Pemprov Maluku membutuhkan anggaran Rp200 miliar untuk program pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
"Kita minta Rp200 miliar dan antisipasi sampai bulan Oktober 2020 untuk menyelesaikan tiga sektor penting yakni keselamatan kesehatan seperti tenaga medis, ADP dan rumah sakit yang kita up grade yang tadinya tidak ada ruang isolasi menjadi ada, dan intinya mengenai pencegahan dan keselamatan kerja," kata Sekda Maluku Kasrul Selang di Ambon, Rabu.
Kemudian mengenai dampak ekonominya, ada stimulus para pengusaha menengah juga membutuhkan jaring pengaman sosial, serta upaya menciptakan proyek-proyek padat karya.
Menurut dia, untuk program jaring pengaman sosial, Sekda provinsi dengan teman-teman di kabupaten/kota ada pembagian 20 persen anggaran dari pemprov dan 80 persen dari masing-masing daerah tingkat dua.
"Memang belum ada kesepakatan tetapi saat rapat teknis dengan mereka, kami sudah menyurati pemkab/pemkot agar segera mulai melakukan pendataan," ujarnya.
Sesuai standar nasional, masyarakat dibagi atas tiga lapisan dimana yang tergolong di atas 20 persen merupakan masyarakat sejahtera, kemudian 40 persen masuk kelompok menengah, dan di bawah 40 persen orang miskin dan orang hampir miskin.
"Yang terganggu ini mereka yang 40 persen di tengah, sedangkan yang 40 persen di bawah sudah mendapatkan bantuan dari dinas sosial yang sebulan Rp200 ribu per KK selama enam bulan," jelas Kasrul.
Sekarang yang 40 persen kelas menengah ini terganggu pendapatannya seperti tukang ojek hingga pengemudi mobil rental sehingga mereka akan dibantu pemda sama dengan kelas 40 persen di bawah.
"Bantuan dari pemerintah daerah ini intinya untuk mereka bisa bertahan beberapa bulan ke depan," tandasnya.
Kasrul juga mengakui sudah ada kesepakatan dengan semua kabupaten/kota bahwa paling lambat tanggal 21 April 2020, proses pendataan sudah bisa selesai dan langsung dilakukan distribusi tahap pertama, apalagi bagi umat Muslim akan menjalani ibadah puasa.
Kebijakan ini hanya merupakan sebuah solusi dan jangan sampai menimbulkan masalah baru karena penyampaian data tidak benar atau kurang tepat sasaran.
"Kebutuhan anggaran ini telah disampaikan ke DPRD namun eksekutif masih memerlukan waktu untuk menyusunnya," kata Kasrul yang juga selaku ketua harian tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Maluku.
Pihaknya juga mengaku telah menerima rekomendasi DPRD dan ada sekitar tujuh telah dilaksanakan, lalu sisa dua rekomendasi yang belum dilakukan yakni permintaan menutup pelabuhan Yos Sudarso Ambon serta mempertimbangkan untuk menutup juga pintu-pintu pelabuhan regional.
"Ini yang dibahas dan belum selesai sehingga belum bisa dikomentari," tegas Kasrul.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kita minta Rp200 miliar dan antisipasi sampai bulan Oktober 2020 untuk menyelesaikan tiga sektor penting yakni keselamatan kesehatan seperti tenaga medis, ADP dan rumah sakit yang kita up grade yang tadinya tidak ada ruang isolasi menjadi ada, dan intinya mengenai pencegahan dan keselamatan kerja," kata Sekda Maluku Kasrul Selang di Ambon, Rabu.
Kemudian mengenai dampak ekonominya, ada stimulus para pengusaha menengah juga membutuhkan jaring pengaman sosial, serta upaya menciptakan proyek-proyek padat karya.
Menurut dia, untuk program jaring pengaman sosial, Sekda provinsi dengan teman-teman di kabupaten/kota ada pembagian 20 persen anggaran dari pemprov dan 80 persen dari masing-masing daerah tingkat dua.
"Memang belum ada kesepakatan tetapi saat rapat teknis dengan mereka, kami sudah menyurati pemkab/pemkot agar segera mulai melakukan pendataan," ujarnya.
Sesuai standar nasional, masyarakat dibagi atas tiga lapisan dimana yang tergolong di atas 20 persen merupakan masyarakat sejahtera, kemudian 40 persen masuk kelompok menengah, dan di bawah 40 persen orang miskin dan orang hampir miskin.
"Yang terganggu ini mereka yang 40 persen di tengah, sedangkan yang 40 persen di bawah sudah mendapatkan bantuan dari dinas sosial yang sebulan Rp200 ribu per KK selama enam bulan," jelas Kasrul.
Sekarang yang 40 persen kelas menengah ini terganggu pendapatannya seperti tukang ojek hingga pengemudi mobil rental sehingga mereka akan dibantu pemda sama dengan kelas 40 persen di bawah.
"Bantuan dari pemerintah daerah ini intinya untuk mereka bisa bertahan beberapa bulan ke depan," tandasnya.
Kasrul juga mengakui sudah ada kesepakatan dengan semua kabupaten/kota bahwa paling lambat tanggal 21 April 2020, proses pendataan sudah bisa selesai dan langsung dilakukan distribusi tahap pertama, apalagi bagi umat Muslim akan menjalani ibadah puasa.
Kebijakan ini hanya merupakan sebuah solusi dan jangan sampai menimbulkan masalah baru karena penyampaian data tidak benar atau kurang tepat sasaran.
"Kebutuhan anggaran ini telah disampaikan ke DPRD namun eksekutif masih memerlukan waktu untuk menyusunnya," kata Kasrul yang juga selaku ketua harian tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Maluku.
Pihaknya juga mengaku telah menerima rekomendasi DPRD dan ada sekitar tujuh telah dilaksanakan, lalu sisa dua rekomendasi yang belum dilakukan yakni permintaan menutup pelabuhan Yos Sudarso Ambon serta mempertimbangkan untuk menutup juga pintu-pintu pelabuhan regional.
"Ini yang dibahas dan belum selesai sehingga belum bisa dikomentari," tegas Kasrul.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020