Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon akan kembali memperpanjang Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K pada tahun anggaran 2021.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Johanis Batjeran, sekaligus menepis informasi di media sosial bahwa para P3K pada tahun ini dirumahkan karena ketidakmampuan keuangan daerah.
"Kemarin kan sudah ada pembahasan antara TAPD dengan Banggar terkait belanja pegawai, baik PNS maupun P3K, sehingga tidak benar kalau Pemkab merumahkan para P3K karena ketidakmampuan keuangan daerah," katanya di Saumlaki, Jumat.
Johanis menjelaskan, ada lebih dari 2.000 P3K yang akan di SK-kan dalam waktu dekat. Lebih dari 400 orang adalah P3K tahap kedua yang belum di SK-kan dan lebih dari 1.500 orang P3K yang berakhir masa kontraknya pada akhir tahun 2020.
Kepastian penerbitan SK perpanjangan bagi para P3K tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat saat ini pekerjaan perkantoran yang sebelumnya dilaksanakan oleh para P3K tersebut sedang dilaksanakan sementara oleh para ASN di lingkungan kerja masing-masing.
"SK mereka tahun lalu itu berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jadi mereka masih menunggu jika sudah ada SK perpanjangan baru mereka akan kembali bertugas," katanya.
Informasi ini telah disampaikan kepada para P3K melalui pimpinan SKPD masing-masing sebelum akhir tahun lalu.
Kendati demikian, ada sejumlah P3K yang tetap melaksanakan tugas sambil menanti perpanjangan SK-nya yakni para sopir dan sespri pimpinan, serta Satpol PP dan tenaga medis.
Saat ini, pihak BKPSDM sedang menanti penyampaian nama-nama P3K dari masing-masing SKPD sesuai hasil evaluasi para pimpinan SKPD untuk diterbitkan SK masing-masing dan ditandatangani oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Pimpinan SKPD pasti melakukan evaluasi sebelum mengusulkan nama-nama tersebut karena ada yang sudah tidak melaksanakan tugas selama beberapa bulan. Tidak mungkin ada yang tidak melaksanakan tugas selama beberapa bulan lalu kita perpanjangkan SKnya saja" kata Johanis, yang mantan asisten bidang pemerintahan pada Setda Kepulauan Tanimbar itu.
Dia pun berpesan kepada para P3K yang sedang menanti perpanjangan SK untuk tetap tenang dan menunggu penerbitannya yang sedang diproses.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Johanis Batjeran, sekaligus menepis informasi di media sosial bahwa para P3K pada tahun ini dirumahkan karena ketidakmampuan keuangan daerah.
"Kemarin kan sudah ada pembahasan antara TAPD dengan Banggar terkait belanja pegawai, baik PNS maupun P3K, sehingga tidak benar kalau Pemkab merumahkan para P3K karena ketidakmampuan keuangan daerah," katanya di Saumlaki, Jumat.
Johanis menjelaskan, ada lebih dari 2.000 P3K yang akan di SK-kan dalam waktu dekat. Lebih dari 400 orang adalah P3K tahap kedua yang belum di SK-kan dan lebih dari 1.500 orang P3K yang berakhir masa kontraknya pada akhir tahun 2020.
Kepastian penerbitan SK perpanjangan bagi para P3K tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat saat ini pekerjaan perkantoran yang sebelumnya dilaksanakan oleh para P3K tersebut sedang dilaksanakan sementara oleh para ASN di lingkungan kerja masing-masing.
"SK mereka tahun lalu itu berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jadi mereka masih menunggu jika sudah ada SK perpanjangan baru mereka akan kembali bertugas," katanya.
Informasi ini telah disampaikan kepada para P3K melalui pimpinan SKPD masing-masing sebelum akhir tahun lalu.
Kendati demikian, ada sejumlah P3K yang tetap melaksanakan tugas sambil menanti perpanjangan SK-nya yakni para sopir dan sespri pimpinan, serta Satpol PP dan tenaga medis.
Saat ini, pihak BKPSDM sedang menanti penyampaian nama-nama P3K dari masing-masing SKPD sesuai hasil evaluasi para pimpinan SKPD untuk diterbitkan SK masing-masing dan ditandatangani oleh Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Pimpinan SKPD pasti melakukan evaluasi sebelum mengusulkan nama-nama tersebut karena ada yang sudah tidak melaksanakan tugas selama beberapa bulan. Tidak mungkin ada yang tidak melaksanakan tugas selama beberapa bulan lalu kita perpanjangkan SKnya saja" kata Johanis, yang mantan asisten bidang pemerintahan pada Setda Kepulauan Tanimbar itu.
Dia pun berpesan kepada para P3K yang sedang menanti perpanjangan SK untuk tetap tenang dan menunggu penerbitannya yang sedang diproses.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021