Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya menyetor Rp1 miliar pada 28 Januari 2020 bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku setelah jajaran manajemen melakukan pembenahan sejak Mei 2019.
Dirut PD. Panca Karya, Rusdy Ambon saat dihubungi, Selasa, membenarkan, telah melakukan transfer Rp1 miliar dari Bank Mandiri Cabang Ambon ke PT. Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut) sebagai tanggung jawab BUMD milik Pemprov Maluku.
"Saya setelah ditunjuk Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk membenahi PD. Panca Karya, terutama manajemen maupun unit usaha sehingga kembali bisa memberikan kontribusi bagi PAD Pemprov Maluku, menyusul beberapa tahun mengalami defisit karena krisis keuangan," ujarnya.
Rusdy mengatakan, bukti setoran PAD tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Plt Sekda Maluku, Kepala BPKAS dan Kepala Dispenda Maluku.
"Kami memberikan kontribusi bagi PAD setelah melunasi utang antara lain gadai sertifikat lahan kantor di BNI 46 Ambon sebesar Rp1,5 miliar, BBM dari PT. Sumber Rejeki dan biaya doking kapal motor penyeberangan (KMP) dengan total Rp2 miliar lebih," katanya.
Rusdy mengakui, pembayaran utang gadai sertifikat maupun lainnya merupakan terobosan pembenahan unit usaha antara lain dari operasional kapal motor penyeberangan (KMP), HPH, trans Amboina dan lainnya.
Kemelut di PD Panca Karya, menurut dia, disebabkan manajemen yang buruk, sarana dan prasarana kantor bocor maupun banjir, SDM terbatas dan kurang berinovasi dalam berbisnis.
Karena itu, manajemen diperbaiki, siap membangun kantor berlantai dua pada 2020, menyertakan staf mengikuti Diklat maupun Bimtek dan inovasi berbisnis.
"Saya berusaha dengan pembenahan manajemen yang didukung manager keuangan maupun manager pemasaran dan Umum yang profesional sehingga operasional unit usaha dikelola seoptimal mungkin," katanya.
Disinggung gaji karyawan, dia menjelaskan, manajemen telah memutuskan hak - hak staf maupun pekerja di masing - masing unit usaha dibayar setiap tanggal 28 bulan berjalan.
"Kami telah menghitung biaya operasional PD Panca Karya mencapai Rp900 juta setiap bulan dan ini bisa dibayar dari operasional KMP Tanjung Kuako yang melayari trayek penyeberangan Hunimua, pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah - Waipirit, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Dirut PD. Panca Karya, Rusdy Ambon saat dihubungi, Selasa, membenarkan, telah melakukan transfer Rp1 miliar dari Bank Mandiri Cabang Ambon ke PT. Bank Maluku dan Maluku Utara (Malut) sebagai tanggung jawab BUMD milik Pemprov Maluku.
"Saya setelah ditunjuk Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk membenahi PD. Panca Karya, terutama manajemen maupun unit usaha sehingga kembali bisa memberikan kontribusi bagi PAD Pemprov Maluku, menyusul beberapa tahun mengalami defisit karena krisis keuangan," ujarnya.
Rusdy mengatakan, bukti setoran PAD tersebut akan dilaporkan kepada Gubernur Maluku, Plt Sekda Maluku, Kepala BPKAS dan Kepala Dispenda Maluku.
"Kami memberikan kontribusi bagi PAD setelah melunasi utang antara lain gadai sertifikat lahan kantor di BNI 46 Ambon sebesar Rp1,5 miliar, BBM dari PT. Sumber Rejeki dan biaya doking kapal motor penyeberangan (KMP) dengan total Rp2 miliar lebih," katanya.
Rusdy mengakui, pembayaran utang gadai sertifikat maupun lainnya merupakan terobosan pembenahan unit usaha antara lain dari operasional kapal motor penyeberangan (KMP), HPH, trans Amboina dan lainnya.
Kemelut di PD Panca Karya, menurut dia, disebabkan manajemen yang buruk, sarana dan prasarana kantor bocor maupun banjir, SDM terbatas dan kurang berinovasi dalam berbisnis.
Karena itu, manajemen diperbaiki, siap membangun kantor berlantai dua pada 2020, menyertakan staf mengikuti Diklat maupun Bimtek dan inovasi berbisnis.
"Saya berusaha dengan pembenahan manajemen yang didukung manager keuangan maupun manager pemasaran dan Umum yang profesional sehingga operasional unit usaha dikelola seoptimal mungkin," katanya.
Disinggung gaji karyawan, dia menjelaskan, manajemen telah memutuskan hak - hak staf maupun pekerja di masing - masing unit usaha dibayar setiap tanggal 28 bulan berjalan.
"Kami telah menghitung biaya operasional PD Panca Karya mencapai Rp900 juta setiap bulan dan ini bisa dibayar dari operasional KMP Tanjung Kuako yang melayari trayek penyeberangan Hunimua, pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah - Waipirit, kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020