Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nataniel Orno menilai sudah saatnya Maluku yang kaya akan berbagai potensi kelautan dan perikanan menjadi poros sektor maritim di Indonesia.
"Sudah waktunya Maluku menjadi poros maritim Indonesia karena laut kita sangat kaya berbagai jenis biota bernilai ekonomi dan dicari di pangsa pasar dunia," kata Wagub Barnabas saat membuka diskusi kelompok terfokus yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ambon, Kamis.
DPD RI menginisiasi diskusi kelompok terfokus untuk membahas tantangan pembangunan industri maritim dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan dihadiri Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan tiga orang senator asal Maluku lainnya.
Dia mengakui, sejauh ini sektor kelautan dan perikanan di Maluku belum dikelola optimal dan terpusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi berjuluk "Seribu Pulau" itu.
Seharusnya, menurut Wagub potensi kelautan dan perikanan yang melimpah menjadi unggulan utama pertumbuhan ekonomi Maluku, sekaligus menggerakkan sektor unggulan lainnya seperti energi sumber daya mineral, pertanian dan pariwisata.
Potensi perikanan di Maluku sangat berlimpah terutama dari perikanan tangkap yang diperkirakan mencapai 4,6 juta ton atau 37 persen dari total potensi sumber daya ikan nasional yang mencapai 12,5 juta ton.
Potensi ini digarap dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara RI, yakni 714 (Laut Banda), 715 (Laut Maluku dan Pulau Seram), serta 718 (Laut Arafura).
"Jadi sudah seharusnya sektor perikanan dan kelautan digarap optimal dan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan rakyat Maluku," ujar Wagub.
Dia memandang keputusan pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang ditunjang dengan termasuk pembangunan kawasan pusat perikanan terpadu, pembangunan Ambon New Port, Fish Market bertaraf internasional, sangatlah tepat.
LIN dan pembangunan fasilitas di sektor perikanan dan kelautan tersebut serta pengembangan Ladang Gas Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang memiliki potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TFC), merupakan program strategis nasional di Maluku.
"Semua program strategis nasional ini diharapkan berdampak besar mendorong percepatan pembangunan ekonomi Maluku serta ekonomi nasional," katanya.
Saat ini di Maluku tersedia 13 pelabuhan perikanan untuk mendukung kawasan pusat perikanan terpadu. Dua pelabuhan diantaranya dikelola pemerintah pusat. Sedangkan 11 lainnya dikelola pemerintah provinsi, di mana pengembangannya perlu dioptimalkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan bagi pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar yang berlokasi di negeri Desa Waai, Pulau Ambon, kabupaten Maluku Tengah.
"Pemprov Maluku juga telah menyiapkan lahan seluas 200 hektare yang berdekatan dengan kawasan ini LIN dan akan segera dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan terintegrasi," lanjutnya.
Sedangkan untuk mendukung pengembangan Migas Blok Masela, Pemprov Maluku memastikan kesiapan BUMD yakni PT. Maluku Energi Abadi (MEA) untuk mengelola Hak Partisipasi 10 persen Blok Masela.
PT. MEA sendiri saat ini telah berada pada tahapan ke tujuh dari 10 tahapan yakni melakukan uji tuntas dan akses data, dalam proses penawaran hingga pengalihan hak partisipasi (participating interest - PI) 10 persen dalam Blok Masela.
PT. Mea juga akan mengelola jatah PI pemerintah provinsi untuk dua blok migas lainnya di Maluku, yakni wilayah kerja Bula yang dikelola Kalrez Petroleum dan wilayah kerja Seram non Bula dengan pengelola Citic Seram.
Diskusi kelompok terfokus tersebut dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan dihadiri empat anggota DPR RI yakni Mirati Dewaningsih dan Novita Anakotta dari dapil Maluku, Fachrul Razi (dapil Aceh), Husain Alting Sjah (Dapil Maluku Utara) serta anggota DPR RI asal Maluku Saadiah Uluputty.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Sudah waktunya Maluku menjadi poros maritim Indonesia karena laut kita sangat kaya berbagai jenis biota bernilai ekonomi dan dicari di pangsa pasar dunia," kata Wagub Barnabas saat membuka diskusi kelompok terfokus yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ambon, Kamis.
