Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Maluku Utara (Malut) telah menjadwalkan prosesi pelantikan Penjabat Bupati Halmahera Utara (Halut) dan Penjabat Wali Kota Ternate, karena masa jabatan dua kepala daerah kedua daerah itu berakhir sejak 17 Februari 2021.
"Iya benar, kami telah menjadwalkan untuk pelantikan Penjabat Bupati Halut dan Wali Kota Ternate pada 6 Maret 2021," kata Sekda Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir di Ternate, Rabu.
Menurut dia, hingga saat ini, roda pemerintahan di dua daerah tersebut dilaksanakan Sekda sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Dia menyatakan, ada enam nama sebelumnya diusulkan bersamaan dengan empat kabupaten/kota lainnya. Namun, empat daerah itu sudah dilakukan pelantikan Bupati / Wali Kota definitif. Sedangkan, dua daerah tersebut masih dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski begitu, hingga kini belum diketahui dua nama yang akan mengisi jabatan Penjabat Bupati Halut maupun Wali Kota Ternate.
Informasi yang dihimpun, Pemprov melalui Biro Pemerintahan telah mengusulkan enam nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ).
Usulan Penjabat Wali Kota Ternate terdapat nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Santrani Abusama, Kepala Dinas Nakertrans Malut, Ridwan Hasan, serta Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim Daengbarang.
Sedangkan, di Kabupaten Halut ada nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Saifudin Djuba, Kadis Pertanian, M. Rizal Ismai serta Kadis Kehutanan Syukur Lila.
Sementara, Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Malut, Taufiqurrahman Marasabessy mengaku masih menunggu kepastian terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dia memastikan, nama-nama yang sebelumnya sudah diusulkan tidak mengalami perubahan, hanya saja Kemendagri meminta untuk mengunggah ulang untuk di proses SK Penjabat.
"Kemendagri pada Februari 2021 masih fokus ke SK Bupati/Wali kota terpilih dan yang diunggah ulang hanyaKota Ternate dan Kabupaten Halut," tandas Taufiqurrahman.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Iya benar, kami telah menjadwalkan untuk pelantikan Penjabat Bupati Halut dan Wali Kota Ternate pada 6 Maret 2021," kata Sekda Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir di Ternate, Rabu.
Menurut dia, hingga saat ini, roda pemerintahan di dua daerah tersebut dilaksanakan Sekda sebagai Pelaksana Harian (Plh).
Dia menyatakan, ada enam nama sebelumnya diusulkan bersamaan dengan empat kabupaten/kota lainnya. Namun, empat daerah itu sudah dilakukan pelantikan Bupati / Wali Kota definitif. Sedangkan, dua daerah tersebut masih dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Meski begitu, hingga kini belum diketahui dua nama yang akan mengisi jabatan Penjabat Bupati Halut maupun Wali Kota Ternate.
Informasi yang dihimpun, Pemprov melalui Biro Pemerintahan telah mengusulkan enam nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ).
Usulan Penjabat Wali Kota Ternate terdapat nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malut, Santrani Abusama, Kepala Dinas Nakertrans Malut, Ridwan Hasan, serta Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim Daengbarang.
Sedangkan, di Kabupaten Halut ada nama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Saifudin Djuba, Kadis Pertanian, M. Rizal Ismai serta Kadis Kehutanan Syukur Lila.
Sementara, Plt Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Malut, Taufiqurrahman Marasabessy mengaku masih menunggu kepastian terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Dia memastikan, nama-nama yang sebelumnya sudah diusulkan tidak mengalami perubahan, hanya saja Kemendagri meminta untuk mengunggah ulang untuk di proses SK Penjabat.
"Kemendagri pada Februari 2021 masih fokus ke SK Bupati/Wali kota terpilih dan yang diunggah ulang hanyaKota Ternate dan Kabupaten Halut," tandas Taufiqurrahman.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021