Saumlaki, Kepulauan Tanimbar (ANTARA) - Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Daniel E Indey, memaparkan tujuh program strategis yang akan dilaksanakan selama menjabat di daerah terluar Provinsi Maluku itu.
"Mengingat masa jabatan saya sangat singkat, maka ada tujuh program prioritas yang akan saya lakukan dalam masa kepemimpinan saya yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Daniel di Saumlaki, Jumat.
Program strategis pertama adalah menerapkan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, dan perbaikan sistem manajemen pemerintahan sebagai adalah perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang difokuskan pada penyederhanaan sistem perizinan dan non-perizinan.
Baca juga: DKP Maluku perketat pemeriksaan izin operasi kapal andon
Selain itu, peningkatan layanan publik di bidang kesehatan pendidikan dan lain-lain, penataan kelembagaan dan birokrasi pemerintah daerah guna mewujudkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
"Hal kedua yang menjadi prioritas saya adalah pemberdayaan masyarakat desa. Permasalahan pedesaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara garis besar menyangkut keterbatasan sarana dan prasarana sosial budaya, sarana ekonomi, pola produksi yang belum modern dan investasi dari luar yang masih rendah," katanya.
Menyadari akan kondisi tersebut beberapa langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah daerah antara lain memadukan gerak langkah seluruh perangkat daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan bermitra bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Membuka peluang bagi penduduk di desa untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui berbagai kegiatan pembangunan desa, mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui program ekonomi produktif dan penguatan BUMDes.
Selanjutnya, Indey memastikan akan ada peningkatan stabilitas Kamtibmas jelang Pemilu 2024 dengan tahapan-tahapannya yang akan dimulai pada pertengahan tahun 2022 dan tahun selanjutnya.
Ada beberapa tujuan demokrasi yang ingin dicapai antara lain Pemilu adalah kesempatan bagi semua warga negara untuk menentukan pilihannya secara langsung, Pemilu merupakan ajang yang bebas dan adil untuk menentukan tokoh yang berhak mewakili rakyat dan yang ketiga adalah melalui Pemilu, proses pergiliran kekuasaan dapat dilakukan secara damai.
"Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang disebutkan maka membutuhkan proses yang matang serta biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu dukungan Pemerintah Daerah dan lembaga DPRD termasuk TNI Polri bersama masyarakat serta stakeholder lainnya untuk meningkatkan stabilitas Kamtibmas, mutlak diperlukan," katanya.
Baca juga: Perairan Pulau Seira Tanimbar belum masuk RZWP3K untuk akomodir MAH
Prioritas empat adalah peningkatan pengelolaan dan pengawasan keuangan serta aset daerah. Hal ini sangat penting karena untuk mengeksekusi berbagai program prioritas pembangunan daerah.
"Untuk itu saya akan segera melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap keuangan daerah, khususnya APBD tahun 2022 untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah kita. Jika posisi keuangan daerah kita berada pada defisit maka saya akan meminta persetujuan dari pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat untuk segera kita melakukan perubahan APBD tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku" katanya.
Prioritas kelima adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Menurutnya, dalam menghadapi era transformasi digital dan juga menghadapi persiapan pengoperasian Blok Masela maka kualitas dan kuantitas SDM perlu ditingkatkan melalui kegiatan pendidikan formal maupun nonformal di berbagai bidang.
Selain itu, kinerja, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu ditingkatkan melalui pemberian reward and punishment. Di lain pihak, kesejahteraan ASN juga menjadi perhatian melalui pemberian tunjangan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
Prioritas keenam adalah peningkatan pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup maka perlu adanya regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam untuk kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Bupati Kepulauan Tanimbar jelang akhir tugas lantik 38 pejabat, Petrus Fatlolon: jangan dipolitisasi
Prioritas ketujuh adalah peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam sinergitas yang harmoni dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari pimpinan dan anggota DPRD, forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pemangku kebijakan lainnya guna mendapat dukungan penuh dalam menjalankan tugas.
"Saya menyadari bahwa tanpa dukungan semua elemen masyarakat maka saya tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangan saya sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat," tambahnya.
Daniel memastikan, tujuh program strategis di tersebut akan dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran APBD perubahan tahun 2022 dan APBD tahun 2023.
Baca juga: TNI AD dan Yayasan Sor Silai kompak peringati Hari Bumi di Tanimbar
