Dinas Sosial (Dinsos) Maluku Utara (Malut) mencatat Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI di Provinsisetempat pada 2020 mengalami penurunan jumlah penerima jika dibandingkan dengan 2019.
Plt Kepala Dinsos Malut, Andrias Thomas di Ternate, Selasa mengatakan, hingga akhir Februari 2020 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berkurang 267 penerima.
Jumlah KPM PKH Maluku Utara pada 2019 tercatat 35.567 penerima dengan dana Rp65,258 miliar lebih. Pada 2020 menjadi 35.300 penerima.
"Setelah kita melakukan evaluasi diawal 2020 yang sudah menjadi keluarga mandiri 267 orang," kata Andrias.
Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan 2018, maka jumlah pada 2020 jauh berkurang. Dua tahun lalu KPM sebanyak 37.012 dengan total anggaran mencapai Rp. 68,47 miliar.
Di mana, untuk pencairan PKH pada triwulan pertama sudah dilakukan pada Januari 2020 dan untuk proses pencairan triwulan kedua akan dilakukan pada Maret 2020.
Andrias menjelaskan, ada peningkatan indeks nilai bansos PKH untuk kategori Ibu Hamil dan Anak Usia Dini dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun untuk pencegahan stunting.
"Apalagi, dengan maraknya isu stunting di Indonesia ini, makanya ada kebijakan untuk menaikkan komponen ibu hamil dan banak usia dini," ujarnya.
Sedangkan, untuk komponen lain seperti penyandang disabilitas masih dengan nilai yang sama yakni Rp2,4 juta dan lanjut usia Rp2,4 juta.
Dia menambahkan, selain terjadi peningkatan pada bansos PKH, ada juga kenaikan nilai pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)."Tahun ini ada kenaikan, dari Rp110.000 menjadi Rp150.000.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Plt Kepala Dinsos Malut, Andrias Thomas di Ternate, Selasa mengatakan, hingga akhir Februari 2020 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berkurang 267 penerima.
Jumlah KPM PKH Maluku Utara pada 2019 tercatat 35.567 penerima dengan dana Rp65,258 miliar lebih. Pada 2020 menjadi 35.300 penerima.
"Setelah kita melakukan evaluasi diawal 2020 yang sudah menjadi keluarga mandiri 267 orang," kata Andrias.
Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan 2018, maka jumlah pada 2020 jauh berkurang. Dua tahun lalu KPM sebanyak 37.012 dengan total anggaran mencapai Rp. 68,47 miliar.
Di mana, untuk pencairan PKH pada triwulan pertama sudah dilakukan pada Januari 2020 dan untuk proses pencairan triwulan kedua akan dilakukan pada Maret 2020.
Andrias menjelaskan, ada peningkatan indeks nilai bansos PKH untuk kategori Ibu Hamil dan Anak Usia Dini dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun untuk pencegahan stunting.
"Apalagi, dengan maraknya isu stunting di Indonesia ini, makanya ada kebijakan untuk menaikkan komponen ibu hamil dan banak usia dini," ujarnya.
Sedangkan, untuk komponen lain seperti penyandang disabilitas masih dengan nilai yang sama yakni Rp2,4 juta dan lanjut usia Rp2,4 juta.
Dia menambahkan, selain terjadi peningkatan pada bansos PKH, ada juga kenaikan nilai pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)."Tahun ini ada kenaikan, dari Rp110.000 menjadi Rp150.000.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020