Pemerintah kota (Pemkot) Tual, provinsi Maluku melakukan sosialisasi terkait PT. Samudera Indo Sejahtera (SIS) di desa Ngadi, kecamatan Dullah Utara, yang telah disurvei SKK Migas dan INPEX menjadi pelabuhan logistik pembangunan Blok Migas Abadi Masale.
Wali Kota Tual, Adam Rahayaan, dihubungi dari Ambon, Jumat, mengatakan, sosialisasi menindaklanjuti peninjauan yang dilakukan Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan INPEX pada 5 - 6 November 2019.
"Kami dalam kapasitas sebagai kepala daerah perlu menciptakan iklim investasi yang sehat dan menjamin aktivitas penanaman modal di Kota Tual, apalagi pengelolaan Blok Migas Abadi Masela yang didorong Gubernur Murad agar percepat Amdal dan pembebasan lahan rampung pada 2020, menyusul jadwal awal 2019 - 2022," ujarnya.
Karena itu, menurut Adam, pihaknya melakukan pertemuan sekaligus sosialisasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, pimpinan partai politik, tokoh agama/adat/ pemuda dan, para Kades dan perangkat desa, Ketua BPD, dan pimpinan OPD lingkup Pemkot Tual pada 27 November 2019.
"Staregisnya pertemuan dan sosialisasi tersebut menghasilkan pernyataan dukungan dari Pemkot maupun DPRD, tokoh agama/adat/pemuda bahwa Kota Tual siap menjemput program pembangunan maupun pelabuhan PT. SIS digunakan sebagai penyangga logistik pembangunan Blok Migas Abadi Masela," katanya.
Apalagi, PT. SIS sebenarnya hanya menggantikan nama PT. Maritim Timur Jaya (MTJ) yang didirikan pada 1995 di desa Ngadi sebagai jaringan Artha Graha Network.
"Pemkot maupun masyarakat Tual siap bersinergi dengan PT. SIS guna membangun sektor kelautan dan perikanan di daerah ini, yang mudah -mudahan disetujui menjadi salah satu daerah penyangga pembangunan Blok Migas Abadi Masela nanti," tandas Adam.
Sebelumnya, Gubernur Murad Ismail menyatakan pengusulan pemanfaatan pelabuhan PT. SIS milik Tommy Winata di Tual bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan Blok Migas Abadi Masela.
Berdasarkan hasil peninjauan pada 5 - 6 November 2019, tercatat fasilitas PT. SIS antara lain pelabuhan dengan panjang 300 meter dengan lahan seluas 162 hektare (Ha).
"Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tidak ada fasilitas pelabuhan seluas milik Grup Artha Graha di Tual, sehingga wajar bila memanfaatkan pelabuhan milik pengusaha Tommy Winata," ujar Gubernur.
Dia mengemukakan, pihaknya telah mendorong percepatan proses membebaskan lahan dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Blok Migas Masela yang dijadwalkan pada 2019 - 2022.
"Saya saat pertemuan dengan pimpinan SKK Migas telah meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar siap mendorong agar pembebasan lahan dan Amdal rampung pada 2020 sehingga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, " kata Gubernur.
Pertimbangannya, sesuai jadwal bila pembebasan lahan dan Amdal pada 2019 - 2022, maka pembangunan infrastruktur baru bisa rampung pada 2027, selanjutnya berproduksi.
"Jadi didorong pembebasan lahan dan Amdal selesai 2020 agar Blok Migas Masela bisa berproduksi pada 2025 dan Maluku berhak menerima hak partisipasi (PI) 10 persen, " ujar Gubernur.
Dia mengemukakan, tim SKK Migas telah berkunjung ke KKT untuk meninjau proses pembebasan lahan dan Amdal.
"Pembangunan infrastruktur Blok Migas Masela di darat membutuhkan lahan seluas 1.400 Ha, sedangkan untuk pelabuhan lahan dibutuhkan 27 HA," tandas Gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Wali Kota Tual, Adam Rahayaan, dihubungi dari Ambon, Jumat, mengatakan, sosialisasi menindaklanjuti peninjauan yang dilakukan Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan INPEX pada 5 - 6 November 2019.
"Kami dalam kapasitas sebagai kepala daerah perlu menciptakan iklim investasi yang sehat dan menjamin aktivitas penanaman modal di Kota Tual, apalagi pengelolaan Blok Migas Abadi Masela yang didorong Gubernur Murad agar percepat Amdal dan pembebasan lahan rampung pada 2020, menyusul jadwal awal 2019 - 2022," ujarnya.
Karena itu, menurut Adam, pihaknya melakukan pertemuan sekaligus sosialisasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, pimpinan partai politik, tokoh agama/adat/ pemuda dan, para Kades dan perangkat desa, Ketua BPD, dan pimpinan OPD lingkup Pemkot Tual pada 27 November 2019.
"Staregisnya pertemuan dan sosialisasi tersebut menghasilkan pernyataan dukungan dari Pemkot maupun DPRD, tokoh agama/adat/pemuda bahwa Kota Tual siap menjemput program pembangunan maupun pelabuhan PT. SIS digunakan sebagai penyangga logistik pembangunan Blok Migas Abadi Masela," katanya.
Apalagi, PT. SIS sebenarnya hanya menggantikan nama PT. Maritim Timur Jaya (MTJ) yang didirikan pada 1995 di desa Ngadi sebagai jaringan Artha Graha Network.
"Pemkot maupun masyarakat Tual siap bersinergi dengan PT. SIS guna membangun sektor kelautan dan perikanan di daerah ini, yang mudah -mudahan disetujui menjadi salah satu daerah penyangga pembangunan Blok Migas Abadi Masela nanti," tandas Adam.
Sebelumnya, Gubernur Murad Ismail menyatakan pengusulan pemanfaatan pelabuhan PT. SIS milik Tommy Winata di Tual bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur pengelolaan Blok Migas Abadi Masela.
Berdasarkan hasil peninjauan pada 5 - 6 November 2019, tercatat fasilitas PT. SIS antara lain pelabuhan dengan panjang 300 meter dengan lahan seluas 162 hektare (Ha).
"Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tidak ada fasilitas pelabuhan seluas milik Grup Artha Graha di Tual, sehingga wajar bila memanfaatkan pelabuhan milik pengusaha Tommy Winata," ujar Gubernur.
Dia mengemukakan, pihaknya telah mendorong percepatan proses membebaskan lahan dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) Blok Migas Masela yang dijadwalkan pada 2019 - 2022.
"Saya saat pertemuan dengan pimpinan SKK Migas telah meminta Pemprov Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar siap mendorong agar pembebasan lahan dan Amdal rampung pada 2020 sehingga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, " kata Gubernur.
Pertimbangannya, sesuai jadwal bila pembebasan lahan dan Amdal pada 2019 - 2022, maka pembangunan infrastruktur baru bisa rampung pada 2027, selanjutnya berproduksi.
"Jadi didorong pembebasan lahan dan Amdal selesai 2020 agar Blok Migas Masela bisa berproduksi pada 2025 dan Maluku berhak menerima hak partisipasi (PI) 10 persen, " ujar Gubernur.
Dia mengemukakan, tim SKK Migas telah berkunjung ke KKT untuk meninjau proses pembebasan lahan dan Amdal.
"Pembangunan infrastruktur Blok Migas Masela di darat membutuhkan lahan seluas 1.400 Ha, sedangkan untuk pelabuhan lahan dibutuhkan 27 HA," tandas Gubernur.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019