Sejumlah kader Posyandu di Maluku Utara (Malut) mengeluhkan minimnya dana insentif, padahal mereka bertugas membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi para balita.
"Kami banyak menemukan keluhan soal insentif kader posyandu, terutama di Kota Ternate yang terbilang kecil karena hanya diterima Rp100.000 per bulan. Jadinya, mereka minta agar dinaikkan ," kata anggota DPRD Malut, Abdul Malik Sillia di Ternate, Senin.
Menurut dia, tugas-tugas kader posyandu sangat mulia terutama dalam mendukung kerja-kerja tenaga kesehatan di lapangan
Sejumlah warga juga menyampaikan keluhan ke anggota Komisi IV DPRD Malut ini yang membidangi soal pendidikan, kesehatan, Dispora dan Kesra.
Bahkan ini untuk kesekian kalinya, ia mendapat keluhan tentang insenif kader posyandu.
"Saya mohon ini diperhatikan. Saya menyarankan anggota DPRD Kota Ternate untuk mengawal ini. Soal keluhan kader posyandu yang bertahun - tahn belum diperhatikan," ujar Abdul.
Malik mengakui, selaku Sekretaris Wilayah PKB Malut meminta Fraksi PKB di DPRD Kota Ternate agar secepatnya mengambil langkah untuk menuntaskan masalah ini.
"Saya tetap mengawal apa yang menjadi usulan dan saran warga, termasuk Perda adat dan budaya serta kebutuhan lainnya tentang perempuan dan anak. Ini menjadi catatan penting untuk ditindak lanjuti," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kami banyak menemukan keluhan soal insentif kader posyandu, terutama di Kota Ternate yang terbilang kecil karena hanya diterima Rp100.000 per bulan. Jadinya, mereka minta agar dinaikkan ," kata anggota DPRD Malut, Abdul Malik Sillia di Ternate, Senin.
Menurut dia, tugas-tugas kader posyandu sangat mulia terutama dalam mendukung kerja-kerja tenaga kesehatan di lapangan
Sejumlah warga juga menyampaikan keluhan ke anggota Komisi IV DPRD Malut ini yang membidangi soal pendidikan, kesehatan, Dispora dan Kesra.
Bahkan ini untuk kesekian kalinya, ia mendapat keluhan tentang insenif kader posyandu.
"Saya mohon ini diperhatikan. Saya menyarankan anggota DPRD Kota Ternate untuk mengawal ini. Soal keluhan kader posyandu yang bertahun - tahn belum diperhatikan," ujar Abdul.
Malik mengakui, selaku Sekretaris Wilayah PKB Malut meminta Fraksi PKB di DPRD Kota Ternate agar secepatnya mengambil langkah untuk menuntaskan masalah ini.
"Saya tetap mengawal apa yang menjadi usulan dan saran warga, termasuk Perda adat dan budaya serta kebutuhan lainnya tentang perempuan dan anak. Ini menjadi catatan penting untuk ditindak lanjuti," tandasnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021