Bupati Kepulauan Tanimbar jelang akhir tugas lantik 38 pejabat, Petrus Fatlolon: jangan dipolitisasi

Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon, melantik 38 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat adiministator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pengukuhan dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jumat (20/5/2022). ANTARA/Simon Lolonlun

Saumlaki, Kepulauan Tanimbar (ANTARA) - Bupati Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus Fatlolon, yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022, melantik 38 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, dan pengukuhan dalam jabatan administrator di lingkungan pemkab setempat, Jumat.

"Dengan pelantikan ini, nanti penjabat yang akan menggantikan saya di sini dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan lancar," kata Fatlolon.

Di hadapan para pejabat yang dilantik, Sekda, para staf ahli, asisten, para pimpinan SKPD setempat, tokoh agama, dan tamu undangan, Bupati menyatakan bahwa pelantikan pada hari terakhir dia berkantor itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik, tetapi semata-mata merupakan pekerjaannya yang harus diselesaikan.

"Pelantikan terakhir itu jangan dipolitisasi," pesan Bupati Fatlolon.

Baca juga: Perairan Pulau Seira Tanimbar belum masuk RZWP3K untuk akomodir MAH

Dia menjelaskan pelantikan hari ini karena adanya peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang baru saja mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2 minggu lalu.

Sebenarnya, kata dia, sudah dilakukan pelantikan pada pekan kemarin namun karena kesibukan yang begitu padat sehingga baru bisa dilakukan pada hari ini.

Demikian juga susunan organisasi pada badan penanggulangan bencana mengalami perubahan. Pimpinan sebelumnya dijabat oleh Eselon 3, saat ini dijabat oleh pimpinan Eselon 2. Kemudian, struktur organisasi di bawahnya juga mengalami perubahan.

"Kita juga melakukan pengukuhan dalam jabatan. Pelantikan Sekretaris Dinas Kesehatan karena Sekdis sebelumnya mengajukan permohonan untuk kembali ke jabatan fungsional dan meninggalkan jabatan struktural. Karena itu, pertimbangan beliau masih sangat dibutuhkan status dokter," katanya.

Selain itu, katanya, juga terjadi kekosongan jabatan karena ada pejabat yang pensiun.

Baca juga: TNI AD dan Yayasan Sor Silai kompak peringati Hari Bumi di Tanimbar