DPD RI menginisiasi diskusi kelompok terfokus untuk membahas tantangan pembangunan industri maritim dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Maluku dan dihadiri Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan tiga orang senator asal Maluku lainnya.
Dia mengakui, sejauh ini sektor kelautan dan perikanan di Maluku belum dikelola optimal dan terpusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di provinsi berjuluk "Seribu Pulau" itu.
Seharusnya, menurut Wagub potensi kelautan dan perikanan yang melimpah menjadi unggulan utama pertumbuhan ekonomi Maluku, sekaligus menggerakkan sektor unggulan lainnya seperti energi sumber daya mineral, pertanian dan pariwisata.
Potensi perikanan di Maluku sangat berlimpah terutama dari perikanan tangkap yang diperkirakan mencapai 4,6 juta ton atau 37 persen dari total potensi sumber daya ikan nasional yang mencapai 12,5 juta ton.
Potensi ini digarap dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara RI, yakni 714 (Laut Banda), 715 (Laut Maluku dan Pulau Seram), serta 718 (Laut Arafura).
"Jadi sudah seharusnya sektor perikanan dan kelautan digarap optimal dan sebaik-baiknya untuk menyejahterakan rakyat Maluku," ujar Wagub.
Dia memandang keputusan pemerintah Pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang ditunjang dengan termasuk pembangunan kawasan pusat perikanan terpadu, pembangunan Ambon New Port, Fish Market bertaraf internasional, sangatlah tepat.
LIN dan pembangunan fasilitas di sektor perikanan dan kelautan tersebut serta pengembangan Ladang Gas Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang memiliki potensi cadangan gas hingga 6,97 triliun kaki kubik (TFC), merupakan program strategis nasional di Maluku.
"Semua program strategis nasional ini diharapkan berdampak besar mendorong percepatan pembangunan ekonomi Maluku serta ekonomi nasional," katanya.
Saat ini di Maluku tersedia 13 pelabuhan perikanan untuk mendukung kawasan pusat perikanan terpadu. Dua pelabuhan diantaranya dikelola pemerintah pusat. Sedangkan 11 lainnya dikelola pemerintah provinsi, di mana pengembangannya perlu dioptimalkan.
Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan bagi pusat perikanan terpadu seluas 700 hektar yang berlokasi di negeri Desa Waai, Pulau Ambon, kabupaten Maluku Tengah.
"Pemprov Maluku juga telah menyiapkan lahan seluas 200 hektare yang berdekatan dengan kawasan ini LIN dan akan segera dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk pelabuhan terintegrasi," lanjutnya.
Sedangkan untuk mendukung pengembangan Migas Blok Masela, Pemprov Maluku memastikan kesiapan BUMD yakni PT. Maluku Energi Abadi (MEA) untuk mengelola Hak Partisipasi 10 persen Blok Masela.
PT. MEA sendiri saat ini telah berada pada tahapan ke tujuh dari 10 tahapan yakni melakukan uji tuntas dan akses data, dalam proses penawaran hingga pengalihan hak partisipasi (participating interest - PI) 10 persen dalam Blok Masela.
PT. Mea juga akan mengelola jatah PI pemerintah provinsi untuk dua blok migas lainnya di Maluku, yakni wilayah kerja Bula yang dikelola Kalrez Petroleum dan wilayah kerja Seram non Bula dengan pengelola Citic Seram.
Diskusi kelompok terfokus tersebut dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan dihadiri empat anggota DPR RI yakni Mirati Dewaningsih dan Novita Anakotta dari dapil Maluku, Fachrul Razi (dapil Aceh), Husain Alting Sjah (Dapil Maluku Utara) serta anggota DPR RI asal Maluku Saadiah Uluputty.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021