Fraksi NaDem DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mempersoalkan Dinas Perimahan dan Pemukiman (Disperkim) setempat yang mengizinkan 37 Pedagang Kaki Lima (PKL) musiman berdagang di areal masjid Al-Munawwar.
"Memang, kami mempersoalkan adanya izin 37 PKL berjualan di parkir Duafa Center dan Mesjid Almunawar, padahal ada areal pedagang musiman yang tidak berjualan karena dikhawatirkan adanya kerumunan akibat pandemi COVID-19 ini," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif di Ternate, Sabtu.
Olehnya itu, Pemkot Ternate harus mencontohi sikap warga di Kelurahan Muhajirin dan masyarakat setempat yang menutup lokasi itu meskipun, setiap kali Ramadan tempat itu menjadi pusat jajanan takjil atau makanan berbuka puasa di Kota Ternate.
Dia menyatakan, kesadaran warga Kelurahan Muhajirin dan mendukung langkah Pemkot Ternate akhirnya dengan kesadaran sepakat tidak berjualan di Areal Tapak Kelurahan Muhajirin, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, makanya ini harus diapresiasi.
Olehnya itu, patut diapresiasi para pedagang kue alihkan ke fasilitas online untuk berjualan agar menghindari kerumunan dan kontak langsung dengan pembeli.
Nurlaela menyayangkan Kadis Perkim masih mengakomodir 37 PKL dengan alasan akan diberlakukan jaga jarak, dan diawasi, akan tetapi pada praktiknya tetap akan terjadi kerumuman dan berdesak-desakan.
"DPRD prihatin dengan kondisi para pedagang musiman saat puasa ini, tetapi karena melaksanakn tugas dan langkah ikhtiar, maka harus bersikap untuk kepentingan kemanusiaan," tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman sebelumnya menyatakan, dalam Ramadan ini, belum menyetujui rekomendasi Pansus COVID-19 DPRD Malut bahwa dari enam rekomendasi tersebut satu diantaranya sangat berdampak terhadap perekonomian Kota Ternate yakni menutup aktivitas pasar.
"Kalau pasar kita tutup, dampaknya pasti akan lebih parah dan lebih besar dari wabah COVID-19 ini, sehingga Pemkot Ternate belum memiliki keinginan untuk menutup aktivitas pasar selama 17 hari," katanya.
Menurut Burhan, pusat pembelanjaan berada di pasar, jika ditutup aktivitas pasar, pasti saja sangat berdampak kepada masyarakat Kota Ternate, karena tidak bisa berbelanja meskipun yang bersangkutan banyak uang.
"Kalau tutup pasar orang mau belanja di mana, karena mulai dari kebutuhan ikan, beras, sayur dan lainnya itu adanya di pasar. Meskipun kita mempunyai banyak uang, tetapi kalau tidak ada yang berjualan, maka masyarakat mau makan apa," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Memang, kami mempersoalkan adanya izin 37 PKL berjualan di parkir Duafa Center dan Mesjid Almunawar, padahal ada areal pedagang musiman yang tidak berjualan karena dikhawatirkan adanya kerumunan akibat pandemi COVID-19 ini," kata Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif di Ternate, Sabtu.
Olehnya itu, Pemkot Ternate harus mencontohi sikap warga di Kelurahan Muhajirin dan masyarakat setempat yang menutup lokasi itu meskipun, setiap kali Ramadan tempat itu menjadi pusat jajanan takjil atau makanan berbuka puasa di Kota Ternate.
Dia menyatakan, kesadaran warga Kelurahan Muhajirin dan mendukung langkah Pemkot Ternate akhirnya dengan kesadaran sepakat tidak berjualan di Areal Tapak Kelurahan Muhajirin, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, makanya ini harus diapresiasi.
Olehnya itu, patut diapresiasi para pedagang kue alihkan ke fasilitas online untuk berjualan agar menghindari kerumunan dan kontak langsung dengan pembeli.
Nurlaela menyayangkan Kadis Perkim masih mengakomodir 37 PKL dengan alasan akan diberlakukan jaga jarak, dan diawasi, akan tetapi pada praktiknya tetap akan terjadi kerumuman dan berdesak-desakan.
"DPRD prihatin dengan kondisi para pedagang musiman saat puasa ini, tetapi karena melaksanakn tugas dan langkah ikhtiar, maka harus bersikap untuk kepentingan kemanusiaan," tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman sebelumnya menyatakan, dalam Ramadan ini, belum menyetujui rekomendasi Pansus COVID-19 DPRD Malut bahwa dari enam rekomendasi tersebut satu diantaranya sangat berdampak terhadap perekonomian Kota Ternate yakni menutup aktivitas pasar.
"Kalau pasar kita tutup, dampaknya pasti akan lebih parah dan lebih besar dari wabah COVID-19 ini, sehingga Pemkot Ternate belum memiliki keinginan untuk menutup aktivitas pasar selama 17 hari," katanya.
Menurut Burhan, pusat pembelanjaan berada di pasar, jika ditutup aktivitas pasar, pasti saja sangat berdampak kepada masyarakat Kota Ternate, karena tidak bisa berbelanja meskipun yang bersangkutan banyak uang.
"Kalau tutup pasar orang mau belanja di mana, karena mulai dari kebutuhan ikan, beras, sayur dan lainnya itu adanya di pasar. Meskipun kita mempunyai banyak uang, tetapi kalau tidak ada yang berjualan, maka masyarakat mau makan apa," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020