Ambon (ANTARA) - Gubernur Maluku Murad Ismail memaparkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerahnya kepada 40 peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi Diplomat Muda (Sesdilu) angkatan ke-70.
Dalam pertemuan yang berlangsung secara daring, Rabu, Gubernur memaparkan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan luas 712.480 kilometer persegi. Dari luas itu daratan hanya 7,6 persen atau atau 54.184 Km2 dan selebihnya 92,4 persen merupakan lautan.
Provinsi Maluku terdiri dari 1.412 buah pulau serta panjang garis pantai 10.662 kilometer persegi, memiliki potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 4,6 juta ton per tahun, atau 37 persen dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.
"Maluku juga memiliki tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714 di Laut Banda, 715 di Laut Seram dan Halmahera serta 718 di Laut Arafura. Tiga WPP ini merupakan areal penangkapan ikan utama.
Namun sejauh ini, pengelolaan potensi perikanan itu belum optimal, dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan maupun produksi.
"Tapi saat ini Pemerintah dan masyarakat Maluku bisa berlega hati karena pemerintah pusat telah memutuskan daerah ini sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), dan menjadi program strategis nasional (PSN)," ujarnya.
Program LIN akan dimulai dengan pembangunan Ambon New Port di Desa Tulehu dan Waai, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah yang peletakkan batu pertama (groundbreaking) dijadwalkan oleh Presiden Joko Widodo pada November 2021.
Ambon New Port merupakan pelabuhan terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan di dalam satu kawasan. Seluas 900 hektare lahan disiapkan PSN tersebut demi pengembangan industri perikanan skala besar di masa mendatang.
Murad yang didampingi Wakil Gubernur Barnabas Orno menjelaskan, kendala utama dalam pengembangan pembangunan di Maluku adalah transportasi yang masih sangat terbatas untuk menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah Maluku.
Wagub Barnabas menjelaskan tantangan lain yang dihadapi Maluku yakni APBD yang sangat kecil hanya berkisar Rp3 triliun, serta minimnya investasi untuk membangun daerah.
Baca juga: Riset: Efektivitas bantuan perikanan tangkap laut perlu dievaluasi, salah satunya di Maluku
"Infrastruktur di Maluku belum memadai terutama transportasi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu perlu adanya koordinasi dengan OPD terkait, serta dukungan Pemerintah Pusat, dalam hal kebijakan atau regulasi khusus terkait penganggaran untuk Maluku," katanya.
Baik Gubernur maupun Wagub berharap peserta Diklat Sesdilu angkatan ke-70 dapat membantu mempromosikan Maluku, sehingga banyak pihak tertarik berinvestasi dan membangun kerja sama saling menguntungkan.
Sesdilu dilaksanakan Kementerian Luar negeri bersamaan dengan Diklat bagi para Diplomat Madya (Sesparlu) angkatan ke-68, dengan tujuan Diplomat Indonesia dapat lebih adaptif dan menjadi bagian dari solusi bagi tantangan dunia.
Diklat yang berlansung selama kurang lebih 10-11 minggu, akan menjadi pusat pelatihan bagi 32 orang Diplomat Madya yang terdiri dari 20 laki-laki dan 12 perempuan, serta 40 peserta Diplomat Muda dengan komposisi 19 orang laki-laki dan 21 perempuan.
Penyelenggaraan Sesparlu dan Sesdilu juga mengikutsertakan peserta dari Perwakilan RI di luar negeri, yakni 2 orang peserta Sesparlu, masing-masing dari KBRI Muscat dan KJRI Los Angeles dengan penerapan pembelajaran daring (online learning) secara penuh yang telah dimulai pada tiga Angkatan Diklat sebelumnya.
Baca juga: Menggantungkan harapan pembudidayaan lobster dengan regulasi terbaru KKP
