Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, mengeluhkan akses jalan ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di desa Belakang Wamar yang dibangun sejak 2007 hingga saat ini belum dikerjakan sehingga sarana tersebut tidak bisa disinggahi kapal penangkap ikan.
"Saya mintakan perhatian dari Pemprov Maluku karena PPI ini dibangun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan karena terhambat akses jalan," katanya saat rapat koordinasi di Ambon, Selasa.
Bupati mengatakan, kapal - kapal penangkap ikan tidak bisa berlabuh di PPI tersebut karena berbagai kebutuhan prisip belum tersedia mengingat harus diangkut melalui akses jalan yang tersedia.
"Pembangunan PPI ini sejak awal bermasalah karena tidak dikoordinasikan dengan Pemkab Kepulauan Aru soal lokasi yang sebenarnya kurang strategis mengingat untuk membangun akses jalan membutuhkan anggaran besar karena kondisi lapangan agak terjal," ujarnya.
Apalagi, pembangunnya sempat bermasalah sehingga ditangani Polda Maluku karena ada laporan dugaan praktek KKN.
"Jadi dimintakan adanya perhatian dari Pemprov Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperjuankan pembangunan akses jalan maupun fasilitas pendukung lainnya agar sarana yang telah dibangun dengan dana miliaran rupiah tidak mubazir," kata Bupati.
Dia mengemukakan, pembangunan PPI itu telah belasan tahun sehingga tidak mendukung program Pemprov Maluku maupun Pemkab Kepulauan Aru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kesejahteraan masyarakat pesisir dari sektor kelautan dan perikanan.
"PPI tidak bisa dimanfaatkan, makanya kontribusi apa yang bisa diharapkan untuk mendukung PAD maupun kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Aru sebagai 'surga' penangkapan ikan para nelayan tradisional hingga asing," tandas Bupati.
Pejabat Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, berbagai program maupun kebutuhan, termasuk keluhan dari 11 kabupaten/kota ditampung, selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diarahkan untuk menanganinya.
"Gubernur dan Wagub Maluku, Murad Ismail - Barnabas Orno yang dilantik Presiden, Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 menginginkan para pimpinan OPD agar berinovasi dalam rangka menangani angka kemiskinan dan tingkat penangguran dengan tiak mengabaikan pendidikan dan kesehatan mengacu pada visi dan misi periode 2019 - 2024," tegasnya.
Visi Gubernur Murad dan Wagub Barnabas adalah "Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan terlayani. Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan".
Sedangkan, missinya yakni birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kalaboratif serta bersih dan melayani, penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau, industrialisasi sumber daya alam dan manusia, pengembangan infrasruktur untuk koneksitas gugus pulau serta optimalisasi industri pertanian dan perikanan.
Selain itu, keamanan untuk investasi dan pariwisata, pengembangan pemuda kreatif dan olahraga berprestasi, pengembangan dan revitalisasi budaya Maluku serta jaminan layanan kesehatan merata, berkualitas dan gratis.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Saya mintakan perhatian dari Pemprov Maluku karena PPI ini dibangun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan karena terhambat akses jalan," katanya saat rapat koordinasi di Ambon, Selasa.
Bupati mengatakan, kapal - kapal penangkap ikan tidak bisa berlabuh di PPI tersebut karena berbagai kebutuhan prisip belum tersedia mengingat harus diangkut melalui akses jalan yang tersedia.
"Pembangunan PPI ini sejak awal bermasalah karena tidak dikoordinasikan dengan Pemkab Kepulauan Aru soal lokasi yang sebenarnya kurang strategis mengingat untuk membangun akses jalan membutuhkan anggaran besar karena kondisi lapangan agak terjal," ujarnya.
Apalagi, pembangunnya sempat bermasalah sehingga ditangani Polda Maluku karena ada laporan dugaan praktek KKN.
"Jadi dimintakan adanya perhatian dari Pemprov Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memperjuankan pembangunan akses jalan maupun fasilitas pendukung lainnya agar sarana yang telah dibangun dengan dana miliaran rupiah tidak mubazir," kata Bupati.
Dia mengemukakan, pembangunan PPI itu telah belasan tahun sehingga tidak mendukung program Pemprov Maluku maupun Pemkab Kepulauan Aru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun kesejahteraan masyarakat pesisir dari sektor kelautan dan perikanan.
"PPI tidak bisa dimanfaatkan, makanya kontribusi apa yang bisa diharapkan untuk mendukung PAD maupun kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Aru sebagai 'surga' penangkapan ikan para nelayan tradisional hingga asing," tandas Bupati.
Pejabat Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, berbagai program maupun kebutuhan, termasuk keluhan dari 11 kabupaten/kota ditampung, selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diarahkan untuk menanganinya.
"Gubernur dan Wagub Maluku, Murad Ismail - Barnabas Orno yang dilantik Presiden, Jokowi di Jakarta pada 24 April 2019 menginginkan para pimpinan OPD agar berinovasi dalam rangka menangani angka kemiskinan dan tingkat penangguran dengan tiak mengabaikan pendidikan dan kesehatan mengacu pada visi dan misi periode 2019 - 2024," tegasnya.
Visi Gubernur Murad dan Wagub Barnabas adalah "Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan terlayani. Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan".
Sedangkan, missinya yakni birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kalaboratif serta bersih dan melayani, penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau, industrialisasi sumber daya alam dan manusia, pengembangan infrasruktur untuk koneksitas gugus pulau serta optimalisasi industri pertanian dan perikanan.
Selain itu, keamanan untuk investasi dan pariwisata, pengembangan pemuda kreatif dan olahraga berprestasi, pengembangan dan revitalisasi budaya Maluku serta jaminan layanan kesehatan merata, berkualitas dan gratis.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019