.
Ditegaskan bahwa luapan itu bisa dikendalikan karena adanya kolam-kolam sirkulasi air penambangan sudah disiapkan sehingga hampir tidak terjadi luapan yang turun ke sungai maupun laut.
PT. BKP-BTR dalam melakukan penambangan maupun produksi tembaga tidak membuang tailing atau limbah karena menggunakan sirkulasi tertutup dari kolam ke kolam untuk produksinya.
Dia juga menambahkan bahwa saat ini, BKP-BTR sedang menyiapkan kolam lebih besar lagi sebagai antisipasi jika curah hujan lebat terjadi lagi.
Sementara tentang Kali Kuning yang memang berwarna kuning, BKP-BTR menjelaskan bahwa kenyataan sungai yang dasarnya berwarna kuning adalah alamiah dan sudah begitu sebelum BKP-BTR menambang di sana yang dahulunya adalah bekas penambangan emas PT Prima Lirang Mining.
Bahkan dalam dokumen PLM disebutkan bahwa sungai itu sudah kuning di bagian muara sedangkan bagian hulunya seperti sungai umumnya.
Boorliant menyatakan bahwa demi meyakinkan dan menjawab pertanyaan serupa yang selalu muncul maka BKP-BTR pada waktu dekat mengundang tim peneliti dari Universitas Pattimura dan lainnya untuk meneliti Kali Kuning.
Sedangkan tentang tenaga kerja yang menurut Komisi A kebanyakan berasal dari NTT, pihak BKP-BTR menjelaskan bahwa rekrutmen tenaga kerja yang berasal dari lokal Maluku selalu berjalan.
Setiap ada lowongan pekerjaan selalu diberitahukan kepala kepala desa sekitar, dan hanya yang mendapat rekomendasi kepala desa yang mengikuti proses rekrutmen.
Bagi BKP-BTR secara bisnis lebih efisien menggunakan tenaga kerja lokal kecuali untuk bagian-bagian yang belum dikuasai oleh mereka.
Dia menambahkan bahwa saat ini komposisi karyawan non-lokal dan lokal adalah sekitar 60-40 dan yang porsi lokal akan bertambah setelah mendapat pelatihan atau peningkatan kemampuan.
Dicontohkan sejumlah crew atau tenaga lokal yang sudah disekolahlan ke pusat pendidikan hingga ITB di Bandung telah menjadi staf dengan memiliki keahlian.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Komitmen tersebut telah disampaikan pimpinan BKP-BTR Edi Widodo secara resmi kepada pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Maluku dalam rapat kerja pada 22 Juli 2019," kata Humas PT. BKP dan PT. BTR," Dino Musida di Ambon, Kamis.
Sebelumnya Komisi A memang meminta BKP-BTR membuka kantor di Ambon dan bukannya di Kupang (NTT) karena wilayah kerjanya di provinsi Maluku.
"Edi Widodo menegaskan bahwa sebelum ada permintaam dari para wakil rakyat itu, pihaknya memang sudah berencana dalam waktu dekat akan buka kantor di Ambon," ujar Dino.
Keberadaan kantor di Ambon nanti, baik Komisi A maupun BKP-BTR sepakat itu akan memudahkan koordinasi berbagai hal, karena lokasi operasional di pulau Wetar jauh dari Ambon.
Komisi A juga mengajukan hal lain kepada BKP-BTR, misalnya terkait pengelolaan lingkungan hidup dan rekrutmen tenaga kerja.
Sehubungan dengan itu BKP-BTR menjelaskan bahwa selalu memberikan laporan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) secara berkala kepada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Maluku sebagai pembina dan pengawas perusahaan pertambangan.
Selain itu juga ada laporan triwulanan atau kuartal yang berisi semua aspek usaha, lingkungan hidup dan kemasyarakat.
Sehuhungan dengan itu, Komisi A dalam salah satu kesimpulan rapat meminta Dinas ESDM selalu memberikan salinan laporan BKP-BTR kepada komisi.
Untuk masalah yang terkait dengan lingkungan hidup, Komisi A mempertanyakan tentang luapan cairan dari lokasi tambang pada Maret lalu dan Edi Widodo sudah menjelaskan kalau peristiwa itu adalah force majeur atau keadaan kahar atau karena kejadian yang di luar perkiraan.
Dijelaskan bahwa pada 12 Maret 2019 itu terjadi hujan yang sangat deras dengan curah 80 mili liter dan berlangsung selama berjam-jam.
Sementara Manejer lingkungan hidup BKP-BTR Boorliant Wisnu mengakui dari data curah hujan selama 10 tahun terakhir di Pulau Wetar maka hujan pada hari kejadian itu adalah yang paling lebat dan terlama.
Ditegaskan bahwa luapan itu bisa dikendalikan karena adanya kolam-kolam sirkulasi air penambangan sudah disiapkan sehingga hampir tidak terjadi luapan yang turun ke sungai maupun laut.
PT. BKP-BTR dalam melakukan penambangan maupun produksi tembaga tidak membuang tailing atau limbah karena menggunakan sirkulasi tertutup dari kolam ke kolam untuk produksinya.
Dia juga menambahkan bahwa saat ini, BKP-BTR sedang menyiapkan kolam lebih besar lagi sebagai antisipasi jika curah hujan lebat terjadi lagi.
Sementara tentang Kali Kuning yang memang berwarna kuning, BKP-BTR menjelaskan bahwa kenyataan sungai yang dasarnya berwarna kuning adalah alamiah dan sudah begitu sebelum BKP-BTR menambang di sana yang dahulunya adalah bekas penambangan emas PT Prima Lirang Mining.
Bahkan dalam dokumen PLM disebutkan bahwa sungai itu sudah kuning di bagian muara sedangkan bagian hulunya seperti sungai umumnya.
Boorliant menyatakan bahwa demi meyakinkan dan menjawab pertanyaan serupa yang selalu muncul maka BKP-BTR pada waktu dekat mengundang tim peneliti dari Universitas Pattimura dan lainnya untuk meneliti Kali Kuning.
Sedangkan tentang tenaga kerja yang menurut Komisi A kebanyakan berasal dari NTT, pihak BKP-BTR menjelaskan bahwa rekrutmen tenaga kerja yang berasal dari lokal Maluku selalu berjalan.
Setiap ada lowongan pekerjaan selalu diberitahukan kepala kepala desa sekitar, dan hanya yang mendapat rekomendasi kepala desa yang mengikuti proses rekrutmen.
Bagi BKP-BTR secara bisnis lebih efisien menggunakan tenaga kerja lokal kecuali untuk bagian-bagian yang belum dikuasai oleh mereka.
Dia menambahkan bahwa saat ini komposisi karyawan non-lokal dan lokal adalah sekitar 60-40 dan yang porsi lokal akan bertambah setelah mendapat pelatihan atau peningkatan kemampuan.
Dicontohkan sejumlah crew atau tenaga lokal yang sudah disekolahlan ke pusat pendidikan hingga ITB di Bandung telah menjadi staf dengan memiliki keahlian.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019