Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendapatkan alokasi dana hibah sebesar Rp4,15 miliar untuk percepatan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan sanitasi perkotaan yang akan dimulai tahun 2011. "Dana ini merupakan hibah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk percepatan pembangunan sanitasi perkotaan yang akan dimulai tahun depan," kata Wali Kota Jopi Papilaja kepada ANTARA melalui telepon selulernya, Rabu. Papilaja berada di Jakarta untuk menandatangani naskah perjanjian penerusan hibah percepatan pembangunan sanitasi dengan Kemkeu yang diwakili Direktur Pinjaman Hibah dan Kapasitas Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemkeu, Drs. Adriansyah. "Penandatanganan naskahnya sudah dilakukan kemarin (Selasa - red)," katanya. Menurut Wali Kota, program percepatan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan sanitasi kota sudah direncanakan tahun 2009 lalu dengan melibatkan Unicef. Dia mengakui, pengelolaan sanitasi yang sehat dan memenuhi standar kesehatan di Kota Ambon sangat diperlukan, terutama mendisain saluran irigasi dan drainase yang bersih dan tidak tercemar sampah. Sanitasi sehat, katanya, mencakup pengelolaan air limbah rumah warga dan pembuatan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) komunal di beberapa kawasan pemukiman untuk mencegah pencemaran lingkungan dan air bersih. "Sistem sanitasi juga harus didesain sedemikian rupa, sehingg air buangan yang mengalir dari pemukiman penduduk dan melalui sungai-sungai tidak lagi mengotori laut, terutama di kawasan Teluk Ambon," kata Papilaja. Penerapan dan pengembangan sistem sanitasi akan dilakukan Dinas Tata Kota bekerja sama dengan instansi teknis terkait lainnya yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan kantor pengelolaan dampak lingkungan (PDL) Kota Ambon serta kecamatan dan kelurahan. Papilaja berharap program ini juga berdampak peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat, selain mengatasi kebocoran jaringan distribusi air bersih di Kota Ambon. Ia mengungkapkan, saat ini pelayanan air minum di Kota Ambon sudah mencapai 80 persen di mana 20 persen merupakan pelayanan PDAM dan 60 persen dikelola swasta dan masyarakat. "Jadi masih ada 20 persen penduduk Kota Ambon yang belum terlayani pasokan air bersih," katanya. Di bidang sanitasi, lanjutnya, Pemkot sedang melakukan pembenahan termasuk upaya mengubah perilaku masyarakat membuang sampah, dengan membentuk lokasi-lokasi percontohan di mana masyarakat mulai mengelola sampah dari sumbernya. Untuk pengelolaan air limbah rumah warga akan dibangun sarana septic tank komunal yang menjadi pengganti jamban dengan cubluk, yang diprioritaskan di lokasi bantaran sungai dan pantai, sekaligus mengalihkan penggunaan drainase untuk saluran air hujan dan bukan untuk saluran pembuangan limbah cair dan padat dari permukiman. "Program penembangan sanitasi ini akan berlangsung hingga 2014 dan diharapkan dapat meningkatkan kesehatan lingkungan, mengatasi pencemaran serta penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Ambon," kata Papilaja.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010