Legislator DPRD Maluku mengatakan penutupan sementara RSUD dr. M. Haulussy Ambon perlu diikuti dengan solusi penyediaan rumah sakit lain yang memenuhi kriteria pemerintah daerah sehingga layanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
"RSUD Haulussy selama ini dijadikan rumah sakit rujukan dan juga melayani pasien berstatus PDP akibat pandemi COVID-19 bukan saja dari Pulau Ambon, tetapi juga dari kabupaten/kota lainnya," kata Ketua F-Pembangunan Bangsa DPRD provinsi, Mu'min Refra di Ambon, Kamis.
Kondisi ini membuat wilayah Kota Ambon semakin bertambah jumlah PDP sehingga perlu dipertimbangkan adanya rumah sakit di daerah yang lain yang alat kesehatan serta tenaga medisnya menunjang untuk melayani PDP maupun pun pasien yang menderita penyakit lain.
Dia menyoroti langkah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang melakukan penutupan selama 14 hari terhadap RSUD Haulussy akibat adanya tenaga medis yang positif terpapar virus Corona namun tidak ada solusi terbaik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Pelayanan umum itu hendaknya dialihkan ke rumah sakit yang lain yang dianggap memiliki kriteria untuk dijadikan sebagai rumah sakit umum dan sebaiknya RSUD Haulussy tidak terlalu lama ditutup," ujarnya dan meminta agar rumah sakit milik pemda ini secepatnya diroperasikan kembali untuk melakukan pelayanan umum.
Fraksinya juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Maluku yang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sejak dua bulan lalu, dan terus memantau perkembangan.
"Kita lihat wabah corona di Maluku mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sekarang juga telah terbentuk tim COVID-19 DPRD Provinsi sehingga diharapkan kedua lembaga ini bisa menjalankan kewenangan secara seimbang dan tetap fokus pada upaya penyelesaian wabah corona dan dampaknya di masyarakat," kata Refra.
Potensi penyebaran virus Corona di Maluku sangatlah besar sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih intensif dan pengelolaan secara profesional sehingga wabah ini tidak menimbulkan kegelisahan publik.
"Fraksi ini menyarankan agar pengelolaannya harus diubah dan dimintakan pemprov melakukan perubahan regulasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Maluku.
Apalagi dari sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku, hanya terdapat tiga rumah sakit rujukan yang melayani pasien COVID-19 sehingga tidak bisa diprediksi kapan pandemi ini bakal berakhir.
Grafik kasus COVID-19 di Maluku saat ini mengalami peningkatan yang begitu signifikan dan sekarang sudah mencapai 62 orang yang positif terpapar virus corona.
Kemudian yang mengalami kesembuhan sebanyak 17 orang dan empat lainnya meninggal dunia, sementara ODP 55 orang dan 22 lainnya berstatus PDP.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"RSUD Haulussy selama ini dijadikan rumah sakit rujukan dan juga melayani pasien berstatus PDP akibat pandemi COVID-19 bukan saja dari Pulau Ambon, tetapi juga dari kabupaten/kota lainnya," kata Ketua F-Pembangunan Bangsa DPRD provinsi, Mu'min Refra di Ambon, Kamis.
Kondisi ini membuat wilayah Kota Ambon semakin bertambah jumlah PDP sehingga perlu dipertimbangkan adanya rumah sakit di daerah yang lain yang alat kesehatan serta tenaga medisnya menunjang untuk melayani PDP maupun pun pasien yang menderita penyakit lain.
Dia menyoroti langkah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang melakukan penutupan selama 14 hari terhadap RSUD Haulussy akibat adanya tenaga medis yang positif terpapar virus Corona namun tidak ada solusi terbaik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Pelayanan umum itu hendaknya dialihkan ke rumah sakit yang lain yang dianggap memiliki kriteria untuk dijadikan sebagai rumah sakit umum dan sebaiknya RSUD Haulussy tidak terlalu lama ditutup," ujarnya dan meminta agar rumah sakit milik pemda ini secepatnya diroperasikan kembali untuk melakukan pelayanan umum.
Fraksinya juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Maluku yang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sejak dua bulan lalu, dan terus memantau perkembangan.
"Kita lihat wabah corona di Maluku mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sekarang juga telah terbentuk tim COVID-19 DPRD Provinsi sehingga diharapkan kedua lembaga ini bisa menjalankan kewenangan secara seimbang dan tetap fokus pada upaya penyelesaian wabah corona dan dampaknya di masyarakat," kata Refra.
Potensi penyebaran virus Corona di Maluku sangatlah besar sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih intensif dan pengelolaan secara profesional sehingga wabah ini tidak menimbulkan kegelisahan publik.
"Fraksi ini menyarankan agar pengelolaannya harus diubah dan dimintakan pemprov melakukan perubahan regulasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Maluku.
Apalagi dari sembilan kabupaten dan dua kota di Maluku, hanya terdapat tiga rumah sakit rujukan yang melayani pasien COVID-19 sehingga tidak bisa diprediksi kapan pandemi ini bakal berakhir.
Grafik kasus COVID-19 di Maluku saat ini mengalami peningkatan yang begitu signifikan dan sekarang sudah mencapai 62 orang yang positif terpapar virus corona.
Kemudian yang mengalami kesembuhan sebanyak 17 orang dan empat lainnya meninggal dunia, sementara ODP 55 orang dan 22 lainnya berstatus PDP.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